ARYLAND, POSNEWS.CO.ID – Drama hukum imigrasi yang melibatkan Kilmar Ábrego García memasuki babak baru di pengadilan federal Maryland pada Selasa (7/4/2026). Pemerintah Amerika Serikat menegaskan niatnya untuk mengirim Ábrego ke Liberia, sebuah negara di Afrika Barat.
Dalam konteks ini, kasus Ábrego menjadi simbol kekacauan birokrasi imigrasi saat ini. Oleh karena itu, publik memantau dengan cermat bagaimana pengadilan menyeimbangkan kedaulatan penegakan hukum dengan hak asasi individu.
Liberia vs Kosta Rika: Pertaruhan Modal Politik
Ábrego García telah berjuang melawan upaya deportasi kedua sejak kepulangannya ke Amerika Serikat. Ia mengusulkan Kosta Rika sebagai negara tujuan karena negara tersebut telah menyatakan kesediaan untuk menerimanya. Namun, Kepala Pelaksana Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE), Todd Lyons, menolak usulan tersebut melalui memo resmi bulan Maret.
Lyons menyatakan bahwa mendeportasi Ábrego ke Kosta Rika akan “merugikan Amerika Serikat”. Sebaliknya, pemerintah AS telah menginvestasikan sumber daya dan modal politik yang besar untuk bernegosiasi dengan Liberia. Oleh sebab itu, Washington memandang pengiriman warga negara ketiga ke Liberia sebagai pencapaian diplomatik yang harus mereka laksanakan.
Hakim Xinis: Kritik Atas Ide “Deportasi Mandiri”
Dalam persidangan hari Selasa, Direktur Litigasi Imigrasi Departemen Kehakiman (DoJ), Ernesto Molina, memberikan saran yang mengejutkan. Ia mengusulkan agar Ábrego “mendeportasi dirinya sendiri” secara sukarela ke Kosta Rika guna mengakhiri kebuntuan ini.
Namun, Hakim Paula Xinis segera menangkis argumen tersebut dengan nada sarkastik. Xinis menunjukkan fakta bahwa DoJ sedang menuntut Ábrego di Tennessee atas tuduhan penyelundupan manusia. “Sangat tidak masuk akal atau sebuah fantasi untuk mengatakan ia bisa pergi ke mana pun saat kasus pidananya masih berjalan,” tegas Xinis. Sebagai hasilnya, hakim menetapkan jadwal pengarahan baru dan menjadwalkan sidang lanjutan pada 28 April mendatang.
Rekam Jejak Kesalahan Fatal Deportasi 2024
Kilmar Ábrego García (30) merupakan seorang ayah yang memiliki istri dan anak berkebarganegaraan Amerika Serikat. Meskipun telah tinggal bertahun-tahun di Maryland, ia masuk ke AS secara ilegal saat masih remaja. Pada 2019, seorang hakim imigrasi melarang deportasi Ábrego ke El Salvador karena adanya ancaman nyata dari geng kriminal terhadap keluarganya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meskipun demikian, otoritas tetap mendeportasi Ábrego ke El Salvador secara keliru pada tahun lalu. Langkah ini memicu tekanan publik yang masif terhadap administrasi Donald Trump. Akibatnya, pemerintah terpaksa membawa Ábrego kembali ke Amerika Serikat pada bulan Juni lalu, namun segera menjeratnya dengan dakwaan penyelundupan manusia sebagai langkah balasan hukum.
Menanti Kepastian Keadilan
Masa depan Ábrego García kini bergantung pada ketegasan Hakim Xinis dalam menghadapi tuntutan agresif dari pihak imigrasi. Pada akhirnya, kasus ini membuktikan betapa sulitnya memperbaiki kesalahan sistemik dalam kebijakan deportasi Amerika Serikat di tahun 2026.
Dengan demikian, dunia internasional memantau apakah Amerika Serikat akan benar-benar mengirim warganya ke negara yang tidak memiliki keterkaitan sejarah dengannya demi kepentingan politik semata. Keadilan bagi keluarga Ábrego di Maryland tetap menjadi inti dari perdebatan mengenai batas kekuasaan eksekutif dalam urusan imigrasi saat ini.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
