JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Tinggal di kawasan yang telanjur dicap sebagai kampung narkoba ternyata membawa beban tersendiri bagi warga Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat.
Bukan hanya menghadapi persoalan keamanan dan lingkungan, sebagian warga juga mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan akibat stigma negatif tersebut.
Pengalaman itu disampaikan seorang warga bernama Ira saat berdialog dengan Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Adex Yudiswan, Rabu (4/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengaku harus menggunakan alamat domisili lain ketika melamar pekerjaan karena alamat Kampung Boncos kerap menjadi kendala.
Pengalaman Ira memperlihatkan bahwa dampak stigma kawasan tidak berhenti pada citra lingkungan. Persoalan tersebut juga dapat memengaruhi kesempatan ekonomi keluarga.
Untuk mengatasi persoalan itu, Polda Metro Jaya bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendata sekitar 400 rumah di Kampung Boncos.
Petugas mendatangi warga satu per satu atau secara door to door guna memetakan kondisi sosial, ekonomi, pekerjaan, hingga kebutuhan lingkungan.
Adex mengatakan pendataan tersebut bertujuan menggali persoalan yang selama ini belum teridentifikasi. Pemerintah ingin mengetahui kondisi riil setiap keluarga agar bantuan dan program pemberdayaan tidak salah sasaran.
“Kalau mereka misalnya butuh pekerjaan, kita identifikasi. Satu rumah itu berapa orang yang sudah kerja, berapa orang yang belum? Mereka sudah mempunyai kemampuan atau kompetensi tidak? Kalau belum, kita undang nanti dari BLK untuk sama-sama melatihkan mereka,” kata Adex seusai kegiatan di Kampung Boncos.
Polda Cari Akar Persoalan Kampung Narkoba
Adex menjelaskan, program ini merupakan bagian dari upaya mengubah citra Kampung Boncos menjadi Kampung Bersinar atau Bersih Narkoba.
Menurut dia, penjualan dan penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan yang terlihat di permukaan. Namun, pemerintah dan kepolisian perlu menggali persoalan lain yang berpotensi memengaruhi keamanan dan kehidupan sosial masyarakat.
“Pak Kapolri menginginkan bahwa ini diubah menjadi Kampung Bersinar, Kampung Bersih Narkoba. Tentunya itu kan puncak gunung yang muncul adalah penjualan narkoba, penggunaan narkoba di kampung ini,” ujar Adex.
Ia menilai penanganan kawasan tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum. Pemerintah juga perlu memperbaiki lingkungan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan keterampilan masyarakat.
“Tapi sejatinya ada suatu permasalahan yang nggak muncul. Nah, inilah yang kita lakukan. Sebenarnya masalahnya ini apa? Apakah kita butuhkan rekayasa dalam konteks lingkungan supaya ini aman? Kita ada sistem one in, one gate system, kemudian ada pengawasan, ada pelatihan, apakah ada kebutuhan-kebutuhan yang lain?” imbuhnya.
Warga Bisa Mengikuti Pelatihan Sesuai Minat
Dalam pendataan tersebut, petugas tidak hanya mencatat jumlah warga yang bekerja dan belum bekerja. Mereka juga menggali keterampilan serta potensi setiap anggota keluarga, termasuk anak-anak dan ibu rumah tangga.
Polda Metro Jaya berencana menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat.
Jenis keterampilan yang dapat dikembangkan antara lain memasak, menjahit, bahasa Inggris, bahasa Jepang, musik, dan kemampuan produktif lainnya.
Bagi warga yang memiliki usaha rumahan, pemerintah juga menjajaki dukungan pemasaran agar produk mereka memiliki peluang pasar lebih luas.
Dengan demikian, program pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada pelatihan, tetapi juga membuka peluang agar keterampilan warga dapat menghasilkan pendapatan.
Bodycam dan Pendataan Infrastruktur Lingkungan
Petugas yang turun ke lapangan juga menggunakan bodycam atau kamera tubuh untuk mendokumentasikan interaksi dengan masyarakat. Perangkat tersebut membantu menjaga keamanan personel sekaligus menjadi bahan evaluasi kegiatan.
Selain kondisi ekonomi, pendataan mencakup kebutuhan infrastruktur dasar. Petugas mengidentifikasi titik yang membutuhkan penerangan jalan, perbaikan saluran air, hingga penyediaan tempat sampah.
Adex menegaskan, pemerintah harus mendengarkan kebutuhan warga sebelum menentukan bentuk bantuan atau pembangunan.
“Percuma kita memberikan yang tidak dibutuhkan sama masyarakat. Lebih baik kita akomodir semua kebutuhannya berdasarkan apa yang mereka harapkan dan inginkan,” ujarnya.
Hasil pendataan selanjutnya akan dibahas bersama pemangku kepentingan, termasuk Pemprov DKI Jakarta, pemerintah kota, TNI-Polri, serta instansi terkait seperti PLN dan PDAM.
Sistem Satu Pintu Masih Dikaji
Untuk memperkuat pengawasan lingkungan, Polda Metro Jaya juga mengkaji penerapan sistem satu pintu atau one gate system. Skema ini diharapkan dapat membantu mengendalikan akses keluar-masuk kawasan.
Namun, penataan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi dan aspirasi masyarakat. Karena itu, pemerintah masih harus memetakan kebutuhan serta membahas langkah yang paling sesuai bersama warga dan instansi terkait.
Pada akhirnya, keberhasilan Kampung Bersinar tidak cukup diukur dari berkurangnya aktivitas peredaran narkoba.
Perubahan juga perlu terlihat dari terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya keterampilan, membaiknya fasilitas lingkungan, serta pulihnya kepercayaan masyarakat.
Pendataan sekitar 400 rumah menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut.
Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap persoalan yang ditemukan mendapat tindak lanjut nyata, sehingga warga Kampung Boncos tidak terus dibayangi stigma yang merugikan kehidupan mereka. **
Editor : Hadwan
