HINO, POSNEWS.CO.ID – Ekspansi kecerdasan buatan (AI) memicu penolakan masyarakat Jepang.
Pembangunan pusat data raksasa mengancam kenyamanan permukiman warga.
Yoriko Kitagawa merasa sangat cemas terhadap proyek dekat rumahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perempuan berusia 94 tahun tersebut menilai rencana itu buruk.
Krisis Lahan dan Protes Warga di Hino
Jepang menghadapi kendala geografis yang sangat berat sekarang.
Pegunungan menguasai hampir 80 persen wilayah daratan negara tersebut.
Kondisi ini memicu krisis lahan perkotaan secara parah.
Pengembang bahkan merencanakan pusat data dekat Tokyo Tower.
Di Hino, warga menentang keras pembangunan gedung tersebut.
Mitsui Fudosan memotong tinggi bangunan menjadi 63,5 meter.
Namun, gedung ini tetap menghalangi sinar matahari bagi tetangga.
Aktivis Yasuo Yamazaki mencemaskan potensi bahaya ledakan generator.
Yamazaki juga mengkhawatirkan kebisingan dan hawa panas ekstrem.
Siasat Hijau Pengembang dan Gugatan Hukum Inzai
Manajer Proyek Mitsui Fudosan Toshitsugu Jozuka memberikan penjelasan.
Perusahaan menyiapkan zona hijau penyangga sepanjang 78 meter.
Pepohonan dan aliran sungai akan meredam kebisingan lokasi.
Namun, langkah mitigasi tersebut belum menenangkan kemarahan warga.
Di kota Inzai, warga melayangkan gugatan hukum perdata.
Mereka menuntut pembatalan sertifikat izin konstruksi proyek baru.
Warga menilai proyek merusak hak atas sinar matahari pagi.
Pihak tergugat Japan ERI menolak memberikan komentar media.
Ambisi Ramah AI dan Kebangkitan Nuklir Fukushima
Pemerintah menargetkan operasional 10 juta robot AI pada 2040.
Jepang berambisi memimpin teknologi AI berdaulat tingkat global.
Langkah mandiri ini bertujuan menghindari ketergantungan asing.
Namun, ambisi besar ini menuntut pasokan energi listrik raksasa.
Oleh karena itu, pemerintah bersiap mengaktifkan kembali reaktor nuklir.
Langkah kontroversial ini berjalan 15 tahun pasca-tragedi Fukushima.
Analis Arthur D. Little Trung Ghi membagikan pandangannya.
Ghi mendesak pemerintah merancang perencanaan energi dan lahan bersama.
Pemerintah juga wajib melibatkan persetujuan komunitas lokal.
Aturan Usang Klasifikasi Gedung Perkantoran
Pengacara warga Inzai Satoshi Oikawa menyoroti kelemahan hukum.
Pemerintah belum memperbarui undang-undang bangunan yang usang.
Aturan lama mengklasifikasikan pusat data sebagai gedung perkantoran.
Oikawa menilai kelalaian hukum menghambat keadilan bagi warga.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
