25 Anggota Parlemen dan Pemimpin Serikat Desak Starmer Akhiri Agenda

Minggu, 15 Februari 2026 - 13:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kegagalan penilaian di Downing Street. Dokumen rahasia mengungkap cara PM Keir Starmer mengabaikan peringatan pejabat senior terkait hubungan Peter Mandelson dengan Jeffrey Epstein demi penunjukan diplomatik. Dok: Istimewa.

Kegagalan penilaian di Downing Street. Dokumen rahasia mengungkap cara PM Keir Starmer mengabaikan peringatan pejabat senior terkait hubungan Peter Mandelson dengan Jeffrey Epstein demi penunjukan diplomatik. Dok: Istimewa.

LONDON, POSNEWS.CO.ID – Perdana Menteri Keir Starmer menghadapi gelombang protes baru dari dalam partainya sendiri. Sebanyak 25 anggota parlemen Partai Buruh dan para pemimpin serikat buruh mendesak Starmer untuk segera mengakhiri agenda “fraksional” yang mereka anggap merusak persatuan partai.

Dalam surat terbuka yang mereka rilis pada akhir pekan ini, para penandatangan mengeklaim bahwa pendekatan kepemimpinan saat ini semakin tidak populer di mata publik. Kelompok ini menamai gerakan mereka sebagai pernyataan “Restore Labour Democracy” (Pulihkan Demokrasi Partai Buruh).

Penolakan terhadap Budaya Fraksional

Surat tersebut menarik dukungan dari tokoh-tokoh senior seperti John McDonnell, Clive Lewis, hingga Brian Leishman. Mereka berpendapat bahwa pihak pimpinan di tingkat atas memaksakan agenda fraksional yang justru melemahkan akar rumput Partai Buruh di masyarakat.

“Pendekatan ini salah secara prinsip dan merusak dalam praktik,” tulis surat tersebut. Para anggota parlemen memperingatkan bahwa ketika partai menyisihkan anggotanya, hal itu akan mengasingkan pemilih. Akibatnya, tindakan ini mengancam kemampuan Partai Buruh untuk memenangkan kepercayaan rakyat dan memenangkan pemilu di masa depan.

Baca Juga :  Warga Jati Padang Ngamuk, Minta Gubernur Pramono Turun - Tanggul Bukan Solusi Banjir

Skandal Mandelson dan Masalah Judgement

Tekanan internal ini memuncak setelah beberapa minggu yang penuh gejolak bagi pemerintahan Starmer. Publik sebelumnya mempertanyakan penilaian (judgment) sang perdana menteri terkait penunjukan Peter Mandelson sebagai duta besar untuk Amerika Serikat.

Penunjukan tersebut memicu kemarahan karena hubungan masa lalu Mandelson dengan Jeffrey Epstein. Penasihat utama Starmer, Morgan McSweeney, bahkan memilih mundur akibat perannya dalam penunjukan tersebut. Selain itu, publik menyoroti kontroversi baru saat Starmer mengangkat mantan penasihat komunikasi, Matthew Doyle, ke House of Lords setelah ia terlibat dalam kampanye pendukung pelaku kejahatan seksual.

Keluhan atas Pembungkaman Demokrasi Lokal

Para penandatangan juga menyoroti pola pemblokiran kandidat dalam pemilihan sela di Gorton dan Denton. Mereka mengecam tindakan pusat yang melarang Wali Kota Greater Manchester, Andy Burnham, untuk mencalonkan diri di sana.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Richard Burgon, anggota parlemen dari Leeds East yang mengoordinasikan pernyataan ini, menyebut adanya tindakan keras terhadap hak-hak demokratis anggota. “Kita butuh pengakhiran segera atas fraksionalisme buruk dari puncak partai di mana pihak pimpinan memperlakukan pandangan anggota dan serikat buruh dengan hina,” tegas Burgon. Ia mendesak pemulihan demokrasi guna mencegah bangkitnya pemerintahan beraliran sayap kanan seperti Reform UK di masa depan.

Baca Juga :  Komandan KKB Yahukimo Philip Kobak Ditangkap Satgas, Polisi Sita Amunisi dan Senjata

Tanggapan Resmi Partai Buruh

Para anggota dan aktivis serikat buruh dapat mulai menambahkan nama mereka ke dalam surat tuntutan tersebut mulai 15 Februari. Koordinator surat sengaja memilih tanggal ini untuk memperingati ulang tahun ke-120 adopsi nama “The Labour Party” pada tahun 1906.

Merespons tekanan tersebut, juru bicara Partai Buruh menyatakan bahwa para anggota yang luar biasa terus mendukung pemerintah. “Pemerintah sedang bekerja keras memberikan perubahan nyata bagi keluarga di seluruh negeri. Kami fokus menangani biaya hidup, memangkas daftar tunggu layanan kesehatan (NHS), dan memulihkan kebanggaan masyarakat lokal,” ujar juru bicara tersebut. Meskipun demikian, dinamika internal ini menunjukkan adanya keretakan yang semakin dalam di jantung kekuasaan Inggris.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mengapa Kita Memilih Pemimpin yang Kita Sukai?
Teror Air Keras Aktivis Andrie Yunus, Bukti Keterlibatan Sipil Mulai Terkuak
Memahami Gejala Regresi Politik di Berbagai Belahan Dunia
Ngeri! Anak di Lahat Mutilasi Ibu Kandung, Jasad Dikubur dalam 3 Karung
Sistem Pemilu Dunia: Mana yang Paling Representatif untuk Demokrasi Kita?
Selandia Baru Siaga Satu: Siklon Vaianu Ancam Pulau Utara dengan Angin Mematikan
Hakim AS Sebut Rencana Pemerintah Terhadap Kilmar Ábrego
Rumah Saksi Dibakar, KPK Usut Intimidasi di Kasus Suap Bupati Bekasi Ade Kuswara

Berita Terkait

Rabu, 8 April 2026 - 19:29 WIB

Mengapa Kita Memilih Pemimpin yang Kita Sukai?

Rabu, 8 April 2026 - 18:50 WIB

Teror Air Keras Aktivis Andrie Yunus, Bukti Keterlibatan Sipil Mulai Terkuak

Rabu, 8 April 2026 - 18:26 WIB

Memahami Gejala Regresi Politik di Berbagai Belahan Dunia

Rabu, 8 April 2026 - 17:25 WIB

Ngeri! Anak di Lahat Mutilasi Ibu Kandung, Jasad Dikubur dalam 3 Karung

Rabu, 8 April 2026 - 17:21 WIB

Sistem Pemilu Dunia: Mana yang Paling Representatif untuk Demokrasi Kita?

Berita Terbaru

Ilustrasi, Rasionalitas vs Emosi. Membedah mekanisme psikologis di balik kotak suara, di mana identitas kelompok dan bias kognitif sering kali membuat pemilih mengabaikan substansi kebijakan demi citra pemimpin yang mereka sukai di tahun 2026. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Mengapa Kita Memilih Pemimpin yang Kita Sukai?

Rabu, 8 Apr 2026 - 19:29 WIB

Bahaya dari dalam. Demokrasi modern tidak lagi mati melalui kudeta militer yang berdarah, melainkan melalui erosi perlahan yang para pemimpin terpilih lakukan terhadap institusi dan norma politik tahun 2026. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Memahami Gejala Regresi Politik di Berbagai Belahan Dunia

Rabu, 8 Apr 2026 - 18:26 WIB