JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Dunia saat ini masih terjebak dalam siklus konflik bersenjata yang seolah tidak berujung. Dari ketegangan di Selat Taiwan hingga krisis di Timur Tengah, logika kekuatan militer tetap menjadi panglima. Namun demikian, para pemikir Hubungan Internasional kini mulai menoleh pada satu perspektif yang sering terabaikan: Feminisme HI.
Pertanyaan besarnya adalah: apa jadinya jika dunia dipimpin oleh lebih banyak perempuan? Jawabannya bukan sekadar perubahan wajah di kursi kekuasaan, melainkan perombakan total pada cara kita mendefinisikan kepentingan nasional dan keamanan global.
Menggugat Bias Maskulinitas dalam Keamanan
Selama berabad-abad, teori utama seperti Realisme memandang dunia melalui kacamata maskulin yang kompetitif. Konsep “kekuatan” sering kali petugas ukur hanya melalui jumlah hulu ledak nuklir atau anggaran militer.
Pasalnya, perspektif ini sering kali mengasosiasikan “objektivitas” dan “kekuatan” dengan sifat maskulin, sementara “diplomasi” dan “empati” dianggap sebagai sifat feminin yang lemah. Feminisme HI membantah asumsi ini. Mereka berargumen bahwa fokus berlebihan pada agresi justru menciptakan lingkungan internasional yang tidak aman dan penuh ketegangan. Oleh karena itu, dekonstruksi terhadap bias gender dalam pengambilan keputusan militer menjadi langkah awal yang sangat krusial.
Keamanan Manusia vs Keamanan Negara
Kontribusi terbesar dari perspektif feminisme adalah pengenalan konsep Human Security atau Keamanan Manusia. Tradisionalnya, keamanan berarti menjaga batas negara dari serangan asing. Sebaliknya, Feminisme HI mempertanyakan: “Apakah rakyat benar-benar aman jika perut mereka lapar dan hak mereka terabaikan, meskipun negara memiliki tentara yang kuat?”
Keamanan sejati haruslah berpusat pada individu. Hal ini mencakup beberapa pilar utama:
- Keamanan Ekonomi: Memastikan akses terhadap pekerjaan dan penghidupan layak.
- Keamanan Kesehatan: Perlindungan dari wabah dan akses medis yang merata.
- Keamanan Lingkungan: Mitigasi bencana akibat perubahan iklim.
Dengan mengalihkan fokus dari senjata menuju kesejahteraan manusia, negara-negara dapat meredam akar penyebab konflik—seperti perebutan sumber daya—secara lebih efektif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diplomat Perempuan dan Resep Perdamaian Abadi
Realitas di lapangan membuktikan efektivitas kepemimpinan perempuan dalam proses perdamaian. Kehadiran tokoh seperti PM Sanae Takaichi di Jepang atau Angela Rayner di Inggris memberikan warna baru dalam narasi diplomasi yang lebih pragmatis namun tetap tegas.
Selanjutnya, studi dari International Peace Institute mengungkapkan fakta menarik. Perjanjian perdamaian yang melibatkan perempuan sebagai negosiator memiliki kemungkinan 35 persen lebih besar untuk bertahan minimal selama 15 tahun. Bahkan, diplomat perempuan cenderung lebih mampu membangun jembatan dialog di wilayah konflik karena mereka sering kali lebih fokus pada rekonsiliasi komunitas daripada sekadar pembagian kekuasaan politik antar-elit pria.
Menuju Tatanan Dunia yang Holistik
Meningkatkan jumlah perempuan di puncak kepemimpinan global bukan berarti menghapus peran pria. Pada akhirnya, tujuannya adalah menciptakan keseimbangan perspektif. Dunia yang lebih inklusif secara gender akan lebih cenderung melihat ancaman global—seperti pandemi atau krisis iklim—sebagai tantangan bersama yang membutuhkan kolaborasi, bukan kompetisi militer.
Pada akhirnya, tantangan bagi sistem internasional tahun 2026 adalah melepaskan diri dari ego kekuasaan yang sempit. Melalui pengadopsian nilai-nilai kemanusiaan yang Feminisme HI tawarkan, kita memiliki peluang lebih besar untuk membangun tatanan dunia yang tidak hanya bebas dari perang, tetapi juga makmur bagi setiap individu di dalamnya.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
