Trump Tolak Nuklir Iran Saat Risiko Perang Meningkat

Sabtu, 28 Februari 2026 - 14:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Penertiban birokrasi federal. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mempermudah pemecatan 8.000 pegawai federal senior bergaji tinggi demi efisiensi kerja. Dok: Istimewa.

Penertiban birokrasi federal. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mempermudah pemecatan 8.000 pegawai federal senior bergaji tinggi demi efisiensi kerja. Dok: Istimewa.

WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Harapan untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah kembali menghadapi jalan buntu yang serius. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka menyatakan bahwa ia “tidak senang” dengan jalannya negosiasi dengan Iran.

Pernyataan ini muncul pada Jumat petang, meruntuhkan optimisme yang sempat muncul dari pihak mediator. “Saya tidak senang dengan fakta bahwa mereka tidak mau memberikan apa yang harus kita miliki. Jadi, saya tidak merasa senang,” ujar Trump kepada wartawan. Meskipun ia mengeklaim tidak ingin menggunakan kekuatan militer, Trump memberikan peringatan keras bahwa terkadang pemerintah terpaksa mengambil tindakan tersebut.

Kontradiksi Klaim “Breakthrough” Oman

Kekecewaan Trump ini sangat kontras dengan laporan dari Menteri Luar Negeri Oman, Sayyid Badr bin Hamad Albusaidi. Selaku mediator utama, Albusaidi sebelumnya mengeklaim bahwa Iran telah menyepakati penghentian penimbunan uranium hasil pengayaan.

Albusaidi mendeskripsikan komitmen Iran tersebut sebagai sebuah “terobosan besar” dan pencapaian yang signifikan dalam pembicaraan bilateral tidak langsung dengan Amerika Serikat. Namun demikian, Washington tampaknya memandang janji Teheran tersebut belum menyentuh inti dari tuntutan AS. Tuntutan tersebut mencakup pelucutan program rudal balistik dan penghentian dukungan terhadap proksi regional secara permanen.

Evakuasi Diplomatik dan Eksodus Warga Foreign

Langkah-langkah keamanan darurat segera menyusul ketidaksenangan Trump. Hal ini memicu kekhawatiran akan pecahnya konflik bersenjata dalam waktu dekat. Departemen Luar Negeri AS telah mengeluarkan perintah resmi bagi staf kedutaan di Israel untuk meninggalkan negara tersebut sesegera mungkin.

Selain itu, gelombang peringatan perjalanan (travel warning) kini menyebar ke seluruh dunia. Sejumlah negara besar, termasuk Tiongkok, Polandia, Yunani, dan Belanda, secara serentak mendesak warga negara mereka untuk segera keluar dari wilayah Iran. Pasalnya, para pakar menilai prospek konfrontasi langsung di lapangan sudah mencapai titik didih yang sangat membahayakan keselamatan warga sipil.

Baca Juga :  Kado Natal Trump untuk Gaza? AS Siapkan Fase 2: Pelucutan Senjata Hamas dan Pemerintahan Baru

Kunjungan Darurat Marco Rubio ke Israel

Di tengah mobilisasi militer dan evakuasi, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, akan mengupayakan jalur diplomasi terakhir. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Tommy Pigott, mengonfirmasi bahwa Rubio berencana terbang ke Israel pada awal pekan depan.

Selanjutnya, Rubio akan mengadakan pembicaraan intensif dengan pejabat senior Israel guna membahas strategi menghadapi Iran dan isu-isu keamanan regional lainnya. Para analis memandang kunjungan ini sebagai koordinasi akhir antara Washington dan Yerusalem sebelum administrasi Trump mengambil keputusan definitif mengenai tindakan militer. Dunia kini memantau dengan cermat apakah kehadiran Rubio mampu membuka celah damai terakhir atau justru mempertegas rencana intervensi militer di kawasan tersebut.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tiongkok Jatuhkan Larangan Perjalanan Bagi Anggota Parlemen
Limbah Sawit Menjadi Pupuk Organik dan Energi Biomassa
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya Gaji UMP 2026, Ber-KTP Jakarta
Cara Pabrik Memisahkan CPO dan Inti Sawit (Kernel)
Jadi Justice Collaborator, Sony Sonjaya Janji Beberkan Aktor Besar Kasus SPPG
Indonesia vs Oman di GBK Malam Ini, Pengguna Jalan Diminta Cari Jalur Alternatif
Diskriminasi Terhadap Umat Muslim di Jepang Kian Meluas
Subsidi Membengkak, DKI Segera Tetapkan Tarif Baru Transjabodetabek

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 17:35 WIB

Tiongkok Jatuhkan Larangan Perjalanan Bagi Anggota Parlemen

Jumat, 5 Juni 2026 - 16:48 WIB

Limbah Sawit Menjadi Pupuk Organik dan Energi Biomassa

Jumat, 5 Juni 2026 - 16:24 WIB

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya Gaji UMP 2026, Ber-KTP Jakarta

Jumat, 5 Juni 2026 - 15:33 WIB

Cara Pabrik Memisahkan CPO dan Inti Sawit (Kernel)

Jumat, 5 Juni 2026 - 14:48 WIB

Jadi Justice Collaborator, Sony Sonjaya Janji Beberkan Aktor Besar Kasus SPPG

Berita Terbaru

Ilustrasi, Ketegangan diplomatik di Pasifik. Tiongkok menjatuhkan larangan perjalanan bagi anggota parlemen Selandia Baru setelah mereka nekat mengunjungi Taiwan. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Tiongkok Jatuhkan Larangan Perjalanan Bagi Anggota Parlemen

Jumat, 5 Jun 2026 - 17:35 WIB

Pilar kepatuhan ekologi pabrik sawit. Pentingnya mengurus izin Amdal dan dokumen IPLC guna menghindari sanksi penutupan paksa operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NETIZEN

Limbah Sawit Menjadi Pupuk Organik dan Energi Biomassa

Jumat, 5 Jun 2026 - 16:48 WIB

Pilar hukum hilirisasi kelapa sawit. Pentingnya mengurus Izin Usaha Industri (IUI) dan menjamin kemitraan pasokan tandan buah segar demi kelangsungan operasional pabrik. Dok: Istimewa.

NETIZEN

Cara Pabrik Memisahkan CPO dan Inti Sawit (Kernel)

Jumat, 5 Jun 2026 - 15:33 WIB