Komnas HAM Panggil Panglima TNI Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Kamis, 19 Maret 2026 - 17:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah. (Posnews/KomnasHAM)

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah. (Posnews/KomnasHAM)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, kian memanas.

Komnas HAM langsung tancap gas dengan memanggil Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam kasus brutal tersebut.

Selanjutnya, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan pihaknya akan segera meminta klarifikasi langsung dari Panglima TNI.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Langkah ini diambil untuk menguak fakta di balik dugaan keterlibatan anggota militer dalam kasus yang menyita perhatian publik ini.

“Dalam waktu dekat kami akan memanggil Panglima TNI untuk meminta penjelasan terkait dugaan keterlibatan anggotanya,” tegas Anis, Kamis (19/3/2026).

Baca Juga :  Andrie Yunus Korban Air Keras Tolak Kunjungan Oditur Militer di RSCM

Lebih lanjut, Komnas HAM tidak tinggal diam. Lembaga ini langsung membentuk tim independen untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Tim ini bertugas mengumpulkan data, fakta, dan keterangan secara menyeluruh agar penanganan kasus berjalan transparan dan akuntabel.

“Langkah ini penting untuk memperkuat proses penyelidikan yang sedang kami lakukan,” ujar Anis.

Di sisi lain, Komnas HAM juga menegaskan sikap tegas terkait jalur hukum. Mereka mendorong aparat penegak hukum memproses kasus ini melalui peradilan umum, bukan peradilan militer, demi mencegah potensi impunitas.

Baca Juga :  Teror Bom Email Gegerkan Depok, 10 Sekolah Disisir Gegana Brimob

“Kasus ini tidak masuk dalam delik militer. Korbannya warga sipil, seorang aktivis HAM, dan perbuatannya diatur dalam KUHP, bukan bagian dari tugas kedinasan militer,” tegasnya.

Dengan tekanan publik yang terus menguat, Komnas HAM memastikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

Penegakan hukum yang transparan dan adil dinilai menjadi kunci untuk mengungkap pelaku serta memastikan keadilan bagi korban. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tim Febrie Klaim 40 Aturan Dilanggar, Putusan Praperadilan Dinanti
Karhutla Kalimantan Memanas, BNPB Ingatkan Malaysia dan Singapura
BNPB Ungkap Data Terbaru Gempa NTT: 91 Meninggal, 1.286 Luka
Empat Perusahaan Diselidiki, Pemerintah Ancam Cabut Izin Pelaku Karhutla
Duka Gempa NTT, 87 Orang Meninggal dan 150 Ribu Warga Mengungsi
Karhutla Kalimantan Membara, Prabowo Perintahkan Penindakan Tegas
Kampus Bukan Pasar: KPK Bongkar Dugaan Transaksi Rp650 Juta di Unsoed
Terios Diduga Rusak Usai Servis, Pemilik Minta Bengkel Resmi Daihatsu Bertanggung Jawab

Berita Terkait

Senin, 24 Agustus 2026 - 21:32 WIB

Tim Febrie Klaim 40 Aturan Dilanggar, Putusan Praperadilan Dinanti

Senin, 24 Agustus 2026 - 06:33 WIB

Karhutla Kalimantan Memanas, BNPB Ingatkan Malaysia dan Singapura

Minggu, 23 Agustus 2026 - 19:39 WIB

BNPB Ungkap Data Terbaru Gempa NTT: 91 Meninggal, 1.286 Luka

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 19:38 WIB

Empat Perusahaan Diselidiki, Pemerintah Ancam Cabut Izin Pelaku Karhutla

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 19:25 WIB

Duka Gempa NTT, 87 Orang Meninggal dan 150 Ribu Warga Mengungsi

Berita Terbaru

Lonjakan harga chip memori LPDDR5X akibat krisis pasokan AI diprediksi membuat harga konsol genggam PlayStation 6 melampaui 600 Dolar AS. Dok: Istimewa.

TEKNOLOGI

Kenaikan Harga Memori Mengancam Handheld PlayStation 6

Selasa, 25 Agu 2026 - 08:00 WIB

Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengajukan RUU larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun dengan denda hingga 10 persen pendapatan global platform. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Selandia Baru Rancang Undang-Undang Larangan Media Sosial

Selasa, 25 Agu 2026 - 07:00 WIB

Ilustrasi, Prakiraan cuaca Jabodetabek 25 Agustus 2026 dengan potensi hujan lokal di wilayah Bogor.
(Posnews/Ist)

JABODETABEK

Jabodetabek Cerah, Bogor Dibayangi Hujan! Suhu Tembus 34°C

Selasa, 25 Agu 2026 - 06:09 WIB

Pemerintah Jepang berjanji memberikan dukungan kepada Presiden ICC Tomoko Akane setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi, meski respon Tokyo sempat menuai kritik. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Jepang Janjikan Dukungan untuk Presiden ICC Tomoko

Selasa, 25 Agu 2026 - 06:00 WIB