TEHERAN, POSNEWS.CO.ID – Republik Islam Iran kini secara efektif bertindak sebagai penjaga gerbang tunggal bagi Selat Hormuz, arteri pengiriman minyak terpenting di dunia. Teheran mulai meresmikan penguasaan jalur tersebut melalui mekanisme “pos penjagaan” yang mewajibkan setiap kapal menjalani pemeriksaan ketat oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Dalam konteks ini, langkah tersebut memperkuat cengkeraman Iran atas jalur air krusial ini. Akibatnya, Iran dapat memastikan aliran minyaknya menuju Tiongkok tetap berjalan lancar di tengah blokade total terhadap kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya.
Kelumpuhan Lalu Lintas dan Ekspor ke Tiongkok
Arus lalu lintas melalui Selat Hormuz telah jatuh sebesar 90 persen sejak awal perang Iran. Oleh karena itu, harga minyak global melonjak tajam dan memicu kelangkaan energi yang mengkhawatirkan di negara-negara Asia. Firma intelijen maritim, Lloyd’s List Intelligence, melaporkan bahwa hanya sekitar 150 kapal yang melintas sejak 1 Maret lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meskipun demikian, terminal Pulau Kharg milik Iran tetap memuat sekitar 1,6 juta barel minyak sepanjang Maret. Jumlah ini hampir tidak berubah dibandingkan rata-rata bulanan sebelum perang. Bahkan, sebagian besar pembelinya adalah kilang swasta kecil di Tiongkok yang mengabaikan sanksi Amerika Serikat. Strategi ini memungkinkan Teheran mempertahankan pendapatan negara meskipun situasi kawasan sedang membara.
Mekanisme “Toll Booth” dan Pembayaran dalam Yuan
Iran kini memaksa kapal-kapal untuk memasuki perairan teritorial mereka melalui rute utara di sekitar Pulau Larak. Selanjutnya, entitas pelayaran wajib menyerahkan detail kargo, daftar awak, dan tujuan kepada perantara resmi IRGC. Kapal yang mendapatkan persetujuan akan menerima kode khusus dan pengawalan militer langsung.
Terlebih lagi, laporan menyebutkan bahwa setidaknya dua kapal telah melakukan pembayaran langsung untuk mendapatkan izin lintas. Menariknya, transaksi tersebut diselesaikan menggunakan mata uang Yuan, bukan dolar. Oleh sebab itu, Iran berupaya membangun sistem ekonomi tandingan yang kebal terhadap tekanan finansial Barat di tahun 2026.
Kecaman Dunia: “Terorisme Ekonomi”
Tindakan Iran ini memicu kemarahan dari negara-negara tetangga dan badan internasional. Sultan al-Jaber, pemimpin Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), melontarkan kritik pedas dalam pidatonya di Washington. Ia menyebut penyanderaan Selat Hormuz sebagai bentuk “terorisme ekonomi” terhadap setiap konsumen di dunia.
“Ketika Iran menyandera Hormuz, setiap bangsa membayar tebusannya di pompa bensin dan toko kelontong,” tegas al-Jaber. Selain itu, Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Jasem Mohamed al-Budaiwi, menyatakan bahwa pungutan biaya lintas ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum laut PBB. Komunitas internasional kini mendesak adanya langkah terkoordinasi guna memulihkan prinsip “lintas damai” yang telah Iran abaikan.
Risiko Maut di Jalur Maritim
Kekhawatiran para pelaut semakin meningkat karena risiko serangan fisik yang sangat nyata. Setidaknya 18 kapal telah terkena serangan dan tujuh awak kapal tewas dalam satu bulan terakhir. Akibatnya, separuh dari kapal yang melintas memilih untuk mematikan sistem identifikasi radio (AIS) mereka guna menghindari deteksi radar.
Pihak parlemen Iran saat ini dikabarkan sedang menyusun rancangan undang-undang untuk melegalkan pungutan biaya lintas tersebut secara formal. Jika berhasil, langkah ini akan semakin memperumit upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah. Dunia kini menghadapi tantangan hukum dan militer yang berat dalam menjaga kebebasan navigasi di salah satu titik paling berbahaya di bumi pada tahun 2026.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
