NEW YORK, POSNEWS.CO.ID – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan kritik tajam terhadap retorika militer Amerika Serikat yang kian agresif. Otoritas tertinggi dunia tersebut menyatakan bahwa tidak ada tujuan militer yang dapat membenarkan penghancuran total infrastruktur suatu bangsa.
Dalam konteks ini, pernyataan tersebut muncul melalui juru bicara PBB, Stephane Dujarric, pada Selasa sore waktu New York. Langkah ini merupakan respon darurat terhadap ancaman pemusnahan peradaban yang pemerintah AS tujukan kepada Iran.
PBB: Dialog Harus Menang Atas Penghancuran
Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengaku sangat terganggu oleh pernyataan yang menyasar populasi sipil secara sengaja. Oleh karena itu, Guterres mengingatkan para pemimpin dunia mengenai konsekuensi moral dari setiap keputusan militer yang mereka ambil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sekretaris Jenderal menegaskan kembali bahwa konflik berakhir ketika para pemimpin memilih dialog daripada penghancuran,” ujar Dujarric kepada koresponden media. Bahkan, ia menekankan bahwa pilihan untuk berdamai masih tersedia hingga saat ini. Guterres mendesak agar keputusan untuk berdialog tersebut segera pihak terkait ambil guna mencegah jatuhnya korban jiwa dalam skala masif di tahun 2026.
Ancaman “Civilization Will Die” Donald Trump
Ketegangan ini bermula dari unggahan Presiden Donald Trump di platform media sosial Truth Social. Trump memberikan peringatan mengerikan bahwa “seluruh peradaban Iran akan mati malam ini”. Bahkan, ia menetapkan tenggat waktu yang sangat ketat bagi Teheran untuk membuka kembali akses Selat Hormuz bagi energi global.
“Sebuah peradaban utuh akan mati malam ini, tidak akan pernah bisa dibawa kembali lagi,” tulis Trump. Akibatnya, pernyataan tersebut memicu alarm keamanan di berbagai penjuru dunia. Langkah Trump ini dipandang sebagai sinyal eskalasi paling tajam dalam perang gabungan AS-Israel melawan Iran yang telah melumpuhkan arus perdagangan maritim dunia.
Desakan Pemulihan Navigasi Selat Hormuz
Selain membela hak warga sipil, PBB juga menyerukan percepatan upaya diplomatik untuk menormalkan situasi di Teluk. Guterres mendesak agar kebebasan navigasi di Selat Hormuz segera pulih tanpa harus melalui penghancuran fisik infrastruktur nasional.
Dalam hal ini, Selat Hormuz menjadi titik pusat sengketa yang mempertaruhkan stabilitas ekonomi global. Oleh sebab itu, PBB memosisikan diri sebagai penengah yang netral guna mencari jalan damai yang adil bagi seluruh pihak. Keadilan internasional menuntut agar kepentingan politik tidak mengorbankan hak hidup jutaan orang yang tidak berdosa di wilayah konflik.
Kesimpulan: Menanti Keputusan di Menit Terakhir
Masa depan tatanan dunia kini bergantung pada kesediaan Washington dan Teheran untuk menahan diri. Pada akhirnya, penggunaan kekuatan militer untuk meratakan sebuah peradaban akan menjadi noda hitam dalam sejarah kemanusiaan modern.
Dengan demikian, dunia internasional memantau dengan cemas detik-detik berakhirnya ultimatum Trump. Keberhasilan tekanan diplomatik PBB hari ini akan menentukan apakah Rabu pagi akan membawa perdamaian baru atau kehancuran sistemik yang merubah wajah Timur Tengah selamanya.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
