NEW YORK, POSNEWS.CO.ID – Ruang pertemuan Dewan Keamanan PBB menjadi ajang adu argumen sengit antara delegasi China dan negara-negara maju. Ketegangan mencuat saat Jepang dan Uni Eropa menyoroti situasi keamanan maritim di kawasan Asia yang mereka anggap semakin mengkhawatirkan.
Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Ayano Kunimitsu, menyatakan kekhawatiran serius terhadap situasi di Laut China Timur dan Selatan. Ia menegaskan oposisi Jepang terhadap segala upaya yang mengubah status quo melalui kekuatan. Jepang menuntut jaminan kebebasan navigasi dan penerbangan di jalur perdagangan internasional tersebut.
Sorotan Tajam Uni Eropa terhadap Stabilitas Kawasan
Kepala delegasi Uni Eropa untuk PBB, Stavros Lambrinidis, turut memperkuat pernyataan Jepang. Ia menekankan bahwa ketegangan di Laut China Selatan menghambat rute pelayaran kritikal dunia. Menurutnya, tindakan tersebut secara langsung menantang tatanan internasional yang berbasis aturan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meskipun delegasi Jepang dan UE tidak menyebut nama China secara langsung, Beijing merespons pernyataan tersebut dengan sangat keras. China memandang komentar tersebut sebagai upaya mencampuri urusan dalam negeri dan mengaburkan fakta di lapangan.
Reaksi Keras China: “Memutarbalikkan Fakta”
Wakil Duta Besar China untuk PBB, Sun Lei, menyebut pernyataan Jepang sama sekali tidak berdasar. Ia menuduh Tokyo telah memutarbalikkan fakta secara total. Menurut Sun, situasi di Laut China Timur dan Selatan sebenarnya tetap stabil secara keseluruhan.
“Laut China Selatan merupakan salah satu jalur pelayaran paling bebas di dunia,” tegas Sun di hadapan anggota Dewan Keamanan. Ia meminta delegasi Uni Eropa agar menahan diri dari memberikan pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan tidak terbukti kebenarannya.
Tuduhan Militerisme Baru di Jepang
Pemerintah China justru menuduh Jepang sebagai pihak yang memicu ketegangan di Selat Taiwan. Sun Lei menunjuk pengiriman kapal penghancur JS Ikazuchi melintasi Selat Taiwan bulan ini sebagai tindakan provokasi yang sengaja. Menurutnya, langkah tersebut mengirimkan sinyal berbahaya kepada kelompok separatis di Taiwan.
China juga menyoroti kebangkitan “militerisme baru” di Jepang. Sun mengkritik kebijakan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang melonggarkan pembatasan ekspor senjata mematikan. Peningkatan anggaran pertahanan dan penyebaran rudal ofensif Jepang dianggap sebagai persiapan nyata untuk ekspansi militer.
Hubungan Beijing-Tokyo di Titik Terendah
Perselisihan diplomatik ini memperburuk hubungan China-Jepang yang sudah mendingin sejak tahun lalu. PM Sanae Takaichi sebelumnya pernah menyatakan bahwa serangan terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Jepang. Pernyataan tersebut memicu kemarahan besar di Beijing yang mengklaim Taiwan sebagai wilayah kedaulatannya.
Di sisi lain, komunitas internasional tetap mengawasi ekspansi militer China yang masif. Pembangunan pangkalan militer di terumbu karang yang disengketakan terus memicu kekhawatiran negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Di tahun 2026 ini, persimpangan antara klaim kedaulatan dan kebebasan navigasi tetap menjadi isu keamanan paling panas di dunia.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
