AS Tuding China Langgar Kedaulatan, Beijing Sebut Trump Munafik

Jumat, 1 Mei 2026 - 11:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pusat gravitasi perdagangan dunia memanas. Amerika Serikat menuduh China melakukan intimidasi maritim di Panama, memicu perang urat saraf terkait sejarah kolonialisme dan kendali atas Terusan Panama yang strategis. Dok: AP Photo/Matias Delacroix

Pusat gravitasi perdagangan dunia memanas. Amerika Serikat menuduh China melakukan intimidasi maritim di Panama, memicu perang urat saraf terkait sejarah kolonialisme dan kendali atas Terusan Panama yang strategis. Dok: AP Photo/Matias Delacroix

PANAMA CITY, POSNEWS.CO.ID – Terusan Panama kini menjadi medan tempur diplomatik terbaru bagi dua negara adidaya. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat secara resmi menuduh China melanggar kedaulatan Panama. Klaim ini langsung memicu reaksi keras serta tuduhan kemunafikan dari Beijing pada hari Rabu.

Perselisihan terbaru ini pecah setelah Sekretaris Negara AS, Marco Rubio, menuduh China melakukan intimidasi. Tuduhan tersebut merujuk pada tindakan China menahan puluhan kapal berbendera Panama di pelabuhan mereka. Rupanya, langkah Beijing tersebut merupakan balasan atas keputusan pemerintah Panama. Awal tahun ini, Panama menyita kendali dua pelabuhan strategis dari anak perusahaan Hutchison Port Holdings yang berbasis di Hong Kong.

Solidaritas AS dan Sekutu Regional

Amerika Serikat merilis pernyataan bersama pada Selasa (28/4/2026). Dalam dokumen tersebut, beberapa sekutu regional seperti Bolivia, Kosta Rika, Guyana, Paraguay, serta Trinidad dan Tobago menyatakan dukungan penuh bagi Panama. Oleh karena itu, mereka menyebut tindakan China sebagai upaya nyata untuk mempolitisasi perdagangan maritim.

“Kedaulatan belahan bumi kita tidak dapat dinegosiasikan,” tulis Rubio dalam unggahan di media sosial. Pernyataan ini mencerminkan sikap agresif pemerintahan Trump di Amerika Latin. Padahal, sebelumnya Trump telah melakukan serangan kilat di Venezuela dan memberlakukan blokade minyak terhadap Kuba. Langkah ini bertujuan memperkuat pengaruh Washington di kawasan tersebut.

Jawaban Pedas China: Mengingat Sejarah Pendudukan AS

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menepis tuduhan tersebut. Ia menilai klaim AS telah memutarbalikkan fakta. Selain itu, ia menyerang balik sejarah keterlibatan militer Amerika Serikat di Panama yang panjang dan kelam.

Lin Jian kemudian mempertanyakan pihak yang sebenarnya menduduki Terusan Panama untuk waktu yang lama. Ia juga mengungkit aksi penyerangan militer masa lalu yang menginjak-injak kedaulatan serta martabat negara tersebut. Terlebih lagi, dirinya menyindir siapa yang sebenarnya mendambakan Terusan Panama dan mengabaikan kedaulatan regional saat ini. Akibatnya, ia menuduh Amerika Serikat sebagai pihak yang mempolitisasi isu pelabuhan demi kepentingan keamanan sepihak.

Posisi Terjepit Presiden José Raúl Mulino

Presiden Panama José Raúl Mulino mencoba mengambil jalan tengah di tengah baku hantam retorika ini. Ia menyampaikan apresiasi atas solidaritas negara sahabat terkait kapal-kapal Panama yang tertahan. Meskipun demikian, Mulino tetap berusaha meredakan ketegangan yang terus meningkat tersebut.

Baca Juga :  Partai Republik Tolak Anggaran Keamanan Trump Senilai $1 Miliar

“Kami tidak ingin terlibat dalam kontroversi. Kami menghargai hubungan yang penuh hormat dengan semua bangsa,” ujar Mulino dalam pernyataan resminya. Mengingat Panama memegang peran krusial dalam perdagangan internasional, negara ini berada dalam posisi sulit. Mereka harus menjaga keseimbangan ekonomi sambil mempertahankan kedaulatan nasional dari tarikan kepentingan AS dan China.

Terusan Panama sebagai Pion Global

Amerika Serikat telah lama berupaya membendung pengaruh China yang terus tumbuh di Amerika Latin. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Trump, Washington semakin waspada terhadap kendali infrastruktur strategis. Mereka mengawasi perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Beijing dengan sangat ketat.

Saat ini, masyarakat internasional terus memantau perselisihan pelabuhan tersebut. Mereka menunggu apakah sengketa ini akan berujung pada eskalasi besar atau diplomasi damai. Di tahun 2026 yang penuh gejolak, nasib Terusan Panama tetap menjadi barometer penting bagi kedaulatan negara-negara kecil. Hal ini terjadi di tengah persaingan raksasa transatlantik dan pasifik.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Presiden Xi Jinping Dorong Blok BRICS Jadi Juru Damai Konflik
Hakim Federal Batalkan Rencana Pemangkasan Staf FEMA 50%
Peluncuran Konsol Retro NEOGEO AES+ Ditunda
Iran Ancam Balas Setiap Serangan Baru AS terhadap Asetnya
Ekstremisme Nihilistik Online Ancam Keamanan Eropa
Shinjuku Larang Separuh Sewa Liburan, Termasuk Properti
Tim Nepal Kian Bersemangat Cari Korban Banjir
PM Yunani Janjikan Pemangkasan Pajak dan Kenaikan Gaji

Berita Terkait

Minggu, 13 September 2026 - 20:57 WIB

Presiden Xi Jinping Dorong Blok BRICS Jadi Juru Damai Konflik

Minggu, 13 September 2026 - 19:56 WIB

Hakim Federal Batalkan Rencana Pemangkasan Staf FEMA 50%

Minggu, 13 September 2026 - 13:30 WIB

Peluncuran Konsol Retro NEOGEO AES+ Ditunda

Rabu, 9 September 2026 - 08:03 WIB

Iran Ancam Balas Setiap Serangan Baru AS terhadap Asetnya

Rabu, 9 September 2026 - 07:00 WIB

Ekstremisme Nihilistik Online Ancam Keamanan Eropa

Berita Terbaru

Presiden Xi Jinping menyerukan blok BRICS menjadi juru damai konflik Timur Tengah pada KTT New Delhi serta mempererat hubungan diplomatik dengan India. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Presiden Xi Jinping Dorong Blok BRICS Jadi Juru Damai Konflik

Minggu, 13 Sep 2026 - 20:57 WIB

2.713 penari dari 12 negara membawakan Tari Semarak Jali-Jali Betawi di Ancol. (Posnews/Ancol)

JABODETABEK

Budaya Betawi Mendunia, 2.713 Penari Pecahkan Rekor MURI di Ancol

Minggu, 13 Sep 2026 - 20:41 WIB

Hakim federal AS membatalkan rencana pemangkasan 50% staf FEMA era pemerintahan Trump. Keputusan ini dinilai menegakkan undang-undang perlindungan FEMA. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Hakim Federal Batalkan Rencana Pemangkasan Staf FEMA 50%

Minggu, 13 Sep 2026 - 19:56 WIB