AS Tuding China Langgar Kedaulatan, Beijing Sebut Trump Munafik

Jumat, 1 Mei 2026 - 11:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pusat gravitasi perdagangan dunia memanas. Amerika Serikat menuduh China melakukan intimidasi maritim di Panama, memicu perang urat saraf terkait sejarah kolonialisme dan kendali atas Terusan Panama yang strategis. Dok: AP Photo/Matias Delacroix

Pusat gravitasi perdagangan dunia memanas. Amerika Serikat menuduh China melakukan intimidasi maritim di Panama, memicu perang urat saraf terkait sejarah kolonialisme dan kendali atas Terusan Panama yang strategis. Dok: AP Photo/Matias Delacroix

PANAMA CITY, POSNEWS.CO.ID – Terusan Panama kini menjadi medan tempur diplomatik terbaru bagi dua negara adidaya. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat secara resmi menuduh China melanggar kedaulatan Panama. Klaim ini langsung memicu reaksi keras serta tuduhan kemunafikan dari Beijing pada hari Rabu.

Perselisihan terbaru ini pecah setelah Sekretaris Negara AS, Marco Rubio, menuduh China melakukan intimidasi. Tuduhan tersebut merujuk pada tindakan China menahan puluhan kapal berbendera Panama di pelabuhan mereka. Rupanya, langkah Beijing tersebut merupakan balasan atas keputusan pemerintah Panama. Awal tahun ini, Panama menyita kendali dua pelabuhan strategis dari anak perusahaan Hutchison Port Holdings yang berbasis di Hong Kong.

Solidaritas AS dan Sekutu Regional

Amerika Serikat merilis pernyataan bersama pada Selasa (28/4/2026). Dalam dokumen tersebut, beberapa sekutu regional seperti Bolivia, Kosta Rika, Guyana, Paraguay, serta Trinidad dan Tobago menyatakan dukungan penuh bagi Panama. Oleh karena itu, mereka menyebut tindakan China sebagai upaya nyata untuk mempolitisasi perdagangan maritim.

“Kedaulatan belahan bumi kita tidak dapat dinegosiasikan,” tulis Rubio dalam unggahan di media sosial. Pernyataan ini mencerminkan sikap agresif pemerintahan Trump di Amerika Latin. Padahal, sebelumnya Trump telah melakukan serangan kilat di Venezuela dan memberlakukan blokade minyak terhadap Kuba. Langkah ini bertujuan memperkuat pengaruh Washington di kawasan tersebut.

Jawaban Pedas China: Mengingat Sejarah Pendudukan AS

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menepis tuduhan tersebut. Ia menilai klaim AS telah memutarbalikkan fakta. Selain itu, ia menyerang balik sejarah keterlibatan militer Amerika Serikat di Panama yang panjang dan kelam.

Lin Jian kemudian mempertanyakan pihak yang sebenarnya menduduki Terusan Panama untuk waktu yang lama. Ia juga mengungkit aksi penyerangan militer masa lalu yang menginjak-injak kedaulatan serta martabat negara tersebut. Terlebih lagi, dirinya menyindir siapa yang sebenarnya mendambakan Terusan Panama dan mengabaikan kedaulatan regional saat ini. Akibatnya, ia menuduh Amerika Serikat sebagai pihak yang mempolitisasi isu pelabuhan demi kepentingan keamanan sepihak.

Posisi Terjepit Presiden José Raúl Mulino

Presiden Panama José Raúl Mulino mencoba mengambil jalan tengah di tengah baku hantam retorika ini. Ia menyampaikan apresiasi atas solidaritas negara sahabat terkait kapal-kapal Panama yang tertahan. Meskipun demikian, Mulino tetap berusaha meredakan ketegangan yang terus meningkat tersebut.

Baca Juga :  Warga Jepang Protes Pembangunan Data Center Raksasa

“Kami tidak ingin terlibat dalam kontroversi. Kami menghargai hubungan yang penuh hormat dengan semua bangsa,” ujar Mulino dalam pernyataan resminya. Mengingat Panama memegang peran krusial dalam perdagangan internasional, negara ini berada dalam posisi sulit. Mereka harus menjaga keseimbangan ekonomi sambil mempertahankan kedaulatan nasional dari tarikan kepentingan AS dan China.

Terusan Panama sebagai Pion Global

Amerika Serikat telah lama berupaya membendung pengaruh China yang terus tumbuh di Amerika Latin. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Trump, Washington semakin waspada terhadap kendali infrastruktur strategis. Mereka mengawasi perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Beijing dengan sangat ketat.

Saat ini, masyarakat internasional terus memantau perselisihan pelabuhan tersebut. Mereka menunggu apakah sengketa ini akan berujung pada eskalasi besar atau diplomasi damai. Di tahun 2026 yang penuh gejolak, nasib Terusan Panama tetap menjadi barometer penting bagi kedaulatan negara-negara kecil. Hal ini terjadi di tengah persaingan raksasa transatlantik dan pasifik.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemerintah Inggris Gandakan Waktu Tunggu Izin Tinggal
Donald Trump Fokus Renovasi Kolam Menjelang Pemilu
Mahkamah Agung AS Menolak Gugatan Pemerintah Trump
Korea Utara Bantah Tuduhan Amerika Serikat Terkait Pencurian
Presiden Pengadilan Internasional Merespons Sanksi
Ribuan Warga India Protes Kebijakan Penghapusan Daftar Pemilih
PM Kanada Dan Presiden AS Bahas Kesepakatan Perdagangan
Polisi Israel Bebaskan Tersangka Suap Pemilih, Upaya Likud

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 15:00 WIB

Pemerintah Inggris Gandakan Waktu Tunggu Izin Tinggal

Kamis, 5 November 2026 - 13:49 WIB

Mahkamah Agung AS Menolak Gugatan Pemerintah Trump

Kamis, 5 November 2026 - 13:41 WIB

Korea Utara Bantah Tuduhan Amerika Serikat Terkait Pencurian

Kamis, 5 November 2026 - 10:38 WIB

Presiden Pengadilan Internasional Merespons Sanksi

Rabu, 4 November 2026 - 06:25 WIB

Ribuan Warga India Protes Kebijakan Penghapusan Daftar Pemilih

Berita Terbaru

Petugas gabungan melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan menggunakan helikopter water bombing.

NASIONAL

1.468 Titik Panas Karhutla, Kalteng Paling Mengkhawatirkan

Kamis, 5 Nov 2026 - 17:04 WIB

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. (Posnews/Gerindra)

NASIONAL

DPR Dorong RUU Penyadapan, Privasi Warga Jadi Sorotan

Kamis, 5 Nov 2026 - 16:55 WIB

Kapolri Suyudi Ario Seto bersama Ketua Komisi Yudisial Abdul Chair Ramadhan membahas pengamanan hakim dan pengadilan. (Posnews/Humas Polri)

NASIONAL

Komisi Yudisial dan Polri Bahas Polisi Khusus Pengadilan

Kamis, 5 Nov 2026 - 16:44 WIB

PP Polri mendukung Kapolri Suyudi menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit dan dua pejabat Polri. (Posnews/Humas Polri)

NASIONAL

Purnawirawan Polri Dukung Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan

Kamis, 5 Nov 2026 - 16:13 WIB

Pemerintah Inggris memperpanjang masa tunggu izin tinggal tetap imigran menjadi sepuluh tahun. Simak aturan baru dan pengecualiannya. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Pemerintah Inggris Gandakan Waktu Tunggu Izin Tinggal

Kamis, 5 Nov 2026 - 15:00 WIB