WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Senator dari Partai Republik secara mengejutkan membatalkan rencana pemungutan suara untuk RUU pendanaan Immigration and Customs Enforcement (ICE) pada hari Kamis. Langkah ini mencerminkan perpecahan serius di internal partai. Anggota parlemen menolak permintaan anggaran khusus dari Presiden Donald Trump.
Permintaan tersebut mencakup dana senilai $1,8 miliar untuk sekutu politik Trump. Selain itu, terdapat usulan dana sebesar $1 miliar untuk kompleks Gedung Putih. Sebagian besar anggota Senat dari Partai Republik mempertanyakan urgensi dan transparansi dana tersebut.
Ballroom Mewah di Tengah Krisis Ekonomi
Proposal Secret Service memuat alokasi dana sebesar $220 juta untuk pengerasan keamanan ruang dansa (ballroom) baru di Sayap Timur Gedung Putih. Pembangunan ini mencakup pemasangan kaca antipeluru dan teknologi deteksi drone canggih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meskipun demikian, para legislator Republik merasa kebingungan. Presiden Trump sebelumnya berjanji akan menggunakan dana pribadi sebesar $400 juta untuk pembangunan proyek tersebut. Oleh karena itu, Senator Thom Tillis menyebut penggabungan paket keamanan ini ke dalam RUU imigrasi sebagai “ide buruk”. Ia menolak memberikan dukungan meski nilainya sudah dikurangi.
Pergolakan Internal Partai Republik
Ketegangan di Capitol Hill ini terjadi setelah serangkaian intervensi Trump dalam politik internal partai. Trump baru saja mendukung penantang jaksa agung Texas dalam pemilihan pendahuluan melawan Senator John Cornyn. Selanjutnya, tindakan ini memicu amarah di kalangan senator senior Republik.
Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, mengakui adanya masalah dalam perolehan suara. Ia menyebut agenda pemerintahan menjadi jauh lebih rumit akibat manuver politik tersebut. “Ini menyulitkan langkah kami dalam menggerakkan agenda di Senat,” ujar Thune.
Demokrat Siap Menjegal
Faksi Demokrat segera memanfaatkan celah ini. Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, berencana memaksa pemungutan suara atas dana kompensasi tersebut. Dengan demikian, Demokrat ingin menekan Republik agar memilih secara terbuka di depan publik.
Schumer melabeli program tersebut sebagai “dana siluman” (slush fund) bagi para pengikut Trump yang terlibat kekerasan. Demokrat bahkan menyiapkan amandemen guna memblokir pembayaran kepada siapa pun yang pernah menyerang aparat penegak hukum pada kerusuhan 6 Januari 2021.
Krisis Biaya Hidup dan Sentimen Pemilih
Krisis energi akibat blokade Selat Hormuz di Iran memperburuk situasi politik. Harga bahan bakar dan kebutuhan pokok di Amerika Serikat melonjak tajam dalam beberapa bulan terakhir. Oleh sebab itu, masyarakat mulai mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah.
Senator Bill Cassidy mempertanyakan logika di balik anggaran ruang dansa di tengah kesulitan ekonomi. “Masyarakat kesulitan membeli bahan makanan dan bensin, lalu kita akan menghabiskan satu miliar dolar untuk ruang dansa?” tanya Cassidy dengan nada kritis.
Menanti Kepastian Pasca-Reses
Para pimpinan Republik terpaksa menunda pemungutan suara setidaknya hingga bulan Juni. Mereka menunggu anggota parlemen kembali dari masa reses liburan Memorial Day. Namun, prospek RUU ini tetap buram di tengah ketidakpuasan banyak anggota parlemen.
Singkatnya, langkah Trump untuk memaksa agenda ini menjadi ujian bagi soliditas Partai Republik. Jika mereka gagal menyatukan suara, agenda deportasi migran yang menjadi prioritas utama presiden akan terancam. Keputusan ini kini menyisakan ketidakpastian besar bagi stabilitas legislasi Amerika Serikat di sisa tahun 2026.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
