WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Koalisi penentang Presiden Donald Trump mengambil langkah hukum tegas pada hari Jumat. Mereka mengajukan gugatan guna menghentikan distribusi dana kompensasi senilai $1,776 miliar. Dana ini menyasar warga Amerika yang mengeklaim diri sebagai korban “politisasi” atau penyalahgunaan kekuasaan hukum oleh pemerintah.
Kelompok advokasi hukum Democracy Forward memimpin gugatan ini di pengadilan federal Alexandria, Virginia. Mereka menuntut hakim mengeluarkan perintah pengadilan untuk menghentikan implementasi dana tersebut. Oleh karena itu, penggugat mengeklaim pemerintah tidak memiliki dasar hukum maupun transparansi dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Penggugat dari Berbagai Latar Belakang
Koalisi penggugat mencakup tokoh-tokoh yang mengeklaim pernah menjadi korban sistem hukum. Salah satunya adalah Andrew Floyd, mantan jaksa federal yang menangani kasus kerusuhan Capitol. Floyd kehilangan pekerjaannya tahun lalu setelah Jaksa Agung Pam Bondi memecatnya. Ia meyakini pemecatan tersebut merupakan aksi balasan atas tugasnya menangani kasus 6 Januari 2021.
Selanjutnya, Jonathan Caravello turut bergabung dalam gugatan ini. Ia merupakan profesor di California State University yang sempat mendapat tuduhan penyerangan terhadap agen federal pada tahun 2025. Selain itu, kelompok Common Cause, pemerintah kota New Haven, serta National Abortion Federation juga resmi menjadi penggugat. Mereka khawatir dana ini memberikan insentif bagi para pelaku kekerasan yang menyerang klinik aborsi.
Perdebatan Legitimasi dan “Dana Siluman”
Pemerintahan Trump menciptakan dana ini untuk menyelesaikan gugatan presiden terhadap IRS terkait kebocoran laporan pajak. Namun, para kritikus melabeli langkah ini sebagai “dana siluman” (slush fund) yang melegalkan kekerasan terhadap aparat.
Sebagai tanggapan, Penjabat Jaksa Agung Todd Blanche tidak menutup kemungkinan bahwa para pelaku kerusuhan Capitol 6 Januari 2021 berhak menerima kompensasi. Oleh sebab itu, dua petugas kepolisian yang membela Gedung Capitol saat kerusuhan tersebut telah mengajukan gugatan terpisah. Mereka berupaya mencegah pemberian uang pajak negara kepada para perusuh yang pernah menyerang mereka.
Dampak Strategis bagi Partai Demokrat
Persidangan ini memberikan amunisi bagi Partai Demokrat dalam menghadapi pemilu sela mendatang. Mereka berencana memblokir pendanaan tersebut melalui amendemen anggaran di Senat. Oleh karena itu, Demokrat akan menekan anggota parlemen Republik untuk menyatakan sikap secara terbuka terkait penggunaan uang pajak untuk para pendukung Trump.
Senator Chris Coons menyatakan bahwa ia akan terus berupaya menghentikan alokasi dana ini. Ia menyadari bahwa perdebatan ini mungkin memerlukan proses resolusi yang terpisah dari rancangan anggaran reguler.
Menanti Putusan Hakim Federal
Gugatan ini menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan Trump yang kontroversial. Para penggugat menuntut hakim membongkar total struktur pendanaan tersebut karena dianggap melanggar konstitusi secara fundamental.
Singkatnya, langkah pemerintah dalam membagi-bagikan dana kompensasi ini akan terus menuai kontroversi di ruang sidang. Masyarakat internasional kini memantau sejauh mana sistem hukum Amerika Serikat mampu meredam kebijakan yang dianggap berlebihan oleh lawan politik presiden tersebut di tahun 2026 ini.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
