Menteri HAM Pigai Tolak Restorative Justice untuk Kasus Penyekapan YTR di Bandung

Selasa, 30 Juni 2026 - 09:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri HAM Natalius Pigai. (Posnews/Ist)

Menteri HAM Natalius Pigai. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, meminta aparat penegak hukum tidak menyelesaikan kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR (29) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, melalui mekanisme restorative justice (RJ).

Ia menegaskan pelaku harus diproses sesuai hukum agar korban memperoleh keadilan dan kasus serupa tidak terulang.

Pigai menilai dugaan penyiksaan fisik dan psikis yang dialami korban telah merampas harkat dan martabat manusia serta meninggalkan trauma mendalam. Karena itu, proses hukum harus menjadi prioritas.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya minta proses hukum dan tidak boleh ada restorative justice. Pelaku harus dihukum agar perbuatan seperti ini tidak terulang lagi,” kata Pigai, dikutip Selasa (30/6/2026).

Kementerian HAM Turun Langsung Dampingi Korban

Pigai mengatakan Kementerian HAM menjadi salah satu lembaga pertama yang turun ke lapangan melalui Kantor Wilayah Jawa Barat untuk memantau penanganan kasus tersebut.

Baca Juga :  Indonesia dan Chile Perluas Akses Pasar, Forum Bisnis Jadi Sorotan

Menurutnya, negara wajib hadir memberikan perlindungan sekaligus memastikan hak-hak korban terpenuhi.

Ia menegaskan dugaan penyiksaan tidak hanya menyisakan penderitaan bagi korban, tetapi juga berdampak pada keluarga dan memicu rasa takut di tengah masyarakat, terutama perempuan.

Oleh sebab itu, aparat harus menerapkan seluruh ketentuan hukum tentang perlindungan perempuan secara konsisten.

“Hubungan laki-laki dan perempuan seharusnya saling menjaga dan melindungi, bukan saling menyiksa,” tegasnya.

Keadilan Harus Berpihak kepada Korban

Pigai meminta penyidik mengedepankan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya.

Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya berpatokan pada pandangan pelaku atau pihak lain, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan serta pemulihan korban.

Ia menambahkan pemerintah akan terus mendorong penegakan hukum terhadap setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang menyasar kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Baca Juga :  Arus Balik Lebaran 2026: Kapolri Waspadai Cuaca Ekstrem di Jalur Penyeberangan

Pelaku Sudah Ditangkap Polda Jabar

Sebelumnya, Polda Jawa Barat menangkap Taufik Hidayat yang diduga menyekap dan menganiaya YTR selama kurang lebih tiga tahun di Kabupaten Bandung.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, mengatakan tersangka ditangkap di wilayah Bandung Raya.

Namun, penyidik belum mengungkap lokasi dan waktu penangkapan secara rinci karena proses penyidikan masih berlangsung.

Kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan WhatsApp dari seseorang yang tidak dikenal.

Pengirim memberi tahu bahwa YTR berada di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Informasi tersebut mendorong keluarga mendatangi rumah sakit dan akhirnya melaporkan dugaan penyekapan serta penganiayaan kepada kepolisian.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan serius yang harus ditangani secara tegas.

Penegakan hukum yang adil dan perlindungan maksimal terhadap korban diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya kekerasan serupa. **

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Eks Pejabat Pajak Ditahan KPK, Uang Sponsorship Fashion Anak Terseret
Korban Gempa Flores Dapat Bantuan Rumah hingga Rp30 Juta, Ini Syaratnya
Pigai Ingin HAM Jadi Pelajaran Wajib, Bukan Sekadar Bab
Kabar Gembira Driver Ojol, Perpres Perlindungan Ditargetkan Terbit Awal September
Uang PT BKS Mengalir ke Bebizie, KPK: Bukan Bayaran Manggung
Jelang Demo BEM UI, 21 Orang Diciduk Bawa Molotov dan Petasan Bukan Mahasiswa
Tragedi Gempa NTT, 1.245 Orang Jadi Korban dan 27.700 Warga Mengungsi
Menaker Yassierli Dorong Santunan BPJS Ketenagakerjaan Jadi Modal Usaha

Berita Terkait

Rabu, 19 Agustus 2026 - 21:23 WIB

Eks Pejabat Pajak Ditahan KPK, Uang Sponsorship Fashion Anak Terseret

Rabu, 19 Agustus 2026 - 08:45 WIB

Korban Gempa Flores Dapat Bantuan Rumah hingga Rp30 Juta, Ini Syaratnya

Rabu, 19 Agustus 2026 - 07:58 WIB

Pigai Ingin HAM Jadi Pelajaran Wajib, Bukan Sekadar Bab

Rabu, 19 Agustus 2026 - 07:18 WIB

Kabar Gembira Driver Ojol, Perpres Perlindungan Ditargetkan Terbit Awal September

Rabu, 19 Agustus 2026 - 06:46 WIB

Uang PT BKS Mengalir ke Bebizie, KPK: Bukan Bayaran Manggung

Berita Terbaru

Rasa waswas menyelimuti warga Jawa Barat yang berkendara malam hingga dini hari, seiring maraknya aksi begal dalam sebulan terakhir di berbagai wilayah. Dok: Istimewa.

HUKRIM

Waspada Begal Malam di Jawa Barat, Polda Catat 23 Kasus

Rabu, 19 Agu 2026 - 21:28 WIB