JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Wacana melibatkan TNI dan Polri dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono akhirnya buka suara mengenai alasan pemerintah mempertimbangkan pelibatan aparat dalam program tersebut.
Sudaryono mengatakan, pemerintah membutuhkan dukungan banyak pihak agar program MBG dapat berjalan efektif hingga ke pelosok daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain memperluas jangkauan, pelibatan TNI-Polri juga dinilai bisa membantu menekan biaya operasional distribusi.
Menurut dia, kerja sama antara pemerintah dan aparat bukan hal baru.
Pemerintah sebelumnya juga melibatkan jaringan TNI dan Polri ketika harus menyalurkan bantuan dalam jumlah besar ke berbagai daerah.
“Intinya adalah melibatkan semua pihak. Tujuannya agar program bisa berjalan dengan baik,” kata Sudaryono di Gedung BGN, Rabu (22/7/2026).
Sudaryono Ungkap Pengalaman Distribusi 70 Ribu Pompa Air
Sudaryono kemudian menyinggung pengalamannya saat menangani program pertanian.
Ketika itu, pemerintah harus menyalurkan sekitar 70 ribu pompa air kepada petani yang menghadapi musim kemarau.
Namun, pemerintah tidak memiliki anggaran khusus untuk membiayai proses pengiriman pompa tersebut. Karena itu, jaringan TNI dan Polri dimanfaatkan untuk membantu distribusi.
“Waktu itu ada 70 ribu pompa yang harus dibagikan. Kami membaginya lewat TNI dan Polri karena memang tidak ada anggaran untuk biaya pengiriman,” ujarnya.
Berdasarkan pengalaman tersebut, Sudaryono menilai setiap program pemerintah membutuhkan kolaborasi lintas lembaga. Terlebih, MBG memiliki cakupan penerima manfaat yang sangat luas.
Target Utama BGN: Anak Dapat Makanan Bergizi dan Aman
Meski demikian, Sudaryono menegaskan pelibatan berbagai pihak bukanlah tujuan utama program MBG.
Fokus BGN tetap memastikan makanan bergizi sampai kepada penerima manfaat secara tepat sasaran.
Selain memenuhi kebutuhan gizi anak, pemerintah juga ingin MBG menggerakkan perekonomian daerah.
Untuk itu, BGN mendorong keterlibatan UMKM, petani, peternak, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok program tersebut.
“Yang penting bagaimana program ini terlaksana dengan baik. Anak-anak mendapatkan makanan yang cukup gizi dan aman. Pada saat yang sama, program ini juga berdampak pada ekonomi lokal,” jelas Sudaryono.
BGN Tak Mau Kasus Keracunan Terulang
Lebih lanjut, Sudaryono mengingatkan pentingnya menjaga kualitas bahan pangan dalam pelaksanaan MBG.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahan baku memenuhi standar keamanan sebelum diolah dan dibagikan kepada penerima manfaat.
Sebab, risiko keracunan makanan tidak hanya berasal dari proses pengolahan. Bahan baku yang tidak memenuhi standar juga dapat memicu masalah kesehatan.
“Selain cara mengolahnya, bahan baku juga harus memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar keamanan,” tegasnya.
Karena itu, BGN kini dituntut memperkuat pengawasan dari hulu hingga hilir.
Dengan demikian, program MBG tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga menjamin makanan yang dibagikan benar-benar aman dan bergizi. **
Editor : Hadwan
