POSNEWS.CO.ID, BANGKOK — Pemerintah Thailand berjanji memperketat kontrol senjata api pada Rabu. Langkah ini menyusul dua penembakan mematikan dekat Bangkok dalam waktu kurang dari sepekan.
Akibatnya, kedua insiden tersebut kembali memicu tekanan bagi otoritas untuk menekan kekerasan bersenjata. Padahal, Thailand memiliki aturan kepemilikan senjata yang relatif ketat dibanding negara lain.
Meski begitu, negara ini tetap tercatat memiliki salah satu tingkat kepemilikan senjata tertinggi di Asia. Selain itu, kedua penembakan terbaru yang terjadi di Provinsi Nonthaburi, wilayah barat laut Bangkok, turut memperkuat desakan penegakan hukum yang lebih tegas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dua Insiden Penembakan dalam Sepekan
Seorang siswa melepaskan tembakan di sekolah menengah dan rumah keluarganya pada Jumat lalu. Akibatnya, insiden ini menewaskan sedikitnya delapan orang dan melukai lebih dari 20 orang lainnya.
Menurut polisi, pelaku tampaknya mengakhiri hidupnya sendiri setelah insiden tersebut.
Tiga hari kemudian, polisi menangkap seorang mantan anggota legislatif usai penembakan di kantor pemerintah. Insiden kedua ini menewaskan satu orang dan melukai satu orang lainnya.
Janji Pemerintah Perketat Regulasi Senjata
Juru bicara pemerintah, Lalida Persvivatana, menyatakan pada Rabu bahwa pemerintah tengah berupaya memperkuat regulasi senjata api. Selain itu, pemerintah juga menindak peredaran senjata ilegal serta meningkatkan kesadaran soal tanggung jawab dan batasan kepemilikan senjata.
Menurutnya, tujuan akhir kebijakan ini adalah mengurangi keberadaan senjata dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan begitu, Lalida menilai langkah ini penting demi menciptakan masyarakat Thailand yang lebih aman.
PM Anutin Perintahkan Peninjauan Mendesak
Perdana Menteri Anutin Charnvirakul memerintahkan peninjauan mendesak terhadap regulasi senjata pada Selasa. Perintah ini termasuk penangguhan izin baru untuk membeli senjata api dan peninjauan ulang izin yang sudah ada.
Selain itu, ia juga menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri untuk mengusulkan amandemen undang-undang kontrol senjata dalam 60 hari. Pemerintah berharap perubahan ini memperkuat pengumpulan data senjata api, memperketat kontrol perdagangan senjata, dan meningkatkan hukuman bagi pelanggar.
Hukuman dan Celah Penegakan Hukum
Hukuman untuk kepemilikan senjata api ilegal di Thailand berkisar antara satu hingga sepuluh tahun penjara. Selain itu, pelaku juga dapat menerima denda hingga 20.000 baht atau sekitar USD 600.
Meski aturan perizinan tergolong ketat, sejumlah kritikus menilai penegakannya masih lemah.
Tingkat Kepemilikan Senjata Tertinggi di Asia
Thailand memiliki salah satu tingkat kepemilikan senjata tertinggi di Asia, hanya kalah dari Pakistan. Bahkan, angka ini jauh melampaui negara-negara tetangga di Asia Tenggara.
Small Arms Survey dan GunPolicy.org mengumpulkan data pada 2017 yang menunjukkan warga sipil Thailand memiliki sekitar 15 pucuk senjata per 100 orang. Sebagai perbandingan, Malaysia hanya mencatat kurang dari satu pucuk senjata per 100 orang.
Sementara itu, World Population Review mencatat Thailand memiliki 3,49 kematian akibat senjata api per 100.000 penduduk berdasarkan data 2023. Angka ini jauh di bawah sejumlah wilayah Amerika Latin dan Karibia, namun relatif tinggi untuk kawasan Asia.
Hanya Filipina yang mencatat angka lebih tinggi di Asia Tenggara. Meski penembakan massal masih tergolong jarang di Thailand, negara ini mengalami peningkatan insiden kekerasan bersenjata yang mencolok dalam beberapa tahun terakhir.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
