Pemerintah: Tim Investigasi Independen Pascademo Ricuh Belum Diperlukan

Kamis, 11 September 2025 - 19:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menko Hukum Otto Hasibuan memberikan keterangan pers terkait pembentukan tim investigasi independen pascademo ricuh di Jakarta. Dok-Istimewa

Wakil Menko Hukum Otto Hasibuan memberikan keterangan pers terkait pembentukan tim investigasi independen pascademo ricuh di Jakarta. Dok-Istimewa

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menilai belum ada urgensi membentuk tim investigasi independen pascademo yang berujung ricuh sejak Senin (25/8/2025) hingga akhir Agustus. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Sekarang ini kami belum melihat urgensinya karena Kepolisian telah bekerja dengan baik,” kata Otto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

Otto menambahkan, semua tahanan diperlakukan dengan baik. Ia bersama Menko Kumham, Yusril Ihza Mahendra, telah mengunjungi sejumlah Polda untuk memastikan kondisi tersebut.

Baca Juga :  Sidang KKEP Pecat Tidak Hormat Perwira Brimob Kasus Driver Ojol Tewas

“Kami berbincang dengan para tahanan dan memastikan mereka diperlakukan secara layak. Tidak ada keluhan dari mereka,” ujar Otto.

Terkait pelepasan tahanan, Otto menegaskan hal ini tetap mengikuti hukum. “Kalau ada yang terbukti pidana, hukum berlaku. Namun, Kapolda diminta mempertimbangkan kasus anak di bawah umur agar bisa kembali ke orangtua dan melanjutkan sekolah,” tambahnya.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa terjadi di berbagai daerah, termasuk Gedung DPR, sejak Senin (25/8/2025). Demo dipicu pernyataan anggota dewan soal tunjangan rumah Rp50 juta dan insiden rantis Brimob menabrak pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dua pekan lalu.

Baca Juga :  Sjafrie Sjamsoeddin Resmi Gantikan Budi Gunawan Jadi Menko Polkam Ad Interim

Publik menuntut 17+8 poin, salah satunya membentuk tim investigasi independen. Presiden Prabowo Subianto menilai usulan tersebut masuk akal saat berbincang dengan pemimpin redaksi media di Hambalang, akhir pekan lalu. (red)

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gembong Narkoba Dewi Astutik Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan, Otak Kasus 2 Ton Sabu
Arus Balik Lebaran 2026 Memuncak, 169 Ribu Kendaraan Menyeberang ke Jawa dari Bakauheni
Kapolri Pantau Arus Balik di Bakauheni, 385 Ribu Kendaraan Belum Kembali
Aturan Baru PP TUNAS Berlaku Hari Ini, Platform Digital Wajib Lindungi Anak
Bareskrim Bongkar Judi Online Rp55 Miliar, Berkas Tersangka Dilimpahkan ke Jaksa
Cuaca Jabodetabek dan Kota Indonesia 28 Maret 2026, BMKG Prediksi Hujan dan Petir
Bos Narkoba Klub Malam Bali Diburu! Bareskrim Tetapkan DPO I Dewa Ketut Wiranida
DPO Narkoba Diburu! Rendy Hermawan, Tangan Kanan “Andre The Doctor” Terendus di Malaysia

Berita Terkait

Minggu, 29 Maret 2026 - 14:05 WIB

Gembong Narkoba Dewi Astutik Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan, Otak Kasus 2 Ton Sabu

Sabtu, 28 Maret 2026 - 16:31 WIB

Kapolri Pantau Arus Balik di Bakauheni, 385 Ribu Kendaraan Belum Kembali

Sabtu, 28 Maret 2026 - 07:01 WIB

Aturan Baru PP TUNAS Berlaku Hari Ini, Platform Digital Wajib Lindungi Anak

Sabtu, 28 Maret 2026 - 06:30 WIB

Bareskrim Bongkar Judi Online Rp55 Miliar, Berkas Tersangka Dilimpahkan ke Jaksa

Sabtu, 28 Maret 2026 - 06:17 WIB

Cuaca Jabodetabek dan Kota Indonesia 28 Maret 2026, BMKG Prediksi Hujan dan Petir

Berita Terbaru

Menembus batas identitas tunggal. Konsep interseksionalitas membuktikan bahwa perjuangan perempuan tidak bisa menggunakan pendekatan 'satu ukuran untuk semua' guna menghapus penindasan yang berlapis. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Mengapa Interseksionalitas Menjadi Kunci Keadilan Sosial

Minggu, 29 Mar 2026 - 16:10 WIB