JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Warga yang beraktivitas di Jakarta pada Rabu (28/10/2026) perlu mengantisipasi kepadatan lalu lintas.
Sejumlah kawasan akan menjadi titik aksi demonstrasi bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Monumen Nasional (Monas), dan Tugu Tani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengaturan arus kendaraan akan menyesuaikan kondisi di lapangan.
Melalui akun Instagram @tmcpoldametro, kepolisian menginformasikan potensi kepadatan mulai pukul 10.00 WIB hingga aksi selesai.
“Sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai, di kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani, Jakarta Pusat, diperkirakan terjadi kepadatan lalu lintas dan rekayasa arus secara situasional,” tulis akun tersebut.
Karena itu, pengendara sebaiknya menghindari kawasan aksi jika tidak memiliki keperluan mendesak. Masyarakat juga perlu menyiapkan rute alternatif, mengatur waktu perjalanan, dan mengikuti arahan petugas di lapangan.
Untuk mengantisipasi perubahan kondisi jalan, warga dapat memantau informasi lalu lintas melalui akun media sosial resmi TMC Polda Metro Jaya.
Komite Sadar Gelar Aksi di Bundaran HI
Di tengah potensi kepadatan tersebut, Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite Sadar) berencana menggelar demonstrasi di Bundaran HI pada Rabu (28/10/2026).
Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda dan menjadi kelanjutan demonstrasi pada 20 Oktober lalu.
Perwakilan Komite Sadar, Namoradiarta Siahaan, mengatakan aksi tersebut bertujuan mendesak pemerintah agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan mandat rakyat.
Menurut dia, masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan.
Sebaliknya, suara rakyat harus ikut menentukan arah pembangunan, mengawasi penggunaan anggaran negara, melindungi ruang hidup, serta menjamin kebebasan menyampaikan kritik tanpa rasa takut.
“Suara rakyat harus menentukan arah pembangunan, mengawasi penggunaan anggaran, mempertahankan ruang hidup, serta menyampaikan kritik tanpa ketakutan,” jelas Namoradiarta.
Ia juga menyoroti janji politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Asta Cita.
Komite Sadar menilai pemerintah perlu membuktikan komitmen tersebut melalui kebijakan nyata, bukan sekadar retorika.
Namoradiarta mengingatkan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
Karena itu, menurut dia, kebijakan pemerintah harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Ini Lima Tuntutan Komite Sadar
Dalam aksi tersebut, Komite Sadar menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah:
1. Menetapkan bencana nasional dan menuntaskan tata kelola lahan. Komite Sadar mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menyelesaikan integrasi tata kelola lahan.
2. Mengutamakan kepentingan rakyat dalam APBN. Mereka meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik yang dinilai berkedok program populis, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
3. Menurunkan biaya pendidikan dan meratakan layanan dasar. Komite Sadar meminta pemerintah memperluas akses pendidikan yang terjangkau serta memastikan masyarakat memperoleh layanan dasar secara adil.
4. Menghentikan penyalahgunaan hukum dan memberantas KKN. Mereka mendesak penegakan hukum berjalan adil serta tidak digunakan sebagai alat untuk menyalahgunakan kekuasaan.
5. Memulihkan kebebasan berpendapat dan menghentikan militerisasi ruang sipil. Komite Sadar menuntut penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), perlindungan kebebasan bersuara, serta penghentian militerisasi di ruang sipil.
Warga Diminta Mengatur Perjalanan
Rencana aksi di sejumlah titik membuat masyarakat perlu lebih cermat mengatur perjalanan, terutama bagi warga yang hendak melintasi kawasan Sudirman–MH Thamrin, Monas, atau sekitar Gedung DPR/MPR RI.
Namun, rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Pengendara sebaiknya tidak menganggap seluruh ruas jalan otomatis ditutup dan tetap memeriksa informasi resmi sebelum berangkat.
Di sisi lain, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak warga negara.
Karena itu, pengamanan dan pengaturan lalu lintas diharapkan dapat menjaga keselamatan peserta aksi sekaligus membantu masyarakat lain tetap beraktivitas.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda pun menjadi momentum untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, menghormati hak pengguna jalan, dan menjaga ruang publik tetap aman bagi semua. **
Editor : Hadwan
