JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, yang semula dimaksudkan untuk menggaungkan persatuan pemuda, kini justru menuai polemik.
Dugaan keterlibatan peserta yang bukan mahasiswa, pengakuan menerima bayaran, hingga penggunaan jas almamater kampus tanpa kejelasan asal-usul memicu kritik publik.
Sorotan semakin meluas setelah unggahan dokumentasi kegiatan di akun Instagram resmi Polda Metro Jaya, @poldametrojaya, tidak lagi terlihat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah warganet mempertanyakan penghapusan atau pengarsipan konten tersebut. Namun, hingga Sabtu (31/10/2026), belum ditemukan penjelasan resmi Polda Metro Jaya mengenai alasan unggahan itu tidak lagi tampil.
Polemik ini juga menyeret nama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, serta konten kreator Willie Salim. Keduanya hadir dalam acara yang berlangsung pada Kamis (29/10/2026).
Raffi dan Willie kemudian menyampaikan klarifikasi. Keduanya mengaku hadir karena undangan, tidak terlibat dalam penyelenggaraan, dan tidak mengatur peserta.
Willie bahkan menyampaikan permintaan maaf karena kurang teliti memahami konteks kegiatan sebelum memutuskan hadir.
Bayu Mengaku Bukan Mahasiswa dan Menerima Bayaran
Salah satu pemicu polemik adalah pengakuan Bayu Setiadi alias Dino. Pria yang terlihat mengenakan jas almamater Universitas Dian Nusantara (Undira) itu mengaku bukan mahasiswa kampus tersebut.
Dalam video klarifikasi yang diunggah akun Instagram @bem_undira pada Jumat (30/10/2026), Bayu menjelaskan bahwa ia menghadiri deklarasi setelah menerima undangan dari sebuah komunitas. Ia juga mengaku mendapatkan bayaran untuk mengikuti kegiatan tersebut.
“Saya di sini ingin mengklarifikasi bahwa saya bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Saya mengikuti acara deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026. Berdasarkan undangan dari komunitas dan saya dibayar,” ungkap Bayu.
Ia menjelaskan, pihak lain memberikan jas almamater yang dikenakannya tanpa menjelaskan asal-usul atribut tersebut.
Bayu kemudian meminta maaf kepada Universitas Dian Nusantara dan pihak lain yang merasa dirugikan. Ia juga menyatakan klarifikasi itu disampaikan secara sukarela tanpa paksaan.
Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: siapa yang mengundang dan membayar Bayu, siapa yang menyediakan jas almamater, serta untuk kepentingan apa atribut perguruan tinggi digunakan dalam kegiatan yang mengatasnamakan mahasiswa Indonesia?
Almamater Kampus Lain Ikut Disorot
Polemik tidak berhenti pada atribut Undira. NU Online Jakarta melaporkan, seorang peserta perempuan bernama Sari juga terlihat mengenakan almamater Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI).
Dosen UBSI, Ziko Harnadi, menyampaikan keberatan atas penggunaan atribut kampus dalam kegiatan tersebut. Ia meminta pihak yang diduga membayar orang untuk berpura-pura menjadi mahasiswa bertanggung jawab.
Sementara itu, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) memberikan penjelasan mengenai kehadiran salah satu mahasiswanya.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unusia, Fatkhu Yasik, menegaskan bahwa mahasiswa tersebut hadir atas pilihan pribadi dan tidak mewakili sikap institusi maupun BEM Unusia.
Keterangan sejumlah kampus ini memperlihatkan bahwa persoalan penggunaan almamater tidak bisa dianggap sepele. Atribut perguruan tinggi bukan sekadar pakaian, melainkan identitas institusi yang membawa nama baik civitas akademika.
Raffi Ahmad Tegaskan Hanya sebagai Undangan
Di tengah kritik publik, Raffi Ahmad akhirnya memberikan penjelasan melalui akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad pada Jumat (30/10/2026).
Raffi mengatakan baru menerima informasi mengenai acara tersebut pada malam sebelum kegiatan berlangsung. Ia menegaskan tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan acara dan tidak mengetahui secara terperinci pihak-pihak yang akan hadir.
“Saya hadir dalam kegiatan deklarasi Sumpah Pemuda kemarin sebagai undangan yang informasinya baru saya terima pada malam sebelum acara. Saya tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan acara, serta tidak mengetahui detail susunan acara dan pihak-pihak yang hadir,” tulis Raffi.
Ia juga membantah tuduhan mengatur kemunculan salah satu merek produk dalam kegiatan tersebut. Menurut Raffi, gapura dan pembatas jalan yang menampilkan merek itu sudah berdiri sebelum acara berlangsung dan tidak berkaitan dengan kehadirannya.
Raffi turut menyatakan menghormati mahasiswa yang menyampaikan aspirasi pada 28 Oktober 2026. Ia menilai penyampaian pendapat merupakan hak warga negara dan suara mahasiswa perlu mendapat perhatian.
Namun, Raffi meminta masyarakat menyampaikan kritik berdasarkan fakta serta tidak menyebarkan tuduhan yang belum terbukti, terlebih jika menyangkut keluarganya.
Willie Salim Akui Kurang Teliti dan Minta Maaf
Sikap serupa disampaikan Willie Salim melalui akun Instagram pribadinya @willie27_ pada Jumat (30/10/2026).
Willie mengaku hadir karena mendapatkan undangan. Ia membantah terlibat dalam penyelenggaraan maupun pengaturan peserta dan menegaskan tidak menerima bayaran atau imbalan dalam bentuk apa pun.
Meski demikian, Willie mengakui keputusannya menghadiri acara tersebut tetap menjadi tanggung jawab pribadi.
“Keputusan untuk hadir tetap menjadi tanggung jawab saya pribadi. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf atas kurangnya ketelitian saya dan kekecewaan yang timbul,” tulisnya.
Permintaan maaf kedua figur publik itu menjelaskan posisi mereka masing-masing. Namun, klarifikasi tersebut belum menjawab pertanyaan utama mengenai proses perekrutan peserta dan penggunaan atribut kampus.
Polda Metro Jaya Perlu Buka Proses Perekrutan Peserta
Deklarasi bertema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia” itu digelar Polda Metro Jaya bersama mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat. Informasi awal dari kepolisian menyebut kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 mahasiswa.
Dalam dokumentasi dan pemberitaan awal, Polda Metro Jaya menyebut kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat persatuan generasi muda serta menangkal hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi di media sosial.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto sebelumnya berharap deklarasi tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia ingin kegiatan tersebut mendorong generasi muda berkontribusi positif bagi bangsa.
Akan tetapi, munculnya pengakuan peserta yang bukan mahasiswa dan menerima bayaran membuat tujuan kegiatan tersebut layak dievaluasi secara terbuka.
Polda Metro Jaya perlu menjelaskan siapa penyelenggara teknis, siapa yang merekrut peserta, apakah ada pembayaran, siapa yang menyediakan atribut almamater, serta bagaimana panitia memverifikasi identitas peserta.
Kepolisian juga perlu menjelaskan alasan unggahan dokumentasi kegiatan di akun resminya tidak lagi terlihat.
Transparansi penting agar publik tidak hanya menerima klarifikasi dari figur yang hadir, tetapi juga memperoleh penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan.
Sebab, deklarasi yang mengatasnamakan mahasiswa Indonesia semestinya berdiri di atas kejujuran identitas dan keterlibatan peserta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Semangat Sumpah Pemuda tidak cukup diwakili oleh ikrar di atas panggung, tetapi juga harus tercermin dalam proses yang jujur, terbuka, dan menghormati dunia pendidikan.
Hingga berita ini disusun, belum ditemukan keterangan resmi Polda Metro Jaya yang menjawab secara menyeluruh dugaan perekrutan peserta berbayar, penggunaan atribut kampus, maupun alasan unggahan Instagram tersebut tidak lagi terlihat.
Publik masih menunggu penjelasan agar polemik ini tidak berhenti pada permintaan maaf dan perdebatan di media sosial. **
Editor : Hadwan
