JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape.
Ketetapan tersebut tidak hanya menyasar pengguna, tetapi juga mencakup penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi zat terlarang hingga aktivitas produksi dan perdagangan.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Komisi Fatwa MUI menetapkan fatwa tersebut melalui sidang pleno pada Jumat (6/11/2026), kemudian mengumumkannya kepada publik pada Senin (9/11/2026).
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan tersebut mempertimbangkan dampak penggunaan vape terhadap kesehatan, lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya sebagai sarana konsumsi dan peredaran narkotika.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” kata Niam, Senin (9/11/2026).
MUI Haramkan Penggunaan hingga Perdagangan Vape
Dalam ketentuan hukumnya, MUI menetapkan tiga poin utama. Pertama, penggunaan rokok elektrik atau vape dinyatakan haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika maupun zat adiktif lainnya.
Kedua, penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.
Ketiga, MUI menetapkan aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik sebagai perbuatan haram.
Dengan demikian, ketetapan tersebut mencakup pengguna sekaligus pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan perangkat vape.
MUI Minta Presiden dan DPR Susun Aturan Pelarangan
Tidak berhenti pada penetapan hukum keagamaan, MUI juga menyampaikan 12 rekomendasi kepada pemerintah, lembaga negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
MUI meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
Presiden juga diminta mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik demi melindungi masyarakat.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan pengendalian vape berjalan terpadu.
MUI secara khusus memberikan rekomendasi kepada sejumlah instansi, yakni:
1. Presiden dan DPR: Segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
2. Presiden: Mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.
3. Kementerian dan lembaga: Memperkuat koordinasi agar kebijakan pengendalian vape berjalan terpadu.
4. Kementerian Kesehatan: Menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
5. BPOM: Memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum.
6. Kementerian Perindustrian: Melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan produk.
7. Kementerian Keuangan: Mengevaluasi kebijakan fiskal dengan memperhatikan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan vape.
8. Polri dan BNN: Menutup celah peredaran narkoba melalui perangkat vape serta menindak tegas penyalahgunaannya.
9. Aparat penegak hukum: Menindak penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum.
10. Organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan: Meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan vape, bahaya kesehatan, dan risiko penyalahgunaannya.
11. Masyarakat: Menghindari penggunaan vape serta melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
12. Seluruh pemangku kepentingan: Memperkuat koordinasi dan mengevaluasi kebijakan pengendalian vape secara berkala berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Fatwa MUI Bukan Otomatis Larangan Pidana
Meski MUI telah menetapkan hukum penggunaan vape sebagai haram, masyarakat perlu memahami perbedaan antara fatwa keagamaan dan peraturan perundang-undangan.
Fatwa MUI menjadi pedoman hukum Islam bagi umat Islam. Sementara itu, pemberlakuan larangan secara nasional dan penerapan sanksi hukum memerlukan dasar peraturan yang ditetapkan pemerintah bersama lembaga legislatif sesuai kewenangannya.
Saat ini, pemerintah telah mengatur rokok elektrik melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Aturan tersebut antara lain mewajibkan produsen, importir, dan pengedar rokok elektrik memenuhi ketentuan perizinan, batas kadar nikotin, pengujian kandungan, serta pelaporan kepada lembaga pengawas.
PP tersebut juga mengatur pembatasan penjualan rokok elektrik, termasuk larangan menjual kepada orang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil, serta pembatasan penjualan di sekitar satuan pendidikan dan tempat bermain anak.
Karena itu, rekomendasi MUI mengenai pelarangan vape masih memerlukan tindak lanjut kebijakan pemerintah agar memiliki dasar hukum dan mekanisme penerapan yang jelas.
Vape Mengandung Nikotin yang Bersifat Adiktif
Dari sisi kesehatan, vape bukan sekadar perangkat penghasil uap dengan berbagai pilihan rasa. Perangkat tersebut memanaskan cairan yang dapat mengandung nikotin, bahan perasa, dan zat kimia lain sehingga menghasilkan aerosol yang dihirup pengguna.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) menjelaskan, sebagian besar rokok elektrik mengandung nikotin yang sangat adiktif.
Aerosolnya juga dapat mengandung zat berbahaya, termasuk partikel halus yang masuk jauh ke dalam paru-paru.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) turut mengingatkan bahwa cairan rokok elektrik dapat mengandung bahan tambahan, perasa, dan zat kimia yang berpotensi membahayakan kesehatan.
Karena itu, edukasi mengenai risiko vape menjadi penting, terutama bagi anak dan remaja yang rentan terhadap ketergantungan nikotin.
Melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI berharap masyarakat, pelaku usaha, keluarga, dan pemerintah mengambil peran dalam melindungi kesehatan serta mencegah penyalahgunaan perangkat rokok elektrik. **
Editor : Hadwan
