POSNEWS.CO.ID, WASHINGTON – Anggota DPR Thomas Massie mengajukan resolusi pemakzulan Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Senin.
Politisi Republik asal Kentucky tersebut mendesak pemakzulan pasca kekalahan besar partai pada pemilu sela.
Resolusi ini menyasar kebijakan Hegseth terkait perang Iran serta aksi militer di Yaman dan Venezuela.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Massie menilai tindakan Menhan AS tersebut memenuhi kriteria kejahatan berat dan pelanggaran hukum.
Sementara itu, Ketua DPR Mike Johnson menolak langkah pemakzulan pejabat Pentagon saat konflik berlangsung.
Sikap DPR Dan Pembelaan Hegseth
Johnson menegaskan pemakzulan menteri pertahanan memberikan sinyal buruk kepada sekutu dan musuh Amerika.
Pemimpin Demokrat Hakeem Jeffries menyatakan dukungan penuh seluruh anggotanya untuk menuntut pengunduran diri Hegseth.
Bahkan, Hegseth mengumumkan rencana menggelar konferensi pers perdana setelah 180 hari tanpa taklimat media.
Hegseth membela rekor militer AS dalam Operasi Epic Fury serta penangkapan Nicolas Maduro di Venezuela.
Dampak Politik Dan Respon Trump
Namun demikian, sekitar 60% pemilih menilai aksi militer Amerika Serikat di Iran merupakan keputusan keliru.
Presiden Donald Trump tetap membela Hegseth serta memuji keberhasilan Menhan AS memenangkan 2 perang besar.
Trump mengklaim operasi militer Amerika berhasil menyelamatkan kawasan Timur Tengah dan Israel secara menyeluruh.
Meskipun demikian, gangguan jalur pelayaran Teluk Hormuz memicu lonjakan harga energi di pasar global.
DPR AS menjadwalkan pemungutan suara pemakzulan Hegseth pada pertengahan minggu ini.
Oleh karena itu, kubu Republik menghadapi tekanan politik besar menjelang pergantian kepemimpinan Kongres Januari mendatang.
Dengan demikian, dinamika pemakzulan ini menandai krisis kepemimpinan terbesar Pentagon pasca pemilu sela 2026.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
