SURABAYA, POSNEWS.CO.ID – Ratusan nelayan dan pelaku usaha perikanan se-Nusantara menggelar Rembuk Nelayan 2025 di Gedung Srijaya, Surabaya.
Nelayan dan pelaku usaha perikanan menilai kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum berpihak pada kesejahteraan mereka dan industri perikanan.
Peserta dari Jakarta, Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, hingga Kepulauan Riau menghadiri acara ini. Mereka menilai, sepuluh bulan pemerintahan Prabowo-Gibran belum mendukung industri perikanan secara optimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI), Hadi Sutrisno, mengatakan, “Rembuk ini lahir dari keresahan nelayan terkait kepastian usaha, penegakan hukum, kapal ikan asing, PBB laut, dan masalah lain di sektor perikanan.”
Poin Aspirasi Nelayan
SNI menuntut pemerintah mengambil langkah fiskal selektif: subsidi BBM solar, penurunan PNBP 3%, penghapusan PBB laut, menolak naturalisasi kapal ikan asing, dan evaluasi kebijakan yang merugikan nelayan.
Hadi menegaskan, mereka akan menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Situasi Industri Perikanan
Sementara itu, Sekjen SNI, James Then, menekankan kondisi industri perikanan saat ini buruk. “Kebijakan KKP yang sepihak merugikan nelayan dan pelaku usaha perikanan, memicu potensi gelombang protes luas,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika kebijakan tak berpihak terus berjalan, aksi demonstrasi akan digelar di KKP.
Selain itu, Rembuk Nelayan 2025 juga menampilkan dialog tanya jawab dari berbagai daerah. SNI mendeklarasikan dukungan pada pasangan Prabowo-Gibran di Pemilu 2024.
Hadi menyebutkan komitmen SNI: memperkuat akses ke sumber daya perikanan, perlindungan hukum, peningkatan kesejahteraan nelayan, pengembangan infrastruktur, dan menjadikan SNI mitra pemerintah.
Janji Presiden
Prabowo Subianto, hadir dalam deklarasi, menyebut nelayan sebagai pahlawan. Ia berjanji, jika terpilih, akan menyusun kebijakan pro nelayan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Kami akan berjuang sekeras tenaga untuk memperbaiki hidup para nelayan. Itu komitmen saya,” kata Prabowo.
Dengan langkah ini, Rembuk Nelayan 2025 menegaskan suara kolektif nelayan dan pelaku usaha perikanan, mendorong kebijakan KKP lebih berpihak pada kemajuan industri perikanan dan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia. (MR)
