JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat tekanan kuat untuk dihentikan sementara setelah ratusan siswa di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat, mengalami keracunan.
Pemerintah setempat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Hingga Senin, 22 September 2025, tercatat 364 siswa PAUD hingga SMA/SMK keracunan usai menyantap MBG.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat total 4.711 kasus keracunan di tiga wilayah: Wilayah I (1.281 kasus), Wilayah II (2.606 kasus), dan Wilayah III (824 kasus).
LSM dan Peneliti Desak Moratorium
Sejumlah LSM, peneliti, dan masyarakat sipil menuntut pemerintah menghentikan sementara MBG. Peneliti Monash University, Grace Wangge, menegaskan dalam RDPU Komisi IX DPR RI, moratorium diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Kasus keracunan terus berulang. Pemerintah harus segera hentikan MBG sementara dan lakukan evaluasi total,” tegas Grace, 22 September 2025.
Koordinator JPPI, Ari Hadianto, menekankan keselamatan anak harus diutamakan dibanding ambisi politik. “Hentikan MBG sekarang. Jangan jadikan anak korban program politik,” ujarnya.
Ari menambahkan, keracunan massal menandai kelemahan sistem di BGN sehingga Presiden perlu memerintahkan evaluasi menyeluruh. Ubaid Matraji, Wakil Koordinator Nasional JPPI, mencatat jumlah korban hingga 14 September 2025 mencapai 6.452 siswa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
ICW dan KPAI Minta Evaluasi Menyeluruh
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta evaluasi menyeluruh karena banyak laporan keracunan dan lemahnya SOP. Staf Riset ICW, Eva Nurcahyani, menilai MBG dimanfaatkan segelintir pihak untuk kepentingan politik.
KPAI menegaskan evaluasi total diperlukan. Wakil Ketua Jasra Putra menekankan, kasus keracunan anak PAUD tidak bisa ditolerir. “Hentikan sementara MBG hingga pengawasan dan panduan diterapkan optimal,” tegasnya.
BGN Bentuk Tim Investigasi
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengumumkan pembentukan tim investigasi dan hotline untuk menindaklanjuti kasus keracunan. Tim terdiri dari ahli kimia dan pegawai BGN yang diterjunkan langsung ke lapangan.
DPR RI dan Presiden Awasi Program MBG
Ketua DPR, Puan Maharani, memastikan pengawasan total MBG, termasuk meninjau dapur umum yang diduga bermasalah. “Kami ingin tahu masalahnya dari hulu hingga distribusi ke sekolah,” jelas Puan, 23 September 2025.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menambahkan Presiden Prabowo akan bertemu seluruh mitra Satuan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG) sepulang dari kunjungan luar negeri untuk memastikan program MBG berjalan aman dan efektif. (red)
