JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kasus kematian Irene Sokoy, ibuhamil yang meninggal bersama bayinya setelah ditolak 4 rumah sakit di Papua membuka tabir bahwa rumah sakit di daerah masih banyak yang bobrok.
Presiden Prabowo Subianto langsung turun tangan menanggapi tragedi kematian Irene Sokoy. Ia memerintahkan audit total terhadap seluruh fasilitas kesehatan dan pejabat terkait di provinsi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Instruksi tegas itu disampaikan Prabowo kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/11/2025) sore. Tito yang membahas langsung kasus tersebut melaporkan kronologi lengkap kepada Presiden.
“Perintah beliau jelas: segera lakukan perbaikan dan audit,” kata Tito usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta.
Tidak tinggal diam, Tito langsung menghubungi Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri untuk memastikan negara hadir mendampingi keluarga korban.
“Begitu saya dapat informasi, saya minta Gubernur untuk segera ke rumah korban, bantu semua kebutuhan keluarga,” tegas Tito.
Audit Menyeluruh: RS, Dinas Kesehatan, hingga Aturan Daerah
Instruksi Prabowo tidak sekadar menyasar rumah sakit. Tito menegaskan audit yang dilakukan harus mencakup pejabat dinas kesehatan tingkat kabupaten, provinsi, hingga rumah sakit swasta.
“Audit internal harus menjawab akar masalahnya ada di mana. Semua rumah sakit dikumpulkan, termasuk pejabat-pejabat Dinas Kesehatan,” ujarnya.
Kemendagri juga akan memeriksa aturan-aturan daerah, termasuk Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur yang mengatur sistem rujukan dan pelayanan rumah sakit, khususnya RSUD Dok II Jayapura yang menjadi rujukan terakhir korban.
Tidak hanya itu, Tito mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pada hari ini juga, Menkes bersama jajaran Kemendagri langsung terbang ke Jayapura untuk mengaudit seluruh sistem layanan kesehatan di Papua.
Pesan Prabowo: Jangan Sampai Ada Lagi Ibu dan Bayi Meninggal
Prabowo menegaskan bahwa tragedi seperti yang dialami Irene Sokoy tidak boleh terulang. Presiden meminta audit dilakukan secepat mungkin agar pemerintah mengetahui akar persoalan dan memperbaikinya.
“Apakah masalahnya fasilitas, tata kelola, orangnya, atau aturannya—harus jelas dan segera dibenahi,” tegas Tito menyampaikan pesan Presiden. (red)
