WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Gelombang kontroversi kembali menghantam Pentagon. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, membuat pengakuan mengejutkan dalam buku terbarunya yang berjudul “The War on Warriors”.
Secara blak-blakan, Hegseth menceritakan pengalamannya saat bertugas di Irak. Ia mengaku pernah memerintahkan bawahannya untuk mengabaikan nasihat hukum militer terkait aturan pelibatan atau Rules of Engagement (ROE).
Pengakuan ini muncul di tengah sorotan tajam terhadap Hegseth. Pasalnya, ia juga sedang menghadapi tuduhan serius terkait perintah serangan “double-tap” yang menewaskan penyintas di Karibia baru-baru ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Aturan Omong Kosong”
Dalam bukunya, Hegseth menumpahkan kekesalannya terhadap batasan hukum perang. Bahkan, ia mengejek pengacara militer atau Judge Advocate General (JAG) dengan sebutan kasar. Menurutnya, pengacara militer lebih sibuk menuntut pasukan sendiri daripada memenjarakan musuh.
Hegseth menceritakan satu momen spesifik saat seorang perwira JAG menjelaskan aturan main. Perwira itu melarang tentara menembak musuh yang memegang granat berpeluncur roket (RPG) jika senjata itu belum diarahkan dengan niat menembak.
“Kami duduk diam, tertegun,” tulis Hegseth.
Seketika, ia mengumpulkan peletonnya dan memerintahkan mereka untuk membuang aturan itu. “Saya tidak akan membiarkan omong kosong itu masuk ke otak kalian. Itu aturan omong kosong yang akan membunuh orang,” tegasnya kepada para prajurit.
Memuji Komandan “Badass”
Kontroversi tidak berhenti di situ. Hegseth juga menyuarakan kekagumannya pada Kolonel Michael Steele. Steele adalah mantan komandannya yang pernah mendapat teguran keras karena memerintahkan pembunuhan “semua laki-laki usia militer” dalam sebuah serangan di Irak tahun 2006.
Alih-alih mengecam, Hegseth justru memuji Steele sebagai “jagoan bersertifikat” (certified badass). Baginya, Steele adalah tipe pemimpin yang dibutuhkan dalam situasi tempur, bukan profesor studi gender yang “mengerikan”.
“Steele tidak mentolerir orang bodoh. Jika Anda menyerang musuh dan menghancurkannya, Anda mendapat koin penghargaan,” tulis Hegseth membanggakan metode brutal tersebut.
Pakar Hukum: Itu Kejahatan Perang
Di sisi lain, pakar hukum internasional membunyikan alarm bahaya. Prof. David M. Crane, mantan kepala jaksa pengadilan khusus PBB, menegaskan bahwa mematuhi aturan pelibatan adalah hal krusial.
“Jika ada perintah ilegal yang turun ke bawah, maka mereka semua telah melakukan kejahatan perang,” jelas Crane.
Lebih lanjut, Crane memperingatkan bahwa tanggung jawab hukum bisa merambat naik hingga ke puncak rantai komando. Artinya, Presiden sebagai panglima tertinggi pun bisa terseret jika membiarkan praktik ini.
Impunitas Bagi “Warfighter”
Pada akhirnya, Hegseth menawarkan pandangan dunia yang berbahaya bagi tatanan hukum internasional. Ia berpendapat bahwa tentara harus mendapatkan impunitas atau “keraguan yang menguntungkan” (benefit of the doubt).
Baginya, kemenangan perang lebih penting daripada apa yang dunia pikirkan tentang aturan mainnya. “Persetan dengan apa yang dipikirkan negara lain,” tulisnya. Sikap ini mempertegas posisi Hegseth yang lebih memilih loyalitas pada petarung (warfighter) daripada kepatuhan pada Konvensi Jenewa.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
Sumber Berita: The Guardian
