HANOI, POSNEWS.CO.ID – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan peran aktif negaranya dalam membangun tatanan internasional yang baru. Melalui pidatonya, Takaichi memaparkan tahap selanjutnya dari inisiatif Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka (FOIP). Strategi ini sengaja dirancang untuk merespons pergerakan China yang kian asertif di kawasan tersebut.
Agenda ini sekaligus menandai sepuluh tahun inisiatif diplomatik Jepang yang berlangsung setelah pertemuan tingkat tinggi dengan para pemimpin Vietnam. Sebagai hasilnya, kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama keamanan ekonomi. Kerja sama ini mencakup bantuan Jepang untuk pengadaan minyak saat krisis energi global melanda.
Evolusi FOIP: Fokus pada Resiliensi dan Aturan Bersama
Selanjutnya, Takaichi menguraikan bentuk evolusi inisiatif Indo-Pasifik di hadapan civitas akademika Universitas Nasional Vietnam. Selain memperkuat diplomasi, fokus utama Jepang kini beralih pada penguatan ketahanan rantai pasok. Oleh sebab itu, Tokyo mempromosikan pertumbuhan ekonomi melalui aturan bersama dan peningkatan kerja sama keamanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Lingkungan saat ini sangat menantang bagi negara-negara kawasan untuk memperoleh ketangguhan,” ujar Takaichi. Beliau menekankan kesiapan Jepang untuk bekerja sama dengan Vietnam dalam mengembangkan kecerdasan buatan (AI). Tidak hanya itu, Jepang juga meluncurkan inisiatif “koridor digital” guna memajukan pembangunan kabel bawah laut dan satelit komunikasi.
Dukungan Energi: Paket Bantuan $10 Miliar untuk Asia
Mengenai isu energi, Jepang merealisasikan komitmennya untuk membantu negara-negara Asia menghadapi kelangkaan bahan bakar. Sebagai wujud nyata, pemerintah Jepang mendukung pengadaan minyak untuk Kompleks Nghi Son di Vietnam. Fasilitas besar ini melibatkan kemitraan antara Jepang, Vietnam, dan Kuwait.
Langkah tersebut sekaligus merealisasikan janji Jepang bulan lalu. Mereka menyediakan dukungan finansial sebesar $10 miliar bagi negara-negara Asia. Oleh karena itu, kerja sama ini menjadi sangat krusial bagi Jepang karena mereka mengimpor produk turunan minyak dari Asia Tenggara. Sebagai imbalannya, Jepang mengincar akses stabil ke cadangan mineral kritis Vietnam yang mencapai estimasi 3,5 juta ton pada tahun 2025.
Keamanan Maritim dan Penguatan ODA
Terkait isu Laut China Selatan, Takaichi memperluas cakupan Bantuan Pembangunan Resmi (ODA). Program ini bertujuan mendukung kapasitas penegakan hukum maritim negara-negara mitra. Maka dari itu, Tokyo terus mempererat hubungan dengan anggota ASEAN saat China mengintensifkan aktivitas militer di jalur pelayaran dunia.
Di samping itu, Tokyo memajukan koordinasi keamanan melalui kerangka Official Security Assistance (OSA). Sebagai bagian dari strategi ini, Jepang meluncurkan program tersebut pada 2023 untuk menyediakan peralatan pertahanan bagi negara-negara sevisi. “Jepang akan memainkan peran yang lebih proaktif dalam membangun tatanan internasional berbasis aturan,” tegas Takaichi saat merujuk pada tantangan global akibat invasi Rusia hingga kebijakan unilateral Amerika Serikat.
Diplomasi Maraton Takaichi
Kunjungan ke Vietnam ini mengawali rangkaian perjalanan diplomatik Takaichi di Asia-Pasifik. Setelah menyelesaikan agenda di Hanoi, beliau segera terbang ke Australia pada hari Senin. Takaichi dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Anthony Albanese sebelum kembali ke Jepang pada Selasa mendatang.
Meskipun penuh tantangan, langkah berani Takaichi di Vietnam menunjukkan posisi baru Jepang. Kini, Tokyo tidak lagi hanya menjadi pengamat, melainkan arsitek utama keamanan ekonomi di Asia. Di tengah ketidakpastian tahun 2026, aliansi Tokyo dan Hanoi resmi menjadi benteng penting bagi stabilitas kawasan.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
