Umrah Tanpa Izin Saat Banjir, Bupati Aceh Selatan Dicopot Mendagri 3 Bulan

Selasa, 9 Desember 2025 - 17:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (Posnews/Ist)

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kasus Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS terus bergulir. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengambil langkah tegas dengan mencopot sementara Mirwan MS dari Bupati Aceh Selatan selama tiga bulan.

Keputusan ini diambil setelah Mirwan berangkat umrah tanpa izin saat wilayahnya dilanda banjir, menimbulkan kontroversi nasional.

Dalam konferensi pers di Gedung A Kemendagri, Selasa (9/12/2025), Tito menegaskan, pencopotan tersebut berdasarkan dua Surat Keputusan (SK) resmi yang telah ditandatangani. “SK pertama mengenai pemberhentian sementara selama 3 bulan,” jelas Mendagri.

Langkah tegas ini menyusul pemeriksaan Mirwan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri. Tito menilai Bupati Aceh Selatan tersebut diduga melanggar aturan karena meninggalkan negeri tanpa izin resmi, terutama di tengah bencana banjir yang melanda daerahnya.

Baca Juga :  Anggota KKB Puncak Dugi Telenggen Diciduk, Akui Tembak Polisi dan Warga Sipil

Mirwan Minta Maaf Publik

Sebelumnya, Mirwan MS membuka suara terkait keputusannya pergi umrah di tengah musibah. Dalam video yang diunggah di media sosial, ia menyampaikan permohonan maaf tulus.

“Dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak—khususnya kepada Presiden RI H Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Aceh H Muzakir Manaf, serta seluruh masyarakat Indonesia dan Aceh Selatan,” ujar Mirwan.

Baca Juga :  283 Taruna Akpol Dikerahkan ke Aceh Tamiang, Polri Percepat Pemulihan Pascabencana

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mirwan mengakui tindakannya menarik perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Ia berjanji akan bertanggung jawab penuh, bekerja keras memulihkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan kejadian serupa tidak terulang.

“Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional.

Kami berkomitmen untuk bekerja, bertanggung jawab terhadap Aceh Selatan pasca-banjir, dan memulihkan kepercayaan publik,” tegasnya. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mendorong Ecocide ke Dalam Statuta Roma dan Memburu Korporasi Perusak Alam
Mengapa Keadilan Iklim Adalah Isu Etika Paling Krusial Tahun 2026?
Sekuritisasi Perubahan Iklim: Ketika Kerusakan Alam Menjadi Ancaman Militer
Menakar Kritik Negara Selatan terhadap Standar Lingkungan Global
Membedah Geopolitik Sungai Lintas Batas di Abad ke-21
Mengapa Isu Perubahan Iklim Menjadi Alat Tawar Politik Baru?
Kematian Dunia Menurun, Namun Nigeria dan Kongo Catat Rekor Kelam
ICE Tahan Ibu dan Anak Autis Kanada Meski Dokumen Legal

Berita Terkait

Senin, 23 Maret 2026 - 15:11 WIB

Mendorong Ecocide ke Dalam Statuta Roma dan Memburu Korporasi Perusak Alam

Senin, 23 Maret 2026 - 14:22 WIB

Mengapa Keadilan Iklim Adalah Isu Etika Paling Krusial Tahun 2026?

Senin, 23 Maret 2026 - 13:23 WIB

Sekuritisasi Perubahan Iklim: Ketika Kerusakan Alam Menjadi Ancaman Militer

Senin, 23 Maret 2026 - 12:20 WIB

Menakar Kritik Negara Selatan terhadap Standar Lingkungan Global

Senin, 23 Maret 2026 - 11:12 WIB

Membedah Geopolitik Sungai Lintas Batas di Abad ke-21

Berita Terbaru

Lebih dari sekadar emisi. Perspektif Teori Kritis memandang krisis iklim sebagai manifestasi ketidakadilan sejarah, di mana negara berkembang menanggung beban bencana atas kemakmuran yang dinikmati negara maju. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Mengapa Keadilan Iklim Adalah Isu Etika Paling Krusial Tahun 2026?

Senin, 23 Mar 2026 - 14:22 WIB

Ilustrasi, Wajah baru kolonialisme? Perspektif Marxisme memandang agenda lingkungan global sebagai alat tawar negara maju (Utara) untuk menghambat industrialisasi dan memperpanjang ketergantungan negara berkembang (Selatan). Dok: Istimerwa.

INTERNASIONAL

Menakar Kritik Negara Selatan terhadap Standar Lingkungan Global

Senin, 23 Mar 2026 - 12:20 WIB

Perebutan urat nadi kehidupan. Geopolitik air kini menjadi medan tempur baru bagi negara-negara yang bersaing memperebutkan kedaulatan sumber daya di tengah ancaman kekeringan global 2026. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Membedah Geopolitik Sungai Lintas Batas di Abad ke-21

Senin, 23 Mar 2026 - 11:12 WIB