JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyaluran 125.000 pakaian gagal ekspor dari pabrik dalam negeri untuk korban terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatera.
Keputusan ini diambil agar bantuan kemanusiaan cepat sampai dan tepat sasaran. Usulan ini muncul dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Tito meminta izin khusus bagi sektor swasta menyalurkan bantuan dalam situasi bencana. Dikatakan, beberapa perusahaan garmen besar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersedia menyerahkan pakaian reject yang masih layak pakai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari dua perusahaan yang sudah berkoordinasi, masing-masing menyiapkan sekitar 100.000 dan 25.000 potong pakaian. “Kami mohon dukungan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan agar 125 ribu pakaian ini segera dikirim ke wilayah terdampak,” ujar Tito.
Presiden Prabowo langsung menyetujui pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bantuan tersebut. Ia menekankan agar pakaian dikirim secepat mungkin dan diserahkan melalui Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan distribusi tepat sasaran.
“Saya kira ini bagus. Bebaskan dari PPN, tapi harus diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab dan segera dikirim ke daerah bencana,” kata Prabowo.
Selain itu, pemerintah menambah alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 268 miliar untuk daerah terdampak bencana. Rinciannya, Rp 60 miliar untuk tiga provinsi dan Rp 208 miliar untuk 52 kabupaten/kota terdampak.
Pemerintah daerah diarahkan memprioritaskan kebutuhan individual masyarakat, mulai dari pakaian, sabun, sampo, perlengkapan perempuan, hingga perlengkapan bayi.
“Bantuan dari pusat biasanya berupa beras dan minyak goreng. Kini, fokus juga pada kebutuhan individu seperti pakaian, sabun, sampo, kebutuhan perempuan, dan bayi,” jelas Tito. (red)
