TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Jepang mengambil langkah drastis untuk merombak arsitektur keamanan nasionalnya. Partai Demokrat Liberal (LDP) resmi menyepakati rencana penguatan kapasitas intelijen guna menopang visi strategis PM Sanae Takaichi.
Langkah ini merupakan bagian dari janji kampanye Takaichi untuk membangun Jepang yang lebih tangguh dan makmur. Oleh karena itu, fokus utama pemerintah saat ini terletak pada modernisasi instrumen pertahanan serta kemampuan deteksi ancaman dari pihak asing secara proaktif.
Pendaftaran Agen Asing dan Larangan Ponsel
Proposal yang Markas Strategi Intelijen LDP setujui mencakup pembentukan biro intelijen yang telah ditingkatkan statusnya. Tim ahli akan fokus pada penguatan kemampuan pengumpulan informasi di luar negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selanjutnya, kebijakan baru ini mewajibkan pendaftaran bagi seluruh agen asing. Aturan ini menyasar individu maupun korporasi yang melakukan lobi di Jepang atas nama pemerintah negara lain. “Membangun organisasi di atas kertas saja tidak ada artinya. Tantangannya adalah mengubahnya menjadi badan yang benar-benar berfungsi,” tegas kepala kebijakan LDP, Takayuki Kobayashi. Selain itu, pemerintah berencana melarang penggunaan telepon seluler di gedung-gedung vital negara guna mencegah penyadapan.
Legalitas Ekspor Senjata Mematikan
Sektor industri pertahanan Jepang juga akan mengalami perubahan radikal. LDP mengusulkan revisi aturan ketat mengenai ekspor peralatan militer. Jika usulan ini meluncur secara resmi, Jepang akan diperbolehkan mengekspor senjata mematikan ke negara mitra.
Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem industri militer domestik yang selama ini terbatas pada alat non-tempur. Meskipun begitu, PM Takaichi tetap berkomitmen untuk merevisi tiga dokumen kebijakan keamanan nasional tahun ini. Revisi tersebut bertujuan untuk menyesuaikan postur militer Jepang dengan lingkungan keamanan global yang semakin tidak menentu.
Ketegangan Taiwan dan Wacana Nuklir
Ambisi militer Takaichi terus memicu reaksi keras dari Tiongkok. Sebelumnya, Takaichi sempat memberikan sinyal bahwa Jepang dapat melakukan intervensi militer jika Beijing menggunakan kekuatan fisik terhadap Taiwan.
Sebagai respon, Beijing menuduh Tokyo sedang berupaya menghidupkan kembali militerisme masa lalu. Ketegangan semakin memuncak setelah jet tempur J-15 Tiongkok dilaporkan melakukan penguncian radar terhadap pesawat Jepang di dekat Okinawa pada Desember lalu. Bahkan, laporan media lokal menyebutkan Takaichi sedang mempertimbangkan revisi prinsip non-nuklir guna mengizinkan penempatan senjata nuklir Amerika Serikat di wilayah Jepang. Meskipun Takaichi secara resmi membantah perubahan aturan tersebut di parlemen, isu ini tetap menjadi variabel sensitif dalam stabilitas kawasan Asia-Pasifik.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
