JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Polri mulai memasang radar kewaspadaan menghadapi isu aksi Black September yang diprediksi mencapai puncak pada 24 September 2026.
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo meminta seluruh jajaran tidak lengah. Sebab, tanggal tersebut bertepatan dengan Hari Tani Nasional sekaligus peringatan Semanggi II, dua momentum yang berpotensi menjadi titik konsentrasi penyampaian aspirasi.
Dedi menegaskan, aparat harus menyiapkan langkah pencegahan sejak jauh hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tujuannya bukan membatasi hak masyarakat menyampaikan pendapat, melainkan memastikan aksi tidak berubah menjadi bentrokan dan gangguan keamanan yang lebih luas.
“Ke depan masih terdapat aksi-aksi yang harus kita hadapi, salah satunya adalah isu Black September, di mana prediksi aksi unjuk rasa akan terpusat pada tanggal 24 September yang bertepatan dengan Hari Tani Nasional serta Peringatan Semanggi II,” kata Dedi, Selasa (8/9/2026).
Bukan Larangan Demo, Polisi Diminta Jangan Salah Langkah
Dedi mengingatkan personel bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional masyarakat.
Karena itu, pengamanan aksi harus dilakukan secara profesional dan proporsional. Polisi tidak boleh menjadikan isu potensi kericuhan sebagai alasan untuk mengabaikan hak warga.
Namun, di sisi lain, aparat juga wajib mengantisipasi kemungkinan eskalasi.
“Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional masyarakat yang wajib kita hormati dan kita lindungi,” ujar Dedi.
Menurutnya, pengalaman menghadapi sejumlah aksi sepanjang 2026, termasuk May Day dan demonstrasi pada Agustus, harus menjadi bahan evaluasi.
Dengan begitu, kesalahan penanganan di lapangan dapat ditekan sejak awal.
5.582 Personel Disiapkan
Kesiapsiagaan tersebut bukan sekadar imbauan.
Polri mengerahkan 5.582 personel dalam Operasi Aman Nusa I dan Aman Nusa II. Operasi Aman Nusa I difokuskan untuk menghadapi konflik sosial, sedangkan Aman Nusa II berkaitan dengan penanganan bencana.
Personel tersebut dapat diperbantukan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan kekuatan Polri.
Dedi meminta jajaran memahami bahwa potensi gangguan keamanan harus ditangani sejak tahap awal.
Jika dibiarkan, gangguan kecil dapat berkembang menjadi konflik terbuka. Dampaknya pun bisa merembet ke masyarakat yang tidak terlibat.
Polisi Petakan Titik Rawan dan Pantau Dunia Maya
Untuk mencegah situasi memburuk, Polri menyiapkan sejumlah langkah.
Pertama, aparat diminta memetakan wilayah yang memiliki potensi kerawanan. Setelah itu, deteksi dini dan sistem peringatan dini atau early warning system harus diperkuat.
Polri juga meningkatkan patroli siber untuk memantau narasi provokatif yang berpotensi memicu ketegangan. Namun, pendekatan keamanan tidak hanya dilakukan dengan kekuatan aparat.
Polri juga akan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Dialog dinilai penting untuk meredam persoalan sebelum berkembang menjadi konflik.
Jika Ricuh, Polisi Diminta Bertindak Terukur
Dedi menegaskan, apabila konflik benar-benar terjadi, polisi harus mampu memisahkan pihak-pihak yang bertikai.
Aparat juga harus melindungi masyarakat dan objek vital. Penegakan hukum tetap dilakukan apabila ditemukan pelanggaran.
Namun, seluruh tindakan harus berjalan secara profesional, proporsional dan berkeadilan.
Polri juga diminta mengutamakan pencegahan dan memahami akar persoalan di setiap wilayah. Jika tindakan tegas memang diperlukan, penegakan hukum ditempatkan sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium.
Setelah Aksi, Tugas Polisi Belum Selesai
Pengamanan tidak berhenti ketika massa membubarkan diri.
Dedi meminta personel ikut mendukung proses rekonsiliasi apabila konflik terjadi. Pemulihan keamanan dan kepercayaan masyarakat juga menjadi bagian penting setelah situasi kembali kondusif.
Langkah tersebut diperlukan agar konflik tidak berulang dan meninggalkan persoalan baru.
“Pada tahap pascakonflik, Polri perlu mendukung proses rekonsiliasi, pemulihan keamanan, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat,” kata Dedi. **
Editor : Hadwan
