Dilema Keamanan di Laut Natuna: Mengapa Modernisasi Alutsista Regional Tak Terelakkan?

Sabtu, 21 Februari 2026 - 19:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketegangan di perairan strategis. Melalui kacamata Realisme, modernisasi militer di sekitar Laut Natuna bukan sekadar ambisi kekuasaan, melainkan respon logis terhadap sistem internasional yang anarkis. Dok: Istimewa.

Ketegangan di perairan strategis. Melalui kacamata Realisme, modernisasi militer di sekitar Laut Natuna bukan sekadar ambisi kekuasaan, melainkan respon logis terhadap sistem internasional yang anarkis. Dok: Istimewa.

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Perairan Natuna kini bukan sekadar wilayah kaya sumber daya alam, melainkan arena kontestasi kekuatan militer global dan regional. Peningkatan kehadiran kapal-kapal asing serta klaim tumpang tindih di Laut China Selatan memaksa negara-negara pesisir untuk segera memperkuat benteng pertahanan mereka.

Dalam studi Hubungan Internasional, fenomena ini dapat kita jelaskan secara jernih melalui lensa Realisme. Oleh karena itu, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) di kawasan Asia Tenggara saat ini bukanlah sebuah pilihan, melainkan tuntutan struktural demi kelangsungan hidup sebuah negara bangsa.

Anarki Internasional dan Prinsip “Self-Help”

Teori Realisme berangkat dari asumsi bahwa sistem internasional bersifat anarkis. Artinya, tidak ada pemerintahan dunia yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi daripada kedaulatan negara. Akibatnya, dalam situasi penuh ketidakpastian ini, negara tidak bisa bergantung pada niat baik negara lain atau janji hukum internasional semata.

Selanjutnya, kondisi ini melahirkan prinsip “self-help” atau menolong diri sendiri. Negara-negara di sekitar Laut China Selatan menyadari bahwa kekuatan militer merupakan satu-satunya penjamin keamanan yang paling nyata. Oleh sebab itu, Indonesia mulai memperkuat pangkalan militer terintegrasi di Natuna, sementara Filipina dan Vietnam juga secara agresif meningkatkan kapasitas radar dan patroli maritim mereka guna merespons dominasi Tiongkok.

Baca Juga :  Benteng Arktik: Kanada dan Prancis Buka Konsulat di Nuuk

Logika Security Dilemma di Perairan Pasifik

Masalah utama muncul melalui konsep Security Dilemma. Situasi ini terjadi ketika sebuah negara meningkatkan kekuatan militernya semata-mata untuk tujuan defensif atau melindungi wilayahnya sendiri. Namun demikian, negara tetangga sering kali mempersepsikan langkah tersebut sebagai persiapan untuk tindakan ofensif atau penyerangan.

Sebagai contoh, saat Indonesia mengakuisisi jet tempur Rafale atau kapal selam kelas Scorpène untuk menjaga kedaulatan di Natuna, negara lain mungkin melihatnya sebagai peningkatan daya gempur yang mengancam keseimbangan kekuatan regional. Sebaliknya, aktivitas militer Tiongkok yang mengeklaim wilayah melalui “sembilan garis putus-putus” dianggap oleh Beijing sebagai hak historis yang sah, namun dipandang oleh negara-negara ASEAN sebagai bentuk agresi teritorial. Perbedaan persepsi inilah yang memicu perlombaan senjata yang tak berujung.

Modernisasi Alutsista Sebagai Respon Rasional

Para pengambil kebijakan di kawasan kini terjepit dalam logika keamanan yang pragmatis. Mengabaikan modernisasi militer saat negara lain sedang memperkuat diri akan menciptakan kerentanan yang berbahaya. Oleh karena itu, percepatan pengadaan alutsista canggih—seperti drone intai jarak jauh, sistem pertahanan rudal, dan kapal fregat berkemampuan siluman—menjadi respon yang sangat rasional.

Baca Juga :  BNPB Update Bencana Sumatera, Korban Tewas Tembus 1.201 Jiwa - 113 Ribu Mengungsi

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bahkan, data dari lembaga riset perdamaian dunia (SIPRI) menunjukkan tren kenaikan belanja militer di Asia Tenggara selama lima tahun terakhir. Negara-negara ini berupaya membangun kekuatan getar (deterrence effect) agar pihak lawan berpikir dua kali sebelum melakukan provokasi di wilayah sengketa. Dengan demikian, persenjataan canggih bukan lagi sekadar simbol prestise, melainkan instrumen untuk menjaga stabilitas melalui keseimbangan kekuatan (balance of power).

Menavigasi Perdamaian yang Rapuh

Meskipun diplomasi melalui forum seperti ASEAN terus diupayakan, Realisme mengingatkan kita bahwa perdamaian di wilayah anarkis sering kali bersifat rapuh. Kekuatan militer tetap menjadi kartu terakhir dalam permainan catur geopolitik di Laut Natuna.

Pada akhirnya, selama ketidakpastian niat antar-negara masih ada, dilema keamanan akan terus mendorong negara-negara regional untuk memodernisasi persenjataan mereka. Tantangan terbesar bagi Indonesia adalah memastikan bahwa penguatan militer di Natuna tetap berjalan seiring dengan komunikasi diplomatik yang transparan, guna meminimalisir risiko salah hitung (miscalculation) yang dapat memicu konflik terbuka di masa depan.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tiket Kereta Api Lebaran 2026 Tembus 1,58 Juta, KAI Catat Okupansi 40,87 Persen
Cyber Goes To School, Ditressiber Metro Jaya Edukasi Anak Cegah Kejahatan Digital
Kapolri Pastikan Kasus Oknum Brimob Aniaya Pelajar di Maluku Diproses Transparan
Perampok Bersenpi Gasak Rp 800 Juta di Tubaba Ditangkap, Otak dan Eksekutor Dibekuk
Efek Domino Sanksi Ekonomi: Menguji Teori Interdependensi Kompleks
Jaga Kekhusyukan: Cara Mengatur Screen Time Selama Bulan Suci
Tren Fashion Muslim 2026: Warna-Warna Bumi
Sisi Lain Ramadan: Kisah Para Pekerja yang Tetap Bertugas

Berita Terkait

Sabtu, 21 Februari 2026 - 22:59 WIB

Tiket Kereta Api Lebaran 2026 Tembus 1,58 Juta, KAI Catat Okupansi 40,87 Persen

Sabtu, 21 Februari 2026 - 22:44 WIB

Cyber Goes To School, Ditressiber Metro Jaya Edukasi Anak Cegah Kejahatan Digital

Sabtu, 21 Februari 2026 - 22:27 WIB

Kapolri Pastikan Kasus Oknum Brimob Aniaya Pelajar di Maluku Diproses Transparan

Sabtu, 21 Februari 2026 - 22:11 WIB

Perampok Bersenpi Gasak Rp 800 Juta di Tubaba Ditangkap, Otak dan Eksekutor Dibekuk

Sabtu, 21 Februari 2026 - 20:05 WIB

Efek Domino Sanksi Ekonomi: Menguji Teori Interdependensi Kompleks

Berita Terbaru

Ilustrasi, Pedang bermata dua diplomasi. Melalui kacamata Liberalisme, sanksi ekonomi bukan lagi instrumen hukuman sederhana, melainkan penguji ketangguhan jaringan interdependensi global yang rumit. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Efek Domino Sanksi Ekonomi: Menguji Teori Interdependensi Kompleks

Sabtu, 21 Feb 2026 - 20:05 WIB