KOLKATA, POSNEWS.CO.ID – Krisis konstitusional kini melanda Benggala Barat. Jutaan warga menemukan fakta bahwa pemerintah secara sepihak menghapus nama mereka dari daftar pemilih. Kritikus melabeli fenomena ini sebagai “genosida politik tak berdarah”. Langkah ini bertujuan melumpuhkan partisipasi kelompok minoritas dalam pemilu negara bagian tahun 2026.
Dalam konteks ini, penghapusan nama mencakup lebih dari $10\%$ konstituen di wilayah tersebut. Oleh karena itu, partai oposisi dan pakar hukum menuduh pemerintah pusat melakukan manipulasi sistemik. Mereka menduga pemerintah ingin memenangkan pertarungan politik di benteng terakhir pihak oposisi.
“Pemurnian” atau Persekusi Sistemik?
Pemerintah pimpinan PM Narendra Modi berargumen bahwa proses SIR bertujuan membersihkan daftar dari “infiltran”. Menteri Dalam Negeri Amit Shah menyebut tindakan ini perlu guna menjaga kesucian sistem demokrasi.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan pola berbeda. Secara khusus, organisasi penelitian Sabar Institute mencatat bahwa agama menjadi pembeda terbesar. Di daerah mayoritas Muslim, otoritas mencoret hampir setengah dari pemilih meski mereka memiliki dokumen sah. “Apa yang terjadi di Benggala adalah kejahatan konstitusional,” tegas Sagarika Ghose, anggota parlemen partai TMC.
Kegagalan Algoritma AI dan Konteks Budaya
Pilar utama kontroversi ini adalah penggunaan algoritma berbantuan AI. Pemerintah menerapkan sistem cerdas tersebut guna mendeteksi “diskrepansi logis”. Sayangnya, sistem ini gagal mempertimbangkan isu budaya lokal Benggala Barat.
Mantan Komisioner Pemilihan India, SY Quraishi, menyoroti beberapa kelemahan teknis:
- Ketidakteraturan Ejaan: Ketiadaan format standar transkripsi nama Benggala menyebabkan inkonsistensi ejaan antar-dokumen keluarga.
- Struktur Keluarga: AI menandai keluarga besar sebagai anomali. Padahal, memiliki banyak saudara merupakan hal umum bagi generasi tua.
- Kecepatan di Atas Akurasi: Pemerintah memaksakan penyelesaian daftar dalam tiga bulan. Padahal, Quraishi menilai proses akurasi $99\%$ biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Akibatnya, pemerintah turut mencoret tokoh besar seperti pemenang Nobel Amartya Sen. Ribuan purnawirawan militer juga hilang dari daftar tanpa penjelasan yang jelas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dampak Manusia: Ketakutan dan Hilangnya Suara
Tragedi ini menyentuh individu seperti Jaber Ali ($36$), seorang petugas lapangan verifikasi dokumen. Ironisnya, namanya sendiri justru hilang dari daftar akhir. “Warga asli takut pemerintah melabeli mereka sebagai imigran ilegal lalu mengusir mereka,” ujar Ali.
Selain itu, ribuan warga kini terjebak dalam proses pengadilan yang lamban. Himani Roy, seorang guru sekolah negeri, kehilangan kesempatan memberikan suara untuk pertama kalinya. Jadwal sidangnya baru akan berlangsung setelah hari pencoblosan. Padahal, namanya masih tercantum sebagai petugas pemungutan suara resmi.
Menuju Fragmentasi Masyarakat
Masa depan demokrasi India kini menghadapi ujian kredibilitas yang berat. Ekonom Parakala Prabhakar memperingatkan bahwa langkah ini menciptakan dua kelas warga negara. Sebagian memiliki hak penuh, sementara yang lain terisolasi dari proses politik.
Dengan demikian, penghapusan hak pilih massal ini bukan sekadar urusan teknis pemilu. Langkah ini merupakan upaya mendefinisikan ulang kedaulatan warga negara. Dunia internasional kini memantau keberanian lembaga independen India dalam memulihkan keadilan konstitusional di Benggala Barat.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
