SURABAYA, POSNEWS.CO.ID – Gelombang panas sedang melanda tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, akhirnya angkat bicara merespons desakan mundur yang menimpanya.
Secara tegas, Gus Yahya menyatakan tidak akan meletakkan jabatannya. Pernyataan ini ia sampaikan usai menggelar rapat koordinasi tertutup dengan jajaran Pengurus Wilayah NU (PWNU) se-Indonesia di Hotel Novotel Samator, Surabaya, Minggu (23/11/2025) dini hari.
“Saya katakan, saya tidak terbesit sama sekali untuk mundur. Pasalnya, tidak ada alasan kuat untuk itu,” tegas Gus Yahya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, beredar dokumen risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang digelar di Jakarta, Kamis (20/11/2025). Rapat yang dipimpin Rais Aam KH Miftachul Akhyar itu memberikan ultimatum keras. Isinya, jika dalam tiga hari Gus Yahya tidak mundur, Syuriyah akan memecatnya secara formal.
Mandat Muktamar vs Ultimatum Syuriyah
Gus Yahya memiliki alasan kuat untuk bertahan. Menurutnya, ia memegang mandat resmi dari Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021 lalu. Mandat tersebut berlaku selama lima tahun hingga 2027.
“Saya mendapat mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup,” ujarnya penuh keyakinan.
Selain itu, ia mengklaim mendapatkan dukungan penuh dari para pengurus wilayah. Faktanya, PWNU khawatir jika kepemimpinan berhenti di tengah jalan.
“Mereka dulu memilih saya. Tentu saja, mereka akan kecewa kalau saya mundur,” tambah kakak kandung Yaqut Cholil Qoumas tersebut.
Sorotan Isu Zionisme dan Keabsahan Surat
Desakan mundur ini bermula dari sejumlah poin evaluasi serius. Salah satunya adalah tuduhan kontroversial terkait program Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU).
Syuriyah menuding Gus Yahya mengundang narasumber yang terafiliasi dengan jaringan Zionisme Internasional. Akibatnya, tindakan ini dianggap melanggar Maqashidul Qanun Asasi NU dan garis perjuangan kemanusiaan organisasi.
Menanggapi hal itu, Gus Yahya justru mempertanyakan keabsahan dokumen desakan tersebut. Hingga Minggu dini hari, ia mengaku belum menerima surat fisik resmi apa pun.
Bahkan, ia menyoroti format surat yang beredar di media sosial. “Dokumen resmi itu tanda tangannya harus digital agar bisa dipertanggungjawabkan,” kritiknya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa secara AD/ART, rapat harian Syuriyah tidak memiliki wewenang memecat ketua umum. “Jika rapat harian Syuriyah membuat implikasi pemberhentian ketua umum, maka itu tidak sah,” tandasnya.
Optimisme Penyelesaian Konflik
Meskipun situasi memanas, Gus Yahya tetap optimis badai ini akan berlalu. Ia mempersilakan PWNU untuk berkoordinasi secara independen dalam menyikapi dinamika ini.
Rapat di Surabaya berlangsung ketat dengan penjagaan personel Banser. Pada akhirnya, Gus Yahya berjanji akan mencari jalan keluar terbaik.
“Insyaallah akan ditemukan jalan keluar yang baik untuk kemaslahatan bersama, bangsa, dan negara,” pungkas Pengasuh Ponpes Roudlotut Tholibin Rembang tersebut.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
