TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Jepang secara resmi memilih untuk tidak memberikan dukungan maupun kritik terbuka atas serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sikap hati-hati ini muncul saat Tokyo terus mengumpulkan informasi intelijen mengenai situasi pasca-kematian Ayatollah Ali Khamenei yang mengguncang stabilitas Timur Tengah.
Perdana Menteri Sanae Takaichi segera menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait guna menganalisis potensi gangguan pada transportasi laut dan udara. Oleh karena itu, fokus utama kabinet Takaichi saat ini adalah memitigasi dampak ekonomi nasional sembari memastikan keselamatan warga Jepang yang masih berada di kawasan konflik.
Dilema Aliansi dan Keamanan Energi
Sikap “menunggu dan melihat” yang Tokyo ambil mencerminkan posisi dilematis Jepang di panggung geopolitik. Di satu sisi, Amerika Serikat merupakan sekutu keamanan terlama dan terpenting bagi Jepang. Namun demikian, Jepang secara tradisional membangun hubungan persahabatan dengan Iran demi menjaga stabilitas pasokan minyak mentah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selanjutnya, kedaulatan jalur Selat Hormuz menjadi variabel paling krusial bagi Jepang yang miskin sumber daya. Jalur sempit antara Teluk Persia dan Teluk Oman ini merupakan urat nadi bagi kapal-kapal pengangkut minyak dan kargo menuju Jepang. Alhasil, setiap gangguan militer di wilayah tersebut akan berdampak langsung pada biaya energi dan inflasi di dalam negeri Jepang secara instan.
Diplomasi Melalui Jalur Dialog
Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi menyampaikan posisi resmi pemerintah dalam pembicaraan telepon dengan anggota G7 lainnya. Motegi menegaskan bahwa Jepang tetap mendukung upaya penyelesaian isu nuklir Iran “melalui jalur dialog”.
Meskipun begitu, Jepang secara tegas menyatakan bahwa pengembangan senjata nuklir oleh Teheran tidak boleh mendapatkan toleransi. “Jepang akan memaksimalkan upaya diplomatik dengan komunitas internasional guna meredam ketegangan,” ujar Motegi. Pernyataan ini menunjukkan keinginan Tokyo untuk tetap menjadi penengah yang rasional di tengah agresi militer yang kian memanas.
Perdebatan Politik di Diet
Ketegangan internasional ini merembat ke panggung politik domestik Jepang. Dalam program televisi nasional NHK pada hari Minggu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Liberal (LDP), Shunichi Suzuki, menghindari kecaman terhadap serangan tersebut.
“Kita tidak bisa begitu saja mengutuk aksi tersebut, mengingat sikap Iran terhadap pengembangan nuklir selama ini,” tegas Suzuki. Sebaliknya, para anggota parlemen dari pihak oposisi memberikan teguran keras. Mereka berargumen bahwa serangan “dekapitasi” tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Oposisi mendesak pemerintah untuk bersikap lebih asertif dalam menentang penggunaan kekuatan militer sepihak yang membahayakan warga sipil.
Evakuasi dan Siaga Keamanan
Kementerian Luar Negeri Jepang telah mengeluarkan saran evakuasi bagi seluruh warga negaranya di Iran. Peringatan perjalanan juga diperluas ke negara-negara tetangga di Timur Tengah seiring meningkatnya risiko balasan militer dari proksi Iran.
Pada akhirnya, krisis di Teheran menjadi ujian berat bagi visi “Jepang yang Kuat” milik Takaichi. Pemerintah kini harus berpacu dengan waktu untuk mengamankan alternatif pasokan energi jika Selat Hormuz benar-benar tertutup akibat perang terbuka. Dunia kini menanti apakah Jepang mampu mempertahankan profil diplomatik “kawan bagi semua” atau terpaksa memihak dalam konfrontasi global yang kian tajam di tahun 2026.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
