Kapitalisme Bencana: Mengeruk Cuan di Tengah Krisis

Sabtu, 8 November 2025 - 21:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Saat pandemi atau bencana alam terjadi, ada pihak yang tidak hanya melihat tragedi, tapi juga peluang. Inilah

Ilustrasi, Saat pandemi atau bencana alam terjadi, ada pihak yang tidak hanya melihat tragedi, tapi juga peluang. Inilah "Kapitalisme Bencana", atau "Shock Doctrine". Dok: Istimewa.

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Saat sebuah krisis besar melanda—entah itu pandemi global, bencana alam dahsyat, atau perang—fokus utama publik adalah bertahan hidup dan solidaritas. Namun, di balik layar kepanikan kolektif itu, ada agenda lain yang seringkali berjalan senyap.

Bagi sebagian pihak, krisis bukanlah tragedi, melainkan peluang bisnis. Inilah inti dari teori “Kapitalisme Bencana” (Disaster Capitalism). Jurnalis Naomi Klein mempopulerkan konsep ini dalam bukunya, “The Shock Doctrine” (Doktrin Kejut).

Shock Doctrine

Menurut Klein, “Shock Doctrine” adalah sebuah strategi politik. Strategi ini memanfaatkan disorientasi publik setelah terjadinya “kejutan” (bencana, perang, krisis ekonomi). Tujuannya adalah untuk meloloskan kebijakan ekonomi radikal. Dalam kondisi normal, publik pasti akan menolak mentah-mentah kebijakan tersebut.

Selain itu, kebijakan ini hampir selalu sama: privatisasi aset negara (menjual BUMN), deregulasi besar-besaran (menghapus aturan perlindungan buruh), dan pemotongan belanja publik (memangkas anggaran kesehatan).

Baca Juga :  Gedung Terra Drone Tanpa Alarm Kebakaran, Polisi: 22 Korban Tewas Terrjebak di Pinggir Kaca

Memanfaatkan Keterkejutan Publik

Bagaimana strategi ini bekerja? Ternyata, mekanismenya mengandalkan kelelahan dan ketakutan publik. Saat masyarakat sedang panik memikirkan kesehatan (saat pandemi), pengawasan mereka terhadap kebijakan pemerintah melemah drastis.

Keterkejutan kolektif ini adalah “jendela peluang” emas bagi kepentingan khusus. Saat inilah waktu untuk mengesahkan undang-undang yang sulit. Saat inilah waktu untuk memberikan kontrak darurat bernilai triliunan rupiah tanpa tender, dengan dalih “kecepatan penanganan krisis”.

Siapa Untung dari Pandemi?

Kita tidak perlu melihat jauh. Respon ekonomi global terhadap pandemi COVID-19 adalah studi kasus “Shock Doctrine” terbesar dalam sejarah modern.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di banyak negara, pemerintah menggelontorkan dana stimulus raksasa untuk “menyelamatkan ekonomi”. Akan tetapi, siapa yang paling diuntungkan? Seringkali, dana talangan terbesar mengalir lebih dulu ke korporasi-korporasi raksasa, seperti maskapai penerbangan atau bank. Sementara itu, UMKM harus berjuang mengisi birokrasi rumit untuk bantuan yang jauh lebih kecil.

Baca Juga :  Polisi Johar Baru Amankan Pria Bersenjata Tajam di Gang Anggrek

Saat semua orang teralihkan oleh berita jumlah kasus harian, para pembuat kebijakan mengesahkan regulasi yang menguntungkan industri farmasi besar atau perusahaan teknologi pengawasan dengan cepat.

Krisis sebagai Peluang Bisnis

“Kapitalisme Bencana” mengajarkan kita untuk waspada. Sebuah krisis bukan hanya tragedi kemanusiaan yang harus kita atasi dengan solidaritas. Faktanya, bagi sebagian elit politik dan korporasi, krisis juga merupakan peluang bisnis dan politik yang paling menguntungkan.

Mereka tahu bahwa saat publik terguncang, itulah waktu terbaik untuk memaksakan agenda yang telah mereka siapkan jauh-jauh hari.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Matinya Diplomasi Rahasia? Dampak Kebocoran Data Intelijen terhadap Hubungan Bilateral
Mudik 2026: Wakapolri Ungkap Puncak Arus dan Strategi Pengamanan di Merak-Bakauheni
Nasionalisme Vaksin dan Kesenjangan Kesehatan: Pelajaran dari Pandemi untuk Masa Depan
Wakapolda Metro Jaya Cek Pos Bandara Soetta, Layanan Gratis Pindah Terminal Mudik 2026
Pengamanan Ketat di Cikunir, Polisi Siap Hadapi Lonjakan Arus Mudik Lebaran 2026
Efek Konflik Timur Tengah, ASN Jakarta Bakal WFH untuk Tekan Konsumsi BBM
Pabrik Uang Palsu di Purwakarta Digerebek, Pelaku Ditangkap di Warung Nasi Goreng
Pukulan Telak bagi RFK Jr.: Hakim AS Blokir Perombakan Kebijakan Vaksin Nasional

Berita Terkait

Selasa, 17 Maret 2026 - 21:31 WIB

Matinya Diplomasi Rahasia? Dampak Kebocoran Data Intelijen terhadap Hubungan Bilateral

Selasa, 17 Maret 2026 - 20:44 WIB

Mudik 2026: Wakapolri Ungkap Puncak Arus dan Strategi Pengamanan di Merak-Bakauheni

Selasa, 17 Maret 2026 - 20:30 WIB

Nasionalisme Vaksin dan Kesenjangan Kesehatan: Pelajaran dari Pandemi untuk Masa Depan

Selasa, 17 Maret 2026 - 20:28 WIB

Wakapolda Metro Jaya Cek Pos Bandara Soetta, Layanan Gratis Pindah Terminal Mudik 2026

Selasa, 17 Maret 2026 - 20:12 WIB

Pengamanan Ketat di Cikunir, Polisi Siap Hadapi Lonjakan Arus Mudik Lebaran 2026

Berita Terbaru