LONDON, POSNEWS.CO.ID – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer meluncurkan strategi perlawanan politik pada hari Senin. Starmer bersumpah untuk memulihkan harapan rakyat dan membuktikan kemampuan kepemimpinannya setelah Partai Buruh menderita kekalahan telak dalam pemilihan lokal di Inggris serta parlemen Skotlandia dan Wales.
Dalam pidatonya di London, Starmer menegaskan kesiapannya untuk menghadapi tantangan besar. Ia bertekad mengubah haluan negara meski popularitasnya merosot tajam kurang dari dua tahun sejak memenangkan pemilu nasional. “Saya tahu saya memiliki banyak peragu dan saya perlu membuktikan bahwa mereka salah,” tegas Starmer di hadapan para aktivis partai.
Gelombang Pemberontakan: 60 Anggota Parlemen Desak Mundur
Upaya Starmer untuk merebut kembali momentum tampaknya belum membuahkan hasil instan. Tak lama setelah pidato tersebut, arus kritik dari internal partai justru semakin deras. Sedikitnya 60 anggota parlemen Partai Buruh secara terbuka meminta Starmer untuk mengundurkan diri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah asisten menteri bahkan dilaporkan melakukan gerakan terkoordinasi guna memberikan ultimatum kepada kabinet. Mantan Wakil Perdana Menteri Angela Rayner, meski tidak secara eksplisit meminta Starmer mundur, menuduh adanya “budaya kronisme yang beracun” di pemerintahan. Selain itu, penunjukan Peter Mandelson sebagai Duta Besar Inggris untuk Washington—yang memiliki rekam jejak kontroversial—terus menjadi beban politik yang merusak kredibilitas Starmer.
Strategi Ekonomi: Nasionalisasi dan Hubungan dengan Eropa
Guna membendung pelarian pemilih kelas pekerja ke partai Reform UK pimpinan Nigel Farage, Starmer mengumumkan rencana radikal. Pemerintah akan menasionalisasi sisa-situs produksi British Steel guna menyelamatkan ribuan lapangan kerja industri di wilayah Inggris Utara.
Terkait kebijakan luar negeri, Starmer menjanjikan penempatan Inggris “di jantung Eropa.” Ia ingin menjalin kerja sama keamanan, pertahanan, dan ekonomi yang lebih erat dengan 27 negara Uni Eropa. Langkah ini merupakan respons strategis terhadap kebijakan ekonomi “America First” yang Donald Trump terapkan di Amerika Serikat. Meskipun demikian, Starmer tetap menutup pintu untuk bergabung kembali ke pasar tunggal atau persatuan pabean Uni Eropa secara penuh.
Fragmentasi Politik dan Ancaman Reform UK
Hasil pemilihan pekan lalu menunjukkan keretakan serius dalam sistem dua partai tradisional di Britania Raya. Partai Buruh kini terjepit oleh kekuatan sayap kanan dan kiri sekaligus. Reform UK berhasil menarik pemilih kelas menengah bawah, sementara Partai Hijau merebut suara dari kalangan progresif perkotaan.
Starmer memperingatkan bahwa Inggris akan menempuh “jalan gelap” jika Reform UK berhasil meraih kekuasaan di masa depan. Ia menyebut situasi saat ini sebagai “pertempuran demi jiwa bangsa.” Namun demikian, para pemilih tampaknya mulai lelah dengan janji-janji pemerintah yang gagal memperbaiki layanan publik dan menekan biaya hidup yang melonjak akibat krisis energi global.
Menanti Pidato Raja pada Hari Rabu
Masa depan politik Starmer kini bergantung pada rencana legislatif ambisius yang akan Raja Charles III sampaikan pada Rabu mendatang. Agenda tersebut menjadi kesempatan terakhir bagi Starmer untuk membuktikan bahwa pemerintahannya memiliki rencana konkret bagi masyarakat yang kecewa.
Singkatnya, jika pidato Raja tidak mampu memberikan titik balik yang signifikan, tekanan bagi Starmer untuk mundur sebelum bulan September diprediksi akan semakin tak terbendung. Di tahun 2026 yang penuh gejolak ini, kemampuan Starmer untuk menyatukan kembali partainya yang terpecah sedang diuji pada level yang paling ekstrem.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
