TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Partai penguasa dan oposisi Jepang gagal menyepakati pemotongan pajak.
Mereka menyerah untuk menyatukan pandangan tentang pajak konsumsi makanan.
Oleh karena itu, Perdana Menteri Sanae Takaichi mengambil keputusan akhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selanjutnya, dewan lintas partai akan merilis laporan akhir bulan ini.
Laporan tersebut memuat rencana pemotongan tarif pajak makanan.
Pemerintah ingin menurunkan pajak dari delapan persen menjadi satu persen.
Kebijakan penurunan pajak ini akan berlaku mulai April 2027.
Opsi Alternatif Bantuan Tunai bagi Warga
Sementara itu, partai oposisi menawarkan program bantuan tunai langsung.
Pemberian bantuan tunai ini bertujuan menggantikan pemotongan pajak.
Stalemate ini memaksa pemerintah menetapkan tenggat waktu baru.
Kabinet Takaichi akan memutuskan kebijakan pajak pada awal Agustus nanti.
Bahkan, kabinet siap menyetujui draf kebijakan ekonomi hari Selasa.
Kebijakan ini menjadi cetak biru ekonomi pertama kepemimpinan Takaichi.
Sebelumnya, ketua kebijakan pajak Itsunori Onodera membagikan rincian proposal.
Onodera mengusulkan penurunan pajak makanan menjadi satu persen.
Siasat Jalan Tengah Hambatan Kasir Toko
Padahal, LDP berjanji menghapus seluruh pajak makanan saat kampanye.
Penghapusan pajak secara total ternyata membutuhkan waktu penyesuaian sistem.
Pemilik toko memerlukan waktu lama untuk memperbarui mesin kasir.
Maka, Onodera menawarkan jalan tengah berupa tarif satu persen.
Pemerintah juga akan membagikan bantuan tunai 600 miliar yen.
Bantuan ini membuat beban masyarakat menjadi efektif nol persen.
Rencananya, penyaluran dana subsidi akan berjalan mulai musim gugur depan.
Penolakan Keras dari Barisan Oposisi
Namun, rencana Onodera gagal mendapatkan restu dari kubu oposisi.
Partai Demokrat untuk Rakyat menolak skema pemotongan pajak tersebut.
Team Mirai juga menyuarakan penolakan keras terhadap program pemerintah.
Alhasil, pembahasan intensif selama beberapa bulan resmi berakhir buntu.
Kini, publik Jepang menanti keberanian keputusan Perdana Menteri Takaichi.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
