KLB Campak di Sumenep Tewaskan 17 Anak, Komisi IX DPR Soroti Sistem Imunisasi Nasional

Jumat, 29 Agustus 2025 - 09:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi IX DPR RI menyoroti lemahnya sistem imunisasi nasional menyusul KLB campak di Sumenep yang menewaskan 17 anak. (Dok-Ilustrasi)

Komisi IX DPR RI menyoroti lemahnya sistem imunisasi nasional menyusul KLB campak di Sumenep yang menewaskan 17 anak. (Dok-Ilustrasi)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, prihatin atas KLB campak di Sumenep, Jawa Timur, yang menewaskan 17 anak, mayoritas belum divaksin.

Yahya menilai insiden ini menunjukkan lemahnya tata kelola sistem imunisasi nasional. Strategi pencegahan belum optimal sehingga vaksinasi massal baru dilakukan setelah ribuan kasus muncul dan korban berjatuhan.

“Kejadian ini menegaskan imunisasi seharusnya menjadi garda terdepan. Langkah reaktif baru terjadi setelah korban jatuh,” kata Yahya, Jumat (29/8/2025).

Ia menekankan evaluasi menyeluruh sistem imunisasi, termasuk pendataan digital real-time untuk melacak anak yang belum divaksin. Peran Posyandu dan kader desa juga harus diperkuat agar deteksi dini tidak terlewat.

Baca Juga :  Hujan Siaga! BMKG Peringatkan Jabodetabek, Bogor Berpotensi Diguyur Lebat

“Strategi komunikasi publik dan pendekatan berbasis budaya lokal penting, terutama di daerah dengan resistensi masyarakat akibat mitos atau ketakutan vaksin,” tambah Yahya.

Yahya mengingatkan capaian imunisasi dasar harus sesuai target RPJMN 2020–2024, yakni 95 persen. Kegagalan mencapai target harus diaudit secara nasional. “Campak memiliki angka reproduksi tinggi, keterlambatan vaksinasi berisiko memicu ledakan kasus di wilayah lain,” ujarnya.

Yahya mendorong Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah melakukan audit imunisasi terbuka, memperkuat jejaring data kesehatan, dan memastikan vaksinasi berkelanjutan, tidak hanya program darurat.

“Setiap anak Indonesia berhak atas perlindungan kesehatan setara. KLB campak di Sumenep menjadi peringatan agar sistem pencegahan menjadi prioritas. Negara tidak boleh menunggu wabah meluas baru bertindak,” tegas Yahya.

Dinas Kesehatan Sumenep melaporkan hingga Agustus 2025, 17 anak meninggal akibat campak, sehingga kejadian ini ditetapkan sebagai KLB. Data Dinas Kesehatan Jawa Timur mencatat 2.035 kasus terkonfirmasi, termasuk ratusan balita di Bangkalan, satu di antaranya meninggal.

Kasus di Bangkalan didominasi anak usia 2–3 tahun, dengan gejala demam, bintik merah di belakang telinga menyebar ke seluruh tubuh, batuk, dan pilek. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dugaan Suap Proyek Rp91 Miliar, KPK: Bupati Rejang Lebong Diduga Terima Rp980 Juta
Ledakan Petasan Guncang Rumah di Jogja, 3 Korban Luka Bakar Termasuk Balita 5 Tahun
Cuaca Jabodetabek Kamis 12 Maret 2026: Siang Panas, Sore hingga Malam Hujan Petir
Mendag Budi Santoso Pantau Harga Sembako dan Pimpin Aksi Bersih Pasar
Kapolri Listyo Sigit: Soliditas TNI-Polri Kunci Menjaga Keamanan NKRI
Natalius Pigai Siapkan Program Nasional HAM untuk Jurnalis di Indonesia
Polda Metro Tegaskan Kematian Pensiunan JICT Ermanto Usman Murni Perampokan
Retorika vs Realita: Membedah Dualisme Pesan Washington dalam Perang Iran

Berita Terkait

Kamis, 12 Maret 2026 - 05:58 WIB

Dugaan Suap Proyek Rp91 Miliar, KPK: Bupati Rejang Lebong Diduga Terima Rp980 Juta

Kamis, 12 Maret 2026 - 05:11 WIB

Ledakan Petasan Guncang Rumah di Jogja, 3 Korban Luka Bakar Termasuk Balita 5 Tahun

Kamis, 12 Maret 2026 - 04:56 WIB

Cuaca Jabodetabek Kamis 12 Maret 2026: Siang Panas, Sore hingga Malam Hujan Petir

Rabu, 11 Maret 2026 - 23:25 WIB

Mendag Budi Santoso Pantau Harga Sembako dan Pimpin Aksi Bersih Pasar

Rabu, 11 Maret 2026 - 22:53 WIB

Kapolri Listyo Sigit: Soliditas TNI-Polri Kunci Menjaga Keamanan NKRI

Berita Terbaru