JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah meningkatkan kewaspadaan menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah setelah perang antara Amerika Serikat–Israel melawan Iran.
Meski situasi geopolitik memanas, pemerintah memastikan hingga kini belum ada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terdampak langsung.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menegaskan pemerintah terus memantau kondisi keamanan di kawasan tersebut secara intensif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Berdasarkan koordinasi dengan perwakilan RI, hingga Rabu, 4 Maret 2026, belum ada laporan PMI yang mengalami insiden keselamatan akibat perkembangan situasi konflik tersebut,” ujar Mukhtarudin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Meski begitu, pemerintah tidak ingin lengah. Karena itu, Kementerian P2MI langsung meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat koordinasi lintas lembaga.
Selanjutnya, Kementerian P2MI bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta seluruh perwakilan RI di kawasan Timur Tengah untuk memastikan kondisi para PMI tetap aman dan terlindungi.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah juga membentuk Tim Crisis Monitoring di Direktorat Jenderal Pelindungan PMI.
Tim ini bertugas memantau situasi keamanan setiap hari sekaligus menyiapkan mitigasi risiko jika konflik semakin meluas.
Selain itu, pemerintah melakukan pendataan PMI secara detail untuk kesiapsiagaan evakuasi darurat.
Kementerian juga menyusun dan menyebarluaskan panduan kewaspadaan kepada para pekerja migran agar memahami langkah yang harus diambil jika situasi memburuk.
Tidak hanya itu, pemerintah juga mengaktifkan hotline pengaduan khusus kawasan Timur Tengah sehingga PMI dapat melapor dengan cepat apabila menghadapi masalah keamanan.
Di sisi lain, Mukhtarudin mengimbau para PMI tetap tenang namun tetap waspada terhadap perkembangan situasi. Ia meminta para pekerja migran menghindari wilayah yang dianggap rawan konflik.
“Kami mengimbau PMI di kawasan Timur Tengah untuk tetap tenang, menghindari lokasi rawan, membatasi aktivitas di luar kebutuhan mendesak, mengikuti arahan perwakilan RI, serta segera melapor ke KBRI atau KJRI terdekat jika menghadapi situasi darurat,” tegasnya.
Menyiapkan Skema Pemulangan PMI
Lebih lanjut, pemerintah juga menyiapkan skema kepulangan bagi PMI yang ingin kembali ke Indonesia.
Jika situasi memburuk atau pekerja migran merasa tidak aman, negara akan memfasilitasi proses pemulangan sesuai prosedur yang berlaku.
“Apabila ada PMI di kawasan Timur Tengah yang memilih atau perlu kembali ke Indonesia, pemerintah siap memfasilitasi proses kepulangan tersebut,” jelas Mukhtarudin.
Selain perlindungan fisik, pemerintah juga menyiapkan layanan pendampingan psikologis dan konsultasi daring bagi PMI yang mengalami tekanan mental akibat situasi konflik.
Langkah ini dilakukan agar para pekerja migran tetap mendapatkan dukungan selama menghadapi ketidakpastian keamanan di kawasan tersebut. (red)
Editor : Hadwan
