ROMA, POSNEWS.CO.ID – Dunia pada tahun 2026 menghadapi tantangan kemanusiaan yang paling mendasar: akses terhadap makanan. Dalam konteks ini, perspektif Food Regime Theory menyoroti bahwa krisis pangan saat ini bukan terjadi karena kelangkaan fisik. Sebaliknya, krisis ini merupakan hasil dari kegagalan struktur pasar komoditas global yang terlalu liberal dan rentan terhadap guncangan politik.
Negara-negara menyadari bahwa ketergantungan pada rantai pasok global yang tersentralisasi adalah risiko keamanan yang fatal. Oleh karena itu, diplomasi internasional kini bergeser dari sekadar perdagangan bebas menuju upaya mengamankan “isi piring” rakyat masing-masing.
Volatilitas Eropa Timur: Gandum dan Pupuk sebagai Senjata
Eropa Timur selama ini berfungsi sebagai lumbung pangan dunia. Namun, peperangan yang tak kunjung usai telah menghancurkan infrastruktur pertanian di wilayah tersebut. Sebagai hasilnya, harga gandum internasional mencatatkan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Lebih lanjut, gangguan pada pasokan gas alam membuat biaya produksi pupuk melonjak drastis, yang secara otomatis menaikkan harga pangan di tingkat petani.
Dalam hal ini, kaitan antara energi dan pangan menjadi sangat nyata. Tanpa pupuk yang terjangkau, produktivitas lahan di negara berkembang menurun tajam. Oleh sebab itu, krisis di satu wilayah geografis segera bermutasi menjadi krisis kelaparan massal di wilayah lain, terutama di Afrika dan sebagian Asia. Pangan kini secara efektif telah dipersenjatai dalam kompetisi kekuatan besar dunia.
Proteksionisme Defensif: Kebangkitan Nasionalisme Pangan
Menghadapi ketidakpastian pasar, banyak pemerintah mengambil langkah drastis dengan menutup keran ekspor mereka. India, misalnya, memperpanjang larangan ekspor beras, sementara negara-negara di Asia Tenggara membatasi penjualan minyak sawit ke luar negeri. Kebijakan ini dikenal sebagai proteksionisme defensif atau nasionalisme pangan.
Meskipun langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri, dampaknya bagi dunia sangatlah destruktif. Akibatnya, negara-negara importir pangan bersih menghadapi lonjakan inflasi yang tidak terkendali. Secara simultan, tindakan sepihak ini memicu “panic buying” di tingkat negara yang semakin melambungkan harga komoditas di bursa berjangka. Dengan demikian, egoisme nasional di bidang pangan justru mempercepat keruntuhan sistem ketahanan pangan global secara kolektif.
Dominasi Agribisnis: Siapa yang Mengendalikan Distribusi?
Dinamika ekonomi politik tahun 2026 juga mengungkap peran besar korporasi agribisnis multinasional. Kelompok perusahaan raksasa—yang sering dijuluki “ABCD”—memegang kendali atas hampir 80 persen perdagangan biji-bijian dunia. Dalam hal ini, kekuatan mereka dalam menentukan harga sering kali melampaui otoritas negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terlebih lagi, korporasi-korporasi ini cenderung memprioritaskan keuntungan pemegang saham daripada keadilan distribusi. Saat harga melonjak, mereka mampu menyimpan stok di gudang-gudang raksasa sembari menunggu harga puncak. Sebagai hasilnya, terjadi paradox di mana perusahaan mencatat rekor laba tertinggi, sementara jumlah penduduk yang menderita gizi buruk terus meningkat. Struktur monopoli ini membuktikan bahwa rezim pangan saat ini lebih berpihak pada akumulasi modal daripada pada hak asasi manusia atas pangan.
Menuju Kedaulatan Pangan Mandiri
Masa depan perdamaian dunia bergantung pada kemampuan kita untuk membangun sistem pangan yang lebih terlokalisasi dan tangguh. Pada akhirnya, ketergantungan pada pasar komoditas global yang volatil adalah bentuk kerentanan kedaulatan.
Oleh karena itu, negara-negara harus segera mendiversifikasi sumber pangan mereka dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia impor. Keadilan ekonomi hanya bisa tercapai jika perut rakyat tidak lagi menjadi objek spekulasi di bursa saham internasional. Jika dunia gagal merombak rezim pangan ini di tahun 2026, maka kerusuhan sosial akibat lapar akan menjadi ancaman keamanan global yang jauh lebih mematikan daripada peluru atau rudal.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
