DOHA, POSNEWS.CO.ID – Nasib seribu lebih warga Afghanistan yang membantu misi perang Amerika Serikat kini berada dalam ketidakpastian ekstrem. Pemerintah AS dilaporkan sedang bernegosiasi guna memindahkan mereka ke Republik Demokratik (DR) Kongo.
Dalam konteks ini, para pengungsi tersebut telah terdampar di Camp As-Sayliyah, Doha, selama lebih dari satu tahun. Oleh karena itu, rencana relokasi ke negara pihak ketiga ini dipandang sebagai upaya Washington guna menyelesaikan komitmen masa perang tanpa harus membawa mereka masuk ke wilayah Amerika Serikat pada tahun 2026.
Antara Perang Saudara dan Ancaman Taliban
Kelompok pengungsi ini mencakup figur-figur krusial yang pernah bekerja sebagai penerjemah dan personel operasi khusus. Selain itu, terdapat keluarga dari 150 anggota militer aktif AS yang ikut terjebak dalam limbo birokrasi di Qatar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Shawn VanDiver, pimpinan koalisi #AfghanEvac, melontarkan kritik pedas terhadap opsi yang pemerintah berikan. Selain dikirim ke Kongo, pengungsi ditawarkan opsi untuk kembali ke Afghanistan dengan imbalan uang. “Anda tidak bisa menyebut pilihan ini bersifat sukarela jika opsinya adalah Kongo atau Taliban,” tegas VanDiver. Akibatnya, ia melabeli kebijakan ini sebagai pengakuan yang diekstraksi di bawah paksaan, mengingat risiko hukuman mati yang menanti mereka di tangan Taliban.
DR Kongo: Pusat Darurat Kemanusiaan Dunia
Penunjukan DR Kongo sebagai tujuan relokasi memicu alarm bahaya dari komunitas internasional. PBB mengklasifikasikan negara Afrika tersebut sebagai salah satu zona darurat kemanusiaan paling akut di Bumi.
Secara khusus, wilayah timur Kongo masih hancur akibat pertempuran puluhan tahun antara pasukan pemerintah dan pemberontak yang didukung negara tetangga. Bahkan, Jon Finer, mantan penasihat keamanan nasional, memperingatkan bahwa mengirim sekutu AS ke Kongo adalah tindakan yang sangat berisiko. “Basis di Doha dirancang sebagai titik transit, namun bukan berarti kita mengirim orang-orang yang sudah melalui proses verifikasi ketat ke tempat di mana PBB masih menghitung jumlah korban tewas setiap harinya,” ujar Finer.
Diplomasi Transaksional dan Pemotongan Bantuan
DR Kongo merupakan satu dari delapan negara Afrika yang telah menyepakati kontrak jutaan dolar dengan administrasi Trump guna menerima deportan dari AS. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri Washington tampak menggunakan isu migrasi sebagai alat tawar ekonomi yang kaku.
Terlebih lagi, kebijakan ini bersifat kontradiktif dengan pemotongan bantuan luar negeri. Amerika Serikat sebelumnya memasok 70% bantuan kemanusiaan bagi Kongo. Namun, pemangkasan anggaran oleh administrasi saat ini telah menyebabkan lonjakan angka kematian yang sebenarnya dapat dicegah di wilayah konflik tersebut. Oleh sebab itu, para aktivis menuduh Washington sedang mengekspor beban kemanusiaannya ke negara-negara yang paling tidak mampu menanggungnya.
Kesaksian Keluarga: Hidup dalam Ketakutan
Keresahan mendalam dirasakan oleh keluarga para pengungsi. Negina Khalili, mantan jaksa Afghanistan, mengaku belum menerima pembaruan status bagi ayah dan saudara laki-lakinya sejak tiba di Doha pada Januari 2025.
Di sisi lain, Sean Jamshidi, seorang veteran militer AS yang pernah bertugas di Kongo, menyatakan ketakutannya atas nasib saudaranya. “Saya sudah melihat langsung kamp pengungsian di sana. DR Kongo bukan tempat untuk mengirim sekutu kita dan anak-anak mereka,” tegas Jamshidi. Pada akhirnya, ketiadaan informasi yang transparan dari Departemen Luar Negeri AS memperparah trauma psikologis ribuan pengungsi yang merasa dikhianati oleh negara yang pernah mereka bela.
Kesimpulan: Menanti Kepastian di Panggung Global
Masa depan 1.100 “pahlawan terlupakan” ini kini bergantung pada hasil negosiasi Washington-Kinshasa. Pada akhirnya, kredibilitas janji masa perang Amerika Serikat sedang diuji di hadapan mata dunia.
Dengan demikian, masyarakat internasional memantau apakah prinsip kemanusiaan masih memiliki ruang dalam kebijakan luar negeri AS di tahun 2026. Tanpa adanya jalur permukiman yang aman dan bermartabat, krisis di Doha berisiko menjadi catatan hitam dalam sejarah diplomasi Amerika di sisa dekade ini.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
