WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Laporan evaluasi PBB terhadap “Komitmen Sevilla” mengungkapkan realitas pahit mengenai ketimpangan ekonomi internasional. Negara-negara berkembang kini menghadapi kesulitan finansial yang ekstrem di tengah runtuhnya kolaborasi global.
Dalam konteks ini, laporan tersebut terbit menjelang pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington pekan depan. Oleh karena itu, otoritas global kini mendesak adanya langkah nyata untuk mencegah kebangkrutan massal di negara-negara berpendapatan rendah.
Dampak Perang Iran dan Tekanan Geopolitik
Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menyatakan bahwa perang di Iran telah menggelapkan prospek ekonomi dunia. Sebelumnya, IMF bersiap untuk meningkatkan proyeksi pertumbuhan global. Namun, konflik bersenjata tersebut justru memicu volatilitas pasar dan ketidakpastian logistik energi.
Lebih lanjut, Wakil Sekretaris Jenderal PBB urusan Ekonomi dan Sosial, Li Junhua, menekankan dampak sosiologis dari ketegangan geopolitik. Menurutnya, pertimbangan politik kini lebih mendominasi kebijakan keuangan daripada kebutuhan kemanusiaan. “Ini adalah masa yang sangat berbahaya bagi kerja sama internasional,” tegas Li. Hambatan perdagangan dan guncangan iklim yang berulang turut memperburuk situasi ini di tahun 2026.
Kegagalan Komitmen Sevilla: Celah $\$4$ Triliun
Pada konferensi di Sevilla, Spanyol, Juni lalu, para pemimpin dunia (kecuali Amerika Serikat) menyepakati upaya menutup celah pendanaan pembangunan. Target utamanya adalah menyediakan dana sebesar $\$4$ triliun setiap tahun guna mencapai sasaran pembangunan PBB tahun 2030.
Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan arah yang sebaliknya. Sekjen PBB AntĂłnio Guterres berulang kali mengkritik IMF dan Bank Dunia karena dianggap hanya menguntungkan negara kaya. Bahkan, banyak pihak menilai Bank Dunia gagal menjalankan misinya selama pandemi COVID-19, yang meninggalkan puluhan negara dalam jeratan utang yang sangat dalam. Dominasi Amerika Serikat dan sekutu Eropa dalam pengambilan keputusan di institusi tersebut memicu rasa frustrasi yang meluas di negara-negara Selatan Global.
Penurunan Drastis Bantuan Pembangunan
Data tahun 2025 menunjukkan tren penurunan bantuan internasional yang sangat mengkhawatirkan. Sebanyak 25 negara donor secara resmi mengurangi bantuan pembangunan mereka ke negara-negara miskin. Akibatnya, terjadi penurunan bantuan secara keseluruhan sebesar $23\%$ dibandingkan tahun 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara khusus, Amerika Serikat mencatatkan penurunan bantuan paling tajam sebesar $59\%$. Selain itu, data awal untuk tahun 2026 memprediksi penurunan bantuan lanjutan sebesar $5,8\%$. Kondisi ini membuktikan bahwa prioritas anggaran negara-negara maju telah bergeser sepenuhnya ke arah penguatan militer dan perlindungan industri domestik masing-masing.
Tirani Tarif dan Proteksionisme
Laporan PBB juga menyoroti dampak destruktif dari kebijakan tarif yang administrasi Donald Trump berlakukan. Tarif rata-rata untuk ekspor dari negara-negara termiskin di dunia melonjak drastis dari $9\%$ menjadi $28\%$ sepanjang tahun 2025.
Bagi negara berkembang (di luar Tiongkok), beban tarif rata-rata meningkat dari $2\%$ menjadi $19\%$. Sebagai hasilnya, produk-produk dari negara miskin kehilangan daya saing di pasar internasional secara instan. Pada akhirnya, kombinasi antara penghentian bantuan dan hambatan dagang ini menciptakan jebakan kemiskinan permanen bagi jutaan orang. Masyarakat internasional kini menanti apakah pertemuan di Washington pekan depan mampu merombak arsitektur keuangan dunia demi keadilan ekonomi yang lebih baik.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
