Mediasi Kasus Ijazah Jokowi Jadi Opsi, Komisi Reformasi Polri Buka Pintu Restorative Justice

Rabu, 19 November 2025 - 22:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie.
(Posnews/Ist)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir. Tiba-tiba saran mediasi muncul dari publik untuk menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak. 

Komisi Percepatan Reformasi Polri juga menerima usulan tersebut agar kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi ditempuh melalui jalur mediasi, meski Roy Suryo Cs telah berstatus tersangka.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Usulan mengejutkan ini muncul saat audiensi dengan Kritikus Politik Faisal Assegaf di STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

Dalam forum tersebut, Assegaf menyarankan agar kedua kubu—keluarga Jokowi serta Roy Suryo dan rekan-rekan—duduk bersama melalui mekanisme restoratif.

Namun, Jimly menegaskan bahwa opsi ini hanya mungkin dilakukan bila semua pihak benar-benar bersedia dan siap menerima konsekuensinya.

Baca Juga :  Damai dengan Jokowi, Nasib Kasus Rismon Menunggu Gelar Perkara Polisi

“Bagaimana bisa tidak mediasi? Coba tanya dulu, mau nggak mereka dimediasi? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dkk,” ujar Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie kepada wartawan.

Jimly mengingatkan, opsi mediasi tidak bisa dilakukan sepihak.

“Syaratnya, Rismon dan kawan-kawan harus bersedia dengan segala konsekuensi kalau terbukti sah atau tidak sah. Masing-masing harus siap menanggung risikonya,” katanya.

Sudah Ada Putusan Perdata, Mediasi Pidana Masih Terbuka

Ia juga memaparkan bahwa putusan perdata terkait kasus ijazah Jokowi sejatinya sudah ada. Namun, tidak menutup kemungkinan jalur pidana berakhir di restorative justice (RJ) apabila para pihak mencapai kesepakatan.

Baca Juga :  BMKG Prakirakan Hujan Ringan Dominasi Cuaca Jakarta, Rabu 17 Desember 2025

“Mediasi adalah opsi sesuai semangat RJ dalam KUHP dan KUHAP baru,” jelas Jimly.

Ia memastikan Komisi akan membahasnya dengan Kapolri sebagai bahan rekomendasi reformasi.

Jimly kemudian mengungkap fakta mengejutkan: ijazah palsu sudah menjadi masalah kronis di Indonesia.

“Tahun 2004 saja kasus ijazah palsu banyak sekali. Pada Pilkada 2024, MK menemukan tujuh perkara dari 40 perkara yang masuk,” bebernya.

Ia menilai kondisi ini menunjukkan buruknya administrasi ijazah dan lemahnya sistem verifikasi publik.

“Ini tanda administrasi perijazahan kita masih sangat buruk,” pungkasnya. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

UMK 2027 Segera Ditetapkan, Ini Pesan Menaker Yassierli kepada Bupati dan Wali Kota
Dikejar hingga Dikeroyok di PIK, 2 Terduga Pelaku Penyerangan Polisi Diringkus
Kapolri Suyudi Rombak Polda Metro Jaya, Dansat Brimob hingga Kapolres Berganti
Gerbong Mutasi Polri Bergerak! 6 Kapolda dan 6 Wakapolda Berganti, Ini Daftarnya
Kontrak Tol Cibitung-Cilincing Rp9 Triliun, Kejari Jakut Usut Dugaan Korupsi
Nikah Siri Baru 3 Bulan, Pasutri di Tangerang Diduga Kelola Prostitusi di Kontrakan
Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk
Tawuran Maut di JGC Cakung, Remaja 16 Tahun Tewas Dibacok, 5 Orang Ditangkap

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 17:09 WIB

UMK 2027 Segera Ditetapkan, Ini Pesan Menaker Yassierli kepada Bupati dan Wali Kota

Minggu, 22 November 2026 - 16:58 WIB

Dikejar hingga Dikeroyok di PIK, 2 Terduga Pelaku Penyerangan Polisi Diringkus

Minggu, 22 November 2026 - 14:08 WIB

Gerbong Mutasi Polri Bergerak! 6 Kapolda dan 6 Wakapolda Berganti, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 - 05:29 WIB

Kontrak Tol Cibitung-Cilincing Rp9 Triliun, Kejari Jakut Usut Dugaan Korupsi

Sabtu, 21 November 2026 - 16:39 WIB

Nikah Siri Baru 3 Bulan, Pasutri di Tangerang Diduga Kelola Prostitusi di Kontrakan

Berita Terbaru

Hakim Distrik AS Leonie Brinkema memblokir proyek pembangunan gapura peringatan pemerintahan Donald Trump setinggi 250 kaki tanpa batas. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Hakim Federal Kedua Blokir Pembangunan Gapura Peringatan

Minggu, 22 Nov 2026 - 15:10 WIB