SURABAYA, POSNEWS.CO.ID – Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) menggelar Rembuk Nelayan 2025 di Surabaya, pada Sabtu (13/9/2025).
Dalam forum ini, suara nelayan dan pelaku usaha perikanan kembali menggema menolak kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mereka anggap tidak berpihak.
Para peserta menegaskan bahwa kebijakan KKP justru mengancam kelangsungan usaha perikanan nasional.
Azlinda, pelaku usaha perikanan asal Sumatera Utara, mendesak pemerintah menempatkan orang yang paham dunia kelautan untuk memimpin KKP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pembuatan aturan dan surat edaran harus melibatkan nelayan serta pelaku usaha. Kalau hanya rapat tanpa aksi, tidak ada perubahan. Kami siap turun ke Istana memperjuangkan nasib nelayan,” ujar Azlinda, Rabu (17/9/2025).
Ia juga menuntut tarif khusus BBM bagi nelayan serta menyerukan persatuan organisasi nelayan untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama.
Tuntutan dari Daerah
Yudi, pelaku usaha perikanan asal Bitung, Sulawesi Utara, menolak keberadaan kapal ikan asing. Ia juga mendesak penghapusan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) sektor perikanan dan PBB laut.
Sementara itu, Habiburrahman dari Koalisi Budidaya Lobster Laut Indonesia asal Jember menolak ekspor benur. Ia menegaskan negara harus membangun budidaya lobster di dalam negeri agar nilai tambah tidak jatuh ke tangan asing.
Desakan untuk Pemerintah Prabowo-Gibran
Sekjen SNI, James Then, menegaskan bahwa Rembuk Nelayan 2025 menjadi momentum penting untuk menyampaikan aspirasi nelayan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Jika pemerintah tidak merespons aspirasi ini, dalam waktu dekat nelayan bersama pelaku usaha perikanan akan melakukan aksi demonstrasi di Istana dan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tegas James Then. (red)
