JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengumumkan akan menggelar Operasi Zebra serentak di seluruh Indonesia. Tentu saja, operasi ini akan berlangsung selama dua minggu, mulai dari 17 November hingga 30 November 2025.
Pada operasi kali ini, polisi akan secara khusus menargetkan modifikasi kendaraan yang tidak sesuai aturan dan membahayakan keselamatan. Bahkan, sanksi berat telah menanti pelanggar, termasuk denda maksimal Rp24 juta atau pidana penjara satu tahun.
8 Modifikasi Ilegal yang Jadi Target Operasi
Polri telah merilis daftar modifikasi yang menjadi fokus utama penindakan dalam Operasi Zebra 2025. Oleh karena itu, masyarakat perlu memeriksa kendaraannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berikut adalah delapan jenis modifikasi yang dilarang:
- Mengubah Warna Kendaraan: Pertama, mengganti warna kendaraan tanpa melaporkannya untuk perubahan data di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- Mengubah Kapasitas Mesin: Kedua, melakukan bore up atau stroke up untuk mengubah kapasitas mesin tanpa prosedur uji tipe yang sah. Tindakan ini dianggap berisiko menimbulkan kecelakaan.
- Menggunakan Ban Kecil/Cacing: Ketiga, menggunakan ban yang tidak sesuai standar pabrikan (ban kecil atau “ban cacing”). Polisi menilai ban ini mengurangi daya cengkeram dan membahayakan keselamatan.
- Mengubah Dimensi Kendaraan: Keempat, mengubah dimensi kendaraan, seperti memperpanjang atau memperpendek sasis tanpa izin dan uji kelayakan ulang.
- Mengubah Rangka Kendaraan: Kelima, memodifikasi rangka asli kendaraan. Tindakan ini sangat berisiko karena dapat memengaruhi stabilitas dan kekuatan struktur kendaraan.
- Menghilangkan Alat Keselamatan: Keenam, melepas atau menghilangkan komponen keselamatan standar. Misalnya, mencopot kaca spion, lampu rem, atau (untuk mobil) sabuk pengaman.
- Menggunakan Knalpot Bising (Brong): Ketujuh, menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis (spek) dan menimbulkan suara bising. Ini adalah salah satu pelanggaran yang paling sering polisi tindak.
- Mengganti Lampu Utama (Menyilaukan): Terakhir, mengganti lampu utama dengan jenis yang memiliki kecerahan berlebih sehingga menyilaukan pengendara lain dan berpotensi menyebabkan kecelakaan.
Sanksi Tegas: Denda Rp24 Juta atau Penjara
Polri menegaskan bahwa sanksi bagi pelanggar modifikasi sudah sangat jelas. Aturan ini tertuang dalam Pasal 277 juncto Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Bagi para pelanggar, mereka menghadapi ancaman pidana penjara paling lama satu tahun. Atau, sebagai alternatif, pelanggar dapat terkena denda paling banyak Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
Maka dari itu, Kepolisian menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Pihak berwenang berharap masyarakat tidak melakukan modifikasi yang bertentangan dengan undang-undang demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) di seluruh Indonesia.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
