JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Sekolah terdampak bencana di Sumatra dilarang berhenti belajar. Karena itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti langsung bergerak cepat.
Pemerintah menyiapkan tiga skenario pembelajaran darurat yang mulai diterapkan Januari 2026.
Langkah cepat ini sekaligus menjadi tameng pemerintah agar roda pendidikan tetap berputar di tengah puing bencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fase Darurat: Kurikulum Dipangkas
Pada fase awal selama 0–3 bulan, pemerintah memangkas kurikulum secara signifikan. Sekolah diminta fokus pada kompetensi esensial, bukan target akademik tinggi.
“Pemerintah memprioritaskan literasi, numerasi, keselamatan diri, kesehatan, dan dukungan psikososial,” tegas Abdul Mu’ti, Selasa (30/12/2025).
Selain itu, pemerintah menghapus ujian rumit. Guru cukup memantau kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid.
Fase Transisi: Sekolah Belum Normal
Selanjutnya, pada fase 3–12 bulan, pemerintah mengakui banyak sekolah belum layak digunakan. Oleh sebab itu, Kemendikdasmen menerapkan pembelajaran transisi yang sangat fleksibel.
Sekolah dapat menerapkan pembelajaran hybrid, menata ulang jadwal, serta mengelompokkan murid sesuai kemampuan.
“Sekolah menilai murid lewat portofolio sederhana, memberi remedial berkelanjutan, serta memantau kondisi mental murid,” jelas Abdul.
Fase Jangka Panjang: Pendidikan Bencana Masuk Kurikulum
Sementara itu, untuk jangka 1–3 tahun, pemerintah menyiapkan pemulihan total bagi sekolah yang rusak berat.
Pemerintah secara tegas memasukkan pendidikan kebencanaan ke dalam kurikulum permanen, bukan sekadar materi tambahan.
“Pemerintah memperkuat sekolah dengan pendidikan kebencanaan permanen, pembelajaran inklusif, serta monitoring ketat,” tandas Abdul.
Seluruh skema ini mulai diterapkan 5 Januari 2026. Pemerintah menegaskan, bencana tak boleh menghentikan masa depan anak-anak Sumatra.
Penulis : Hadwan
Editor : Hadwan
