Takaichi Bantah Revisi UU Rumah Kekaisaran Halangi Suksesi

Minggu, 6 September 2026 - 13:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

PM Sanae Takaichi membantah revisi UU Rumah Kekaisaran menghalangi suksesi perempuan, menegaskan tujuannya menjaga jumlah anggota. Dok: Istimewa.

PM Sanae Takaichi membantah revisi UU Rumah Kekaisaran menghalangi suksesi perempuan, menegaskan tujuannya menjaga jumlah anggota. Dok: Istimewa.

POSNEWS.CO.ID, TOKYO — Perdana Menteri Sanae Takaichi menolak kritik bahwa revisi UU Rumah Kekaisaran menghalangi suksesi perempuan ke Tahta Krisan. Ia menegaskan revisi tersebut semata bertujuan menjaga jumlah anggota keluarga kekaisaran.

Pernyataan Takaichi soal Isu Suksesi

Takaichi menulis lewat unggahan X bahwa isu kaisar perempuan berkaitan dengan struktur suksesi kekaisaran. Ia menegaskan isu tersebut tidak termasuk dalam tujuan revisi undang-undang ini.

Pernyataan ini muncul sehari sebelum ulang tahun ke-20 Pangeran Hisahito pada Minggu. Pangeran tersebut merupakan keponakan Kaisar Naruhito dan berada di urutan kedua suksesi Tahta Krisan.

Isi Revisi UU Rumah Kekaisaran

Pada Juli, Jepang merevisi UU Rumah Kekaisaran 1947 untuk mengizinkan adopsi anggota laki-laki dari cabang keluarga kekaisaran lama. Revisi ini juga memungkinkan anggota perempuan mempertahankan status kekaisaran meski menikah dengan warga biasa.

Namun, revisi tersebut tetap mempertahankan sistem suksesi eksklusif untuk laki-laki. Sistem ini telah berlaku lama dalam struktur suksesi kekaisaran Jepang.

Alasan di Balik Revisi Undang-Undang

Takaichi menyebut tugas mendesak saat ini adalah menghentikan penurunan jumlah anggota keluarga kekaisaran. Ia menyebut ketentuan yang memungkinkan anggota kerajaan perempuan mempertahankan status setelah menikah sebagai langkah sangat penting.

Baca Juga :  Presiden Xi Jinping Dorong Blok BRICS Jadi Juru Damai Konflik

Langkah ini menurutnya krusial untuk menjaga ukuran keluarga kekaisaran tetap memadai. Kondisi jumlah anggota keluarga kekaisaran memang terus menyusut dalam beberapa dekade terakhir.

Kritik Parlemen dan Rencana Diskusi Lanjutan

Takaichi sebelumnya mendapat kritik karena dianggap kurang memberikan ruang deliberasi parlemen soal revisi ini. Ia menulis pada Sabtu bahwa diskusi lebih lanjut akan digelar setelah undang-undang berlaku efektif pada 24 Oktober.

Takaichi merujuk pada klausul tinjauan dalam ketentuan tambahan undang-undang tersebut. Klausul ini membuka ruang bagi pembahasan lebih mendalam soal isu suksesi di masa mendatang.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pembangunan Kota Vietnam Mengancam Keberadaan Hutan
Tiongkok Tampil Sebagai Pemasok Utama Teknologi Air Global
Ancaman Ruyung dan Tabrakan Mobil Memicu Kekhawatiran
Pelajar dan Guru Turun ke Jalanan Athena Menuntut Hunian Murah
Taiwan Keluarkan Peringatan Darat Menyusul Ancaman Topan
Intelijen AS Buka Suara Soal Kampanye Disinformasi Rusia
Marco Rubio Tegaskan Akses Starlink Ukraina Keputusan SpaceX
Elon Musk Ancam Politisi Demokrat Terkait Rencana Penyelidikan

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 13:28 WIB

Tiongkok Tampil Sebagai Pemasok Utama Teknologi Air Global

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 11:25 WIB

Ancaman Ruyung dan Tabrakan Mobil Memicu Kekhawatiran

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 08:21 WIB

Pelajar dan Guru Turun ke Jalanan Athena Menuntut Hunian Murah

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 07:25 WIB

Taiwan Keluarkan Peringatan Darat Menyusul Ancaman Topan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 06:17 WIB

Intelijen AS Buka Suara Soal Kampanye Disinformasi Rusia

Berita Terbaru