RAMALLAH, POSNEWS.CO.ID – Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mendesak dunia internasional untuk mengambil langkah nyata dalam menghentikan konflik yang berkepanjangan. Ia meminta tekanan kolektif terhadap Israel guna memastikan implementasi fase kedua perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza.
Mustafa menyampaikan desakan tersebut saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Finlandia, Elina Valtonen, di Ramallah. Ia menggarisbawahi bahwa rakyat saat ini sangat mempertanyakan efektivitas gencatan senjata tersebut. Pasalnya, ratusan warga Palestina tetap menjadi korban jiwa sejak kesepakatan antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada Oktober 2025 lalu.
Tuntutan Fase Kedua dan Bantuan Kemanusiaan
Pemerintah Palestina memprioritaskan peningkatan masuknya bantuan kemanusiaan, perlengkapan pemulihan, hingga tempat penampungan sementara. Berdasarkan rencana yang Washington umumkan pada pertengahan Januari, fase kedua mencakup poin-poin krusial bagi kedaulatan Palestina.
Poin tersebut meliputi penarikan militer Israel secara penuh dari Gaza, pelucutan senjata Hamas, serta upaya memulai kembali rekonstruksi infrastruktur yang hancur. Selain itu, fase ini juga mengatur pembentukan badan pemerintahan transisi di wilayah kantong tersebut. Mustafa menegaskan bahwa implementasi resolusi PBB sangat mendasar untuk menjaga kesatuan wilayah Palestina dan mencapai kemerdekaan negara yang berdaulat.
Peringatan Terhadap Aneksasi Tepi Barat
Selain isu Gaza, Mustafa memberikan peringatan keras mengenai situasi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Ia menuduh Israel terus menjalankan rencana aneksasi dan perluasan pemukiman secara ilegal melalui penyerbuan, pos pemeriksaan, serta serangan oleh para pemukim.
Pemerintah Palestina juga mengecam tindakan Israel yang menahan pendapatan pajak milik otoritas Palestina. Mustafa memandang hal ini sebagai upaya sistematis untuk melumpuhkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap rakyat di Gaza maupun Tepi Barat. Menlu Elina Valtonen menegaskan kembali dukungan Finlandia terhadap solusi dua negara dan pemulihan regional yang stabil.
Kecaman PBB Terhadap Pendaftaran Tanah
Ketegangan semakin meruncing setelah Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, meluncurkan kecaman terhadap kebijakan pertanahan Israel. Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, Guterres menolak keputusan kabinet Israel untuk melanjutkan prosedur pendaftaran tanah di Area C Tepi Barat yang berada di bawah kendali militer Israel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah Israel tersebut petugas nilai dapat menyebabkan perampasan properti milik warga Palestina secara masif. “Tindakan semacam itu tidak hanya bersifat destabilisasi, tetapi juga melanggar hukum sebagaimana Mahkamah Internasional (ICJ) ingatkan sebelumnya,” tegas pernyataan resmi PBB pada Senin. Komunitas internasional kini menanti apakah tekanan diplomatik ini mampu menghentikan perluasan kontrol Israel atas tanah di wilayah pendudukan tersebut.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
