JAKARTA – Puluhan ribu buruh dari Jabodetabek dan berbagai daerah menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan, Kamis (28/8/2025). Komisi IX DPR mengimbau agar aksi berlangsung damai dan tidak merusak fasilitas umum.
Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menegaskan UU memperbolehkan demonstrasi sebagai kontrol sistem terhadap pemerintah dan parlemen. “Namun pelaksanaannya tidak boleh anarkis, merusak fasilitas, atau merugikan rakyat,” ujarnya.
Irma menambahkan, tuntutan buruh bersifat normatif, termasuk outsourcing, reformasi pajak, revisi UU Ketenagakerjaan sesuai amanat MK, dan kenaikan upah. Komisi IX DPR telah menyusun draft revisi UU Tenaga Kerja dan membuka agenda audiensi dengan serikat pekerja.
Untuk itu, ia mengingatkan masyarakat mewaspadai oknum yang mencoba membonceng kepentingan politik. “Jangan sampai aksi damai ditunggangi pihak tidak bertanggung jawab. Kasihan para buruh,” tegas Irma.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan demo akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan. Sekitar 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta ikut aksi.
Demo ini termasuk gerakan nasional HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) yang menggelar aksi serentak di kota-kota industri besar:
-
Serang – Banten
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
-
Bandung – Jawa Barat
-
Semarang – Jawa Tengah
-
Surabaya – Jawa Timur
-
Medan – Sumatera Utara
-
Banda Aceh – Aceh
-
Batam – Kepulauan Riau
-
Bandar Lampung – Lampung
-
Banjarmasin – Kalimantan Selatan
-
Pontianak – Kalimantan Barat
-
Samarinda – Kalimantan Timur
-
Makassar – Sulawesi Selatan
-
Gorontalo
