LONDON, POSNEWS.CO.ID – Konsep keamanan nasional di tahun 2026 sedang mengalami revolusi pemikiran yang fundamental. Dalam konteks ini, perubahan iklim tidak lagi dipandang sebagai masalah lingkungan hidup semata. Sebaliknya, komunitas internasional kini menganggap kerusakan alam sebagai ancaman militer yang bersifat eksistensial.
Perspektif Konstruktivisme, khususnya Copenhagen School, menjelaskan bahwa sebuah isu menjadi masalah keamanan bukan karena sifat objektifnya. Isu tersebut menjadi ancaman karena para pemegang otoritas secara sadar melabelinya sebagai “ancaman keamanan”. Proses ini bertujuan untuk memindahkan isu iklim dari ranah politik biasa menuju ranah politik darurat yang memerlukan tindakan luar biasa.
Proses Sekuritisasi: Dari Ekologi ke Meja Perang
Barry Buzan dan Ole Wæver memperkenalkan konsep speech act atau tindakan wicara dalam studi keamanan. Dalam hal ini, ketika seorang pemimpin negara menyatakan bahwa perubahan iklim adalah ancaman bagi kelangsungan bangsa, ia sedang melakukan sekuritisasi. Akibatnya, pemerintah dapat memobilisasi anggaran pertahanan dan personel militer guna menangani krisis lingkungan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, sekuritisasi ini memberikan mandat bagi lembaga pertahanan untuk melakukan tindakan yang sebelumnya dianggap tidak lazim. Sebagai contoh, intelijen militer kini mulai memantau pergerakan massa akibat kelangkaan sumber daya pangan dan air. Dengan demikian, perubahan iklim telah berhasil menduduki puncak hierarki prioritas keamanan nasional mengalahkan ancaman konvensional lainnya.
Hilangnya Kedaulatan: Tantangan Negara Kepulauan
Kenaikan permukaan laut menjadi pemicu utama kegelisahan militer di abad ke-21. Bagi negara kepulauan seperti Kiribati, Tuvalu, bahkan Indonesia, hilangnya daratan berarti hilangnya wilayah kedaulatan yang sah secara hukum. Oleh karena itu, perubahan garis pantai memicu sengketa perbatasan baru yang berpotensi menimbulkan konflik fisik antarnegara.
Selain itu, hilangnya teritori fisik menantang definisi dasar sebuah “negara” dalam hukum internasional. Dalam hal ini, militer harus bersiap menghadapi skenario evakuasi massal lintas batas atau climate refugees. Akibatnya, angkatan laut di berbagai belahan dunia kini memperkuat patroli di wilayah tenggelam guna menjaga klaim zona ekonomi eksklusif yang mulai goyah akibat perubahan geografis tersebut.
Strategi Pertahanan Baru: Militer sebagai Garda Hijau
Menghadapi realitas ini, banyak negara mulai merombak strategi pertahanan nasional mereka. Secara simultan, militer kini mengambil peran sentral dalam mitigasi bencana alam melalui “Operasi Militer Selain Perang” (OMSP). Pasukan tempur kini dilatih untuk memiliki kemampuan logistik dan medis guna merespon badai super atau kekeringan ekstrem secara cepat.
Terlebih lagi, krisis iklim dianggap sebagai “threat multiplier” atau pengganda ancaman yang dapat memicu perang saudara di wilayah yang tidak stabil. Oleh sebab itu, strategi pertahanan baru kini mencakup investasi besar-besaran pada teknologi hijau untuk unit militer agar mereka tidak bergantung pada rantai pasok bahan bakar fosil yang rentan. Pada akhirnya, kedaulatan sebuah bangsa di tahun 2026 akan sangat bergantung pada seberapa tangguh infrastruktur pertahanannya dalam menghadapi amukan alam yang kian tidak terprediksi.
Keamanan yang Berkelanjutan
Sekuritisasi perubahan iklim membuktikan bahwa persepsi manusia terhadap ancaman selalu berkembang mengikuti zaman. Dengan demikian, perdamaian dunia tidak lagi hanya bergantung pada pelucutan senjata nuklir. Sebaliknya, kolaborasi militer global dalam menjaga stabilitas ekosistem menjadi kunci utama bagi keselamatan umat manusia. Jika kita gagal mengamankan bumi, maka tidak akan ada lagi wilayah yang tersisa untuk kita pertahankan melalui kekuatan senjata.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
